Ketua DPRD Pekanbaru, Hamdani |
PEKANBARU, PARASRIAU.COM - Ketua DPRD Pekanbaru Hamdani MS SIP meminta Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru agar segera mencari solusi yang konkret untuk masyarakat terhadap penerapan PPKM Level 4. Pasalnya, masyarakat sudah cukup lelah terhadap kebijakan dari pemerintah pusat ini.
"Walaupun dengan berat hati, kita (DPRD) mintta ada kebijakan lokal yang bisa memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan masyarakat dan kebutuhan masyarakat terkait pekerjaan," kata Hamdani, Senin (23/8).
Mendengar kabar yang beredar di media sosial, Kota Pekanbaru masuk ke dalam daftar daerah luar Jawa-Bali yang akan dilakukan perpanjangan PPKM level 4 yang terhitung dari tanggal 24 Agustus hingga 6 September.
Menanggapi hal ini, Hamdani mengatakan bahwa PPKM akan diputuskan dalam rapat evaluasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang digelar hari ini.
Hamdani juga meminta agar perhatian Pemko Pekanbaru lebih condong terhadap bantuan masyarakat yang terdampak PPKM Level 4 ini.
Apabila tidak ada anggaran untuk membantu masyarakat, ia menyarankan Pemko agar memaksimalkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahan-perusahaan yang ada di Pekanbaru.
"Mungkin bantuan-bantuan itu bisa menggandeng perusahaaan-perusahan, BUMN, BUMD atau perusahaan swasta lainnya untuk bisa memberikan bantuan ke masyarakat. Bantuan sosial maupun bantuan sembako," pungkasnya.
Politisi PKS ini juga menyebut, selama ini pelaksanaan penerapan PPKM Level 4 di Kota Pekanbaru yang telah dilakukan sejak 26 Juli lalu tersebut dinilai tidak efektif untuk menurunkan angka penyebaran Covid-19.
"Kalau grafiknya tidak menurun, tentu kurang efektif ya. Tapi mungkin pemerintah belum ada cara lain, karena kalau cara lain yg lebih ekstrem tentu Lockdown. Kalau Lockdown, uanganya dari mana, dana kita tidak ada. Jangankan pemda, pemerintah pusat aja juga tidak ada," terangnya. ***