 |
| Menko PMK RI, Muhadjir Effendy saat berdialog langsung dengan seorang keluarga anak stunting saat kunjungan kerja di Marpoyan Damai, Jumat (19/5/2023 |
PEKANBARU, PARASRIAU.COM - Untuk melihat langsung penangan kasus stunting di propinsi Riau, Menteri Koodinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, Prof Dr Muhadjir Effendy langsung datang dan berdialog langsung dengan anak-anak dan keluarga beresiko stunting.
Pertemuan yang berlangsung di Balai Penyuluhan Kecamatan Marpoyan Damai, Jumat (19/5/2023). Dalam kunjungan tersebut, Menko PMK langsung didampingi Gubernur Riau Syamsuar, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Riau, Mardalena Wati Yulia. Serta turut hadiri pula Sekdako Pekanbaru, Indra Pomi Nasution.
Dalam pertemuan itu, Indra Pomi mengatakan bahwa kasus stunting di Pekanbaru terus menurun. Hal ini karena adanya keseriusan Pemko Pekanbaru dalam mengatasinya. Di antaranya dengan mendorong seluruh kepala lembaga mau menjadi BAAS. Lewat program ini, ada 318 anak dapat pendampingan gizi.
Saat ini, ada tambahan 200-an keluarga yang mendapat pendampingan agar mereka menerima makanan yang layak. Dimana, keluarga berisiko stunting ini jadi perhatian kepala daerah, kepala OPD, PKK dan pihak swasta lewat bantuan yang diberikan setiap bulan.
Kemudian, petugas pendamping juga menerima insentif. Di tiap kegiatan, juga diberikan bahan makanan tambahan seperti, beras, telur dan susu bagi keluarga berisiko stunting. "Kami sangat komit di bawah komando pak gubernur bisa mengatasi kasus stunting ini," terangnya.
Gubernur Riau, Syamsuar dalam sambutannya menyampaikan, pemerintah propinsi Riau terus melakukan upaya penurunan angka stunting dari seluruh lapisan termasuk semua OPD dan juga PKK sudah ikut andil mengatasi stunting. Saat ini, tambahnya, angka prevalensi stunting di Riau adalah 17 persen. Jadi masih ada PR diangka 3 persen lagi sesuai dengan target angka prevalensi stunting nasional di bawah target nasional yaitu, 14 persen.
Untuk mencapai target angka prevalensi 12 persen di tahun 2024 itu, Syamsuar mengaku Pemprov memerlukan keterlibatan banyak pihak. Termasuk seluruh penyuluh KB, PKK, Kader Posyandu dan pihak lainnya. "Kami juga meminta arahan dari pak Menko PMK untuk menyampaikan langkah apa yang perlu dilakukan untuk mencapai target itu," kata Syamsuar.
Sementara itu, Menko PMK, Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa kedatangannya adalah untuk melihat langsung bagaimana pola penanganan stunting di Pekanbaru, termasuk di Riau. Ia berterimakasih, upaya penurunan stunting di Riau cukup baik. Buktinya, angka prevalensi stunting sudah turun.
Untuk mencapai target itu tidak mudah, harus kerja keras. Apalagi, jika ingin menjadi negara maju, angka stunting harus di bawah 10 persen. Karenanya pola penanganannya tidak boleh berhenti meski Presiden ke depan berganti. "Siapapun presiden, gubernur, walikota, camat dan lurah, program stunting ini harus berkelanjutan selama kita masih hidup," Kata dia.
Menurut dia hal itu penting. Karena untuk pembangunan , harus didukung oleh sumber daya manusia yang sehat. Hal itu tentunya ditentukan sejak lahir. Penurunan angka stunting juga harus terintegrasi dengan penanganan keluarga miskin.
"Tidak boleh ada lagi warga di Pekanbaru ini yang memiliki anak stunting tapi tidak menerima bantuan karena belum terdata dalam keluarga miskin. Apalagi, jika tidak terdata di kota, maka keluarga itu masih bisa terima bantuan sosial di provinsi maupun kementerian," terang Muhadjir.
Menurut dia, semestinya tidak ada lagi Posyandu belum memiliki Antropometri. Untuk pengadaannya, tidak musti menunggu APBD dan DAK. Bisa diusulkan langsung melalui Kementerian Kesehatan.
Dia juga menekankan, nantinya kampanye kepala daerah tidak perlu neko-neko. Lihat saja bagaimana cara mereka menangani stunting dan kemiskinan ekstrim. "Kalau memang bagus, artinya sudah bagus kepemimpinannya," kata Menko PMK.
Lurah dan Penggerak PKK juga didorong harus tahu warganya yang hamil. Kemudian menggerakkan bidan desa untuk melihat kondisi kesehatannya. Kalau dari keluarga tidak mampu, harus dicek apakah telah menerima Bansos atau belum. Jika belum, harus diberikan Bansos. Dana desa, tambahnya, bisa dipakai untuk penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim. Bisa juga dari APBD.
Muhadjir juga sempat menguji pengetahuan lurah setempat soal jumlah ibu hamil. Termasuk mendorong Puskesmas tidak lagi memberi biskuit sebagai makanan tambahan bagi ibu hamil. Diganti dengan makanan lokal yang bergizi. "Di Pekanbaru kan banyak ikan yang mengandung protein. Ini kan lebih sehat. Proteinnya lebih bagus untuk ibu hamil dan janinnya," kata dia.
Dia juga mendorong ibu hamil untuk memeriksakan kandungannya dengan USG di Puskesmas. "Ini nggak bayar. Awas ya kalau bayar," ucapnya memperingati. Sehingga, jika ada tanda-tanda stunting, bisa langsung diintervensi. Karena, penanganan stunting lebih mudah ketika bayi masih dalam kandungan.
Hal ini penting. Karena masa depan Riau ditentukan oleh anak Riau sendiri. Kalau tidak stunting, maka di tahun 2045, saat 100 tahun Indonesia merdeka, anak-anak inilah yang akan menentukan bangsa.
Sementara, Kepala Perwakilan BKKBN Riau, Mardalena Wati Yulia menjelaskan, agenda Menko PMK adalah berdialog dengan keluarga yang anaknya tergolong stunting. Termasuk pada tim pendamping keluarga, seperti bidan, kader KB dan kader PKK. Tentunya untuk menggali masalah di lapangan.
"Di harapkan dengan kunjungan ini bisa menjadi penyemangat kita. Apalagi Menko PMK merupakan Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Nasional," kata dia. Selain itu, Menko PMK juga menyerahkan bantuan makanan bergizi. Khususnya pada keluarga yang punya anak stunting.
Kecamatan Marpoyan Damai dipilih untuk dikunjungi karena selama ini sangat proaktif berupaya menurunkan angka stunting di wilayahnya. Bahkan, sudah memiliki aplikasi sendiri yang berfungsi mendeteksi anak berisiko stunting. (yue)