PEKANBARU, PARASRIAU.COM - Sebanyak 14 perwakilan negara dari berbagai lembaga internasional, bersama-sama belajar tentang pengelolaan lahan gambut. Riau dipilih sebagai tuan rumah untuk kegiatan itu.
Kegiatan itu dikemas dalam lokakarya internasional tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem lahan gambut. Kegiatan dipusatkan di Hotel Premiere Pekanbaru Selasa (13/12/2022). Provinsi Riau dinilai berhasil dalam mengelola lahan gambut.
Menanggapi hal itu, Sekretaris DPW Partai NasDem Riau, Jhony Charles mengatakan permohonan mengapresiasi apa yang telah dilaksanakan stake holder terkait di Bumi Lancang Kuning. Begitu pula dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang merupakan instansi yang berkaitan langsung dengan hal itu.
"Ini adalah bukti bahwa kita mampu. Dalam artian, selain mampu menciptakan ekosistem gambut yang baik, Riau juga bisa bekerja sama dengan pihak terkait," tulisnya.
Lebih jauh lagi, pria yang kini maju sebagai calon calon anggota DPR RI ini mengingat musibah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang kerap terjadi beberapa tahun silam di Bumi Lancang Kuning. Akibatnya, kabut segera memperbaiki hampir seluruh kawasan di Riau. Di mana yang paling parah terjadi di areal gambut.
"Banyak dampak negatif yang muncul. Mulai dari kesehatan masyarakat hingga aktivitas ekonomi jadi terkendala. Yang paling disayangkan, saat itu kita bahkan menerangi dunia internasional karena disebut sebagai pengekspor kabut asap," kenangnya.
Saat ini, kondisinya sudah jauh berubah. Musikah Karhutla bisa dibilang jarang terjadi. Bila pun ada, menurut pria yang akrab disapa JC ini, penanganan di lapangan juga sudah lebih baik dibanding beberapa tahun lalu.
"Ini adalah suatu hal yang patut disyukuri. Sehingga untuk masa depan, kita menjumpai musibah Karhutla benar-benar busa ditekan. Pada akhirnya, lahan gambut yang dimiliki Riau, akan menjadi karunia dan rahmat yang berharga bagi masyarakat Riau. Tuhan menciptakan alam tentu saja tidak sia-sia. Tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan sebaik mungkin," tegasnya.
Sebelumnya, Menteri LHK Siti Nurbaya, dalam kegiatan itu menerangkan, Indonesia telah mengatur pengelolaan lahan gambut sejak tahun 1990.
Namun , namun musibah Karhutla tahun 2015 menjadi titik balik Indonesia merumuskan kebijakan penguatan untuk lahan gambut, implementasi perbaikan dan pemulihan, serta penegakan hukum.
''Alhamdulillah salah satu hasilnya Indonesia berhasil terhindar dari bencana secepatnya dalam beberapa tahun terakhir,'' ujarnya.
Provinsi Riau yang biasanya rutin mengalami bencana secepatnya dampak Karhutla khususnya di lahan gambut, kini menjadi salah satu contoh implementasi kebijakan tata kelola gambut di Indonesia.
Di antara kebijakan krusial adalah PP 71 Tahun 2014 jo PP 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Gambut serta petunjuk teknis yang langsung dilaksanakan dan diikuti dengan petunjuk teknis di lapangan.
Berdasarkan pengalaman, Indonesia percaya bahwa lahan gambut yang terdegradasi dapat dipulihkan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. (*)
Editor: M Ikhwan