Gubri Syamsuar mengungkapkan bicara dalam rakor pemerintah provinsi terkait dana bagi hasil (DBH) migas, sawit dan lainnya di Denpasar, Bali. ist
BALI, PARASRIAU.COM - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama para gubernur Sumber Daya Alam (SDA) lainnya di Indonesia berkomitmen dalam kesejahteraan masyarakat melalui penawaran Dana Bagi Hasil (DBH).
Ia menjelaskan, sebagai salah satu daerah penghasil SDA terbesar di Indonesia, tentu Pemprov Riau berharap adanya porsi DBH dari pemerintah pusat yang lebih seimbang agar dapat membangun daerah-daerah di Indonesia, baik itu membangun dengan infrastruktur dan bidang lainnya.
Hal ini disampaikan Syamsuar saat menghadiri pembukaan koordinasi penyusunan dokumen proyek pemerintah pada substansi Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 bersama provinsi penghasil SDA di Indonesia. Berlangsung di Bali, Senin (9/5/22).
"Saya selalu berusaha untuk memperjuangkan ini (DBH), bukan untuk kepentingan tertentu, tapi untuk kesejahteraan masyarakat," ucapnya.
Gubri menyebutkan dalam forum tersebut, DBH yang diperjuangkan Pemprov Riau antara lain DBH migas, DBH sawit, DBH perhubungan dan lainnya yang menjadi potensi unggulan di Riau untuk membangun Riau untuk lebih maju.
“Kita hanya ingin adanya keseimbangan antara penghasilan yang ada di daerah dengan infrastruktur pembangunan yang ada,” ujarnya.
Oleh karena itu, nomor satu di Riau ini mengharapkan kedepannya dengan kebersamaan dan koordinasi yang baik antar pemerintah provinsi di Indonesia, maka DBH bisa ditambah pemerintah pusat yang diharapkan pula adanya keseimbangan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membangun daerah agar semakin maju dan tetap terjaga keutuhannya NKRI ini.
"Sebagai bangsa yang besar kita harus berkomitmen untuk mempertahankan NKRI, kita juga berharap pembangunan bisa merata di semua daerah, infrastrukturnya maju, daerah juga maju," ucap Syamsuar.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor memesan dengan apa yang disampaikan Gubri. Ia mengaku bahwa DBH menjadi hal yang harus diperjuangkan bersama untuk pembangunan yang merata dengan terfasilitasi dengan baik.
Menurutnya, para gubernur tidak boleh putus asa untuk memperjuangkan DBH tersebut. Karena DBH bagian untuk mengembangkan bangsa ini jauh ke depan tanpa adanya kepentingan tertentu.
"Tidak ada kepentingan apapun untuk DBH ini, tidak ada kepentingan gubernur, tapi kepentingan seluruh bangsa ini. Membangun sebuah wilayah teritorial pengobatannya harus sama di semua daerah," ungkapnya.
"Diharapkan dari hasil rapat ini dapat melimpahkan penawaran DBH lainnya yang kita buat dalam rancangan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat," tutupnya. (*)
Editor: M Ikhwan