Kericuhan di DPRD, MUI Riau Minta Diselesaikan Secara Bijak dan Adab Melayu
PEKANBARU, PARASRIAU.COM - Kericuhan yang terjadi di lingkungan DPRD Provinsi Riau sangat disayangkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau. Pihak MUI
berharap permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara bijaksana sesuai nilai-nilai syarak, adab Melayu serta aturan yang berlaku.
Ketua MUI Provinsi Riau periode 2025–2030, Dr. H. Saidul Amin, MA menegaskan bahwa peristiwa tersebut tidak seharusnya terjadi di lembaga yang menjadi representasi rakyat.
“MUI sangat menyayangkan terjadinya peristiwa yang tidak semestinya di DPRD Provinsi Riau. Kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara bijaksana. Sebab di Bumi Melayu ini tidak ada kusut yang tak bisa diselesaikan, tidak ada keruh yang tidak bisa dijernihkan, selama kita berpegang pada syarak dan adat budaya Melayu yang menjunjung tinggi adab, kesantunan serta aturan dalam berbangsa dan bernegara,” harap Saidul Amin.
Pernyataan MUI muncul setelah terjadinya keributan di lobi DPRD Riau berbuntut panjang. Terkait hal ini, Kader Partai Golkar, TB Faisal Hamdan resmi melaporkan Wakil Ketua DPRD Riau Parisman Ihwan dan Ketua Komisi V DPRD Riau Indra Gunawan Eet ke Dewan Etik DPP Partai Golkar pada 17 Juli 2026.
Dalam laporannya, pelapor meminta DPP Partai Golkar menjatuhkan sanksi berupa pemecatan dari keanggotaan partai serta pemberhentian keduanya sebagai anggota DPRD melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW).
Laporan tersebut disertai bukti dugaan pelanggaran etik terkait kejadian cekcok, saling dorong, hingga dugaan baku hantam di lingkungan DPRD Riau.
Pelapor menilai tindakan tersebut telah mencoreng nama baik Partai Golkar, merusak marwah DPRD Riau serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
Kericuhan itu terjadi seusai rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kamis (16/7/2026) lalu. Perdebatan yang awalnya berlangsung di ruang rapat berlanjut ke ruangan luar hingga memicu bentrokan yang melibatkan pendukung kedua belah pihak.
Insiden tersebut juga diwarnai aksi pelemparan benda dan mengakibatkan seorang petugas keamanan mengalami luka di bagian kepala.
Bahkan hingga saat ini polemik tersebut masih menjadi perhatian publik dan berbagai pihak serta berharap penyelesaiannya melalui mekanisme hukum, etik serta musyawarah yang menjunjung tinggi lembaga marwah dan budaya Melayu.***