PEKANBARU, PARASRIAU.COM - Akibat tidak dikerjakannya sejumlah item dalam kontrak oleh pihak rekanan, membuat Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru mengusut dugaan penyimpangan proyek pembangunan Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani Kota Pekanbaru senilai Rp80 miliar.
Berdasarkan informasi, sebelumnya perkara itu ditangani Seksi Intelijen Kejari Pekanbaru. Namun, belakangan perkara itu berpindah ke seksi Pidana Khusus (Pidsus). Dan penanganan perkara ini diketahui tengah dilidik Korps Adhyaksa.
Kepala Seksi (Kasi) Pidsus Kejari Pekanbaru, Yuriza Antoni SH saat dikonfirmasi tidak menampik hal tersebut. Meski tengah mengusut perkara itu, pihaknya belum menjadwalkan untuk mengundang pihak-pihak terkait untuk diklarifikasi.
"Belum (ada melakukan proses klarifikasi)," ujarnya, Kamis (9/7) sore.
Proses klarifikasi itu, dilanjutkannya, belum dilakukan baik terhadap pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pekanbaru selaku Satuan Kerja (Satker) yang melaksanakan kegiatan itu, maupun terhadap pihak rekanan.
"Rencananya, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dulu," sebut mantan Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Lingga, Kepulauan Riau (Kepri) itu seperti dilansir klikmx.com.
Dari informasi yang dihimpun, dugaan penyimpangan itu dilaporkan oleh sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Kota Pekanbaru. Dalam laporannya, proyek itu dikerjakan tahun 2016 dan 2017.
Proyek tersebut dikerjakan oleh sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Pembangunan Perumahan, Tbk. Adapun pagu dana sebesar Rp80 miliar, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru.
Masih dalam laporan itu, disebutkan jika pengerjaan proyek tersebut telah dinyatakan selesai 100 persen. Untuk pembayarannya juga telah 100 persen.
Akan tetapi kenyataannya, ada beberapa item yang ada di dalam kontrak tidak dikerjakan oleh pihak rekanan. Umumnya pekerjaan itu berkaitan dengan pengerjaan instalasi listrik dan sejumlah rulling tangga darurat. pr2