PEKANBARU, PARASRIAU.COM - Sebagai bagian strategis dari rangkaian penyelengaraan Program Bangga Kencana yang berorientasi pada peningkatan kualitas perencanaan pembangunan melalui penyediaan data mikro keluarga yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.
Perlu dilakukan penyelarasan dalam memperkuat sistem Informasi Keluarga (SIGA) menjadi basis satu data keluarga Indonesia, sekaligus memadukan perencanaan program anggaran baik di tingkat propinsi dan kabupaten kota.
Demikian disampaikan oleh Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) atau BKKBN Propinsi Riau Mhd. Irzal dalam acara Pemaduan Perencanaan Program Anggaran dan Disemenisasi Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2025, Kamis (4/12) di ruang Lancang Kuning BKKBN Propinsi Riau.
"Agar program yang direncanakan bisa sinkron baik antara propinsi maupun kabupaten kota dan bisa saling mendukung, karena dalam kegiatan ini dihadiri oleh seluruh kepala dinas di seluruh kabupaten kota. Maka dalam kegiatan ini Kemendukbangga turut menyampaikan hasil akhir dari pendataan keluarga (PK) tahun 2025, sebagai dasar dalam mengambil kebijakan dimana sebelumnya sudah dilakukan validasi sehingga data ini nantinya bisa menjadi acuan secara luas untuk perencanaan, perumusan kebijakan, serta evaluasi program pembangunan di Propinsi Riau," ujar Irzal.
Dijelaskannya, dokumen perencanaan merupakan titik sentral dalam menentukan tujuan dan capaian suatu program. Tentunya tidak lepas dari beberapa indikator yang ada didalam dokumen perencanaan pembangunan kependudukan antara pusat dan daerah.
Pembangunan kependudukan yang efektif memerlukan koordinasi yang baik sehingga kebijakan dan program yang dikembangkan dapat sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.
"Dengan sinkronisasi perencanaan pembangunan kependudukan, pemerintah pusat dan daerah dapat bekerjasama untuk mengatasi isu-isu kependudukan yang komplek. Diharapkan Kemendukbangga/BKKBN bisa melakukan pendampingan intensif dalam menyusun Peta Jalan baik melalui forum kegiatan maupun forum diskusi. Dengan memasukkan indikator urusan pemerintahan bidang kependudukan dalam RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026," jelasnya.
Selain itu juga, pelaksanaan pemutakhiran PK 2025 di Provinsi Riau, lanjut Irzal meski banyak ditemukan kendala-kendala dilapangan, dirinya bersyukur karena dari 12 kabupaten, 172 kecamatan dan 521 desa/kelurahan telah dilakukan berhasil dilakukan pendataan di 88 kecamatan. Dalam waktu kurang lebih 40 hari, mulai 22 Juli - 30 Agustus 2025 cakupan propinsi Riau mencapai 99,6 persen.
"Meski tidak 100 persen, tetapi kita bersyukur bisa menyelesaikan di 88 kelurahan. Karena banyak ditemui kendala dan permasalahan di lapangan oleh para kader, seperti tidak percayaan keluarga meski kader sudah dibekali dengan identitas, juga menolak untuk dilakukan pendataan," papar mantan Kepala Perwakilan Sumut ini.
Secara nasional, pemutakhiran PK 2025 telah berhasil memperbaharui data sebanyak 12.756.566 keluarga. Maka dengan capaian tersebut, jumlah keluarga yang tercatat dalam Basis data Keluarga Indonesia mencapai 74.092.313 atau mencakup 84,1 % dari perkiraan total keluarga Indonesia yang berjumlah 88.121.992 keluarga.
"Capaian ini menjadi fondasi penting bagi perencanaan kebijakan yang lebih akurat, terarah dan tepat sasaran. Sementara secara Provinsi Riau, data keluarga yang dimutakhirkan sebanyak 388.223 Kepala Keluarga. Sehingga pada tahun 2024 ada sebanyak 1.514.424 KK telah terdata dan jumlah keluarga hingga tahun 2025 bertambah menjadi 1.568.963. Pendataan ini dilakukan lima tahun sekali," pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua TIM DATIN BKKBN Riau, Irwanto mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian strategis dari rangkaian penyelengaraan Program Bangga kencana yang berorientasi pada peningkatan kualitas perencanaan pembangunan melalui penyediaan data mikro keluarga yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Dalam rangka menyongsong bonus demografi, menghadapi aging population dan menyelesaikan isu-isu kependudukan lainnya serta dalam upaya mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, diperlukan sinkronisasi perencanaan program dan anggaran yang mengarah kepada kebijakan kependudukan yang komprehensif serta penyediaan data yang up to date melalui pemutakhiran PK," ujar Irwanto.
Dalam pemutakhiran data keluarga ini diharapkan ada komitmen kuat terhadap penguatan tata kelola data, transparansi serta kolaborasi lintas sektor dalam penyediaan data kependudukan yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
"Disemenisasi ini juga menjadi momentum penting dalam memperkuat Sistem Informasi Keluarga (SIGA) sebagai basis satu Data Keluarga Indonesia," tutupnya.***