Hal ini disampaikan oleh Ketua ASITA Riau, Dede Firmansyah kepada Haluan Riau, Minggu (14/7).
Menurutnya, kebijakan pemerintah tersebut justru akan merugikan banyak pihak, khususnya para pengusaha travel umroh. "Seharusnya pemerintah itu memperhatikan pengusaha perusahaan biro perjalanan lokal, dengan merangkul dan bekerjasama. Bukan malah membesarkan usaha yang sudah besar,"ujarnya.
Meski program tersebut hingga saat ini belum diterapkan, namun menurutnya program pemerintah tersebut merupakan ancaman besar bagi pengusaha travel.
Karena akan membuat pengusaha bangkrut dan gulung tikar, karena semua kebijakan sudah diambil oleh pemerintah.
Ia berharap, pemerintah seharusnya bisa turun kebawah untuk bisa merangkul usaha para pengusaha travel agen agar bisa naik kelas. "Bagaimana kita bisa berusaha, kalau semua sudah diambil alih pemerintah,"tambahnya.
Sementara itu, pada lansiran berita nasional Kementrian Agama Republik Indonesia menyatakan akan berkoordinasi dengan kementerian terkait mengenai program tersebut.
"Nanti kami akan kaji dan kami akan dalami lagi seperti apa, kemudian kami akan koordinasikan dengan kementerian terkait," kata Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag, Arfi Hatim, Minggu (14/7).
Arfi menjelaskan, program umrah digital di dalamnya ada dua hal yang berbeda.
Pertama, penyelenggaraan umrah regulasinya ada di Kemenag. Kedua, platform digital regulasinya ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo).
Dia menegaskan, intinya Kemenag akan berkoordinasi dengan Kemkominfo terkait program umrah digital. Kemenag juga akan mengkaji dan mendalami program umrah digital. Terkait kapan Kemenag dan Kemkominfo akan berkoordinasi, Arfi menyampaikan belum tahu waktunya.
Sebelumnya, Indonesia dan Arab Saudi melakukan kerja sama untuk membangun umrah digital. Pengelolaannya akan transparan dan bisa dipantau secara online. Umrah digital dibangun untuk menjawab tantangan pengelolaan umrah dengan minat jamaah yang besar dan masih adanya biro travel yang tidak bertanggung jawab serta melakukan penipuan.
Tantangan-tantangan tersebut yang ingin diantisipasi pemerintah melalui pengembangan Kolaborasi Digital Indonesia-Arab Saudi. "Nanti akan ada fintech-nya untuk pendanaan, ada logistiknya untuk mengantar barang, itulah mengapa semua harus terintegrasi," pungkasnya.
Penulis : Oleh Renny Rahayu
Liputan Pekanbaru