PEKANBARU, PARASRIAU.COM - Aksi dan kritikan keras dari kalangan mahasiswa maupun pemuda yang ditujukan kepada Gubernur Riau Syamsuar ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau beberapa hari belakangan perlu disikapi.
Karena mengeritik dengan cara-cara yang tidak pada tempatnya, bisa merugikan nama seorang. Apalagi yang dikeritik adalah orang nomor satu di tanah Melayu yang juga belum tentu.
"Harus dibedakan dengan mengeritik dengan memvonis," tegas Tokoh Masyarakat dan Budayawan Riau HA Aris Abeba kepada sejumlah media, Rabu (28/10/2020).
Aris menyebut, mengeritik kebijakan kepala daerah boleh saja. Tapi lakukanlah dengan cara-cara yang bermartabat atau cara orang Melayu. Jangan asal tuduh atau langsung menyebut Gubri korupsi, tangkap dan lain sebagainya. Karena yang boleh memvonis itu adalah hak hakim di pengadilan.
Bagi orang Melayu, jelas Aris, Raja Adil Raja Disembah Raja Alim Raja disanggah. Tapi ada cara mengeritik yang santun dan tidak merusak nama baik. Karena pemimpin itu, didahulukan selangkah, ditinggikan seranting. Serahkan kepada yang berkompeten untuk menanganinya.
"Jika kita mencubit orang, jangan sampai orang dipermalukan atau merasa sakit di depan umum. Dalam adat Melayu ada rasa dan periksa atau praduga tak ahli," jelas Alumni Pondok Pesantren Gontor dan UIN Sultan Syarif Qasim Riau ini.
Menurut Aris, Gubernur Riau juga memiliki beberapa pejabat dan staf khusus yang masalah masalah hukum dan masalah yang berkaitan dengan komunikasi massa. Jadi bisa saja atau kritikan itu, disampaikan atau didiskusikan kepada mereka.
Kepada Gubernur Riau, Aris juga menyarankan, pejabat dan orang-orang yang cakap dan paham menerima dan menerima masyarakat.
"Gubernur Riau juga secara intens melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang mengkritisi kepemimpinannya. Bisa secara langsung atau melalui orang-orang yang mampu berkomunikasi," ujar Aris.
Seperti diberitakan sejumlah media, beberapa kritikan keras disampaikan sejumlah pemuda Riau kepada Gubernur H. Syamsuar dan Sekdaprov Yan Pranajaya lewat aksi-aksi unjuk rasa di halaman Kejaksaan Tinggi Riau.
Namun menurut Aris, tak ada yang salah dengan aksi itu. Tetapi ini kan bisa dikomunikasikan. Sebab ada pepatah yang menyebutkan Bulat Air di Pembuluh, Bulat Kata di Mufakat. Artinya, tak masalah yang tak bisa ambisius dibicarakan dengan baik-baik.
"Apalagi, saya mendengar Pak Gubernur juga punya tim yang bisa menjembatani antara satu pihak dengan pihak lain," ujar Aris.
Untuk itu, Aris menghimbau kepada tim Gubernur Syamsuar yang pro-aktif dan menjembatani permasalahan yang menjadi kejadian-kejadian.
"Sebaiknya tim ini bisa bergerak menjembataninya dan dicarikan apa akar yang tepat," ujar Aris Abeba.
Sebelumnya Pengamat Komunikasi Politik, Dr Aidil Haris dalam sebuah wawancara dengan media menyebutkan ktitikan kepada kepala daerah, akan berpengaruh terhadap kinerja Gubernur Riau.
"Dalam konsep komunikasi pembangunan, tentunya aksi-aksi ini memberikan pengaruh terhadap kinerja pemimpin. Apalagi kasus-kasus yang dipermasalahkan itu berhubungan langsung dengan pemimpinnya," kata Aidil Haris, Senin lalu seperti dilansir fixpekanbaru.com.
Menurut Aidil, yang parah lagi, ternyata nama Sekdaprov Riau Yan Prana pun terseret-seret dalam kasus itu.
"Semakin terasa pengaruh demontrasi tersebut ketika para pembantu gubernur seperti Sekdaprov dan kepala dinas juga diseret-seret dalam dugaan kasus korupsi itu," kata Aidil lagi.
Dikatakan Aidil, diperlukan komunikasi yang baik dari gubernur agar itu tidak menjadi-jadi. Sehingga gubernur dan jajarannya dapat bekerja dengan baik.
"Selama ini, informasi tentang dugaan itu masih satu arah saja, masih bersumber dari pihak pengunjuk rasa. Sebaiknya, ada komunikasi arah yang dibangun gubernur dalam kasus ini sehingga masyarakat bisa diberi pengertian bahkan bisa jadi mendapat simpati," ulas Aidil. pr2