Kepala Perwakilan BKKBN Riau, Dra Hj Mardalena Wati Yulia saat membuka kegiatan Review Program Bangga Kencana dan PPS Tahun 2024, Selasa (24/9). |
PEKANBARU, PARASRIAU.COM - Momen dipenghujung tahun 2024, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Perwakilan Riau mendorong sejumlah kabupaten/kota meningkatkan capaian kinerja pelaksanaan program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting.
Dorongan itu disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Riau, Mardalena Wati Yulia ketika membuka kegiatan reviu program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting (PPS) 2024 pada Selasa (24/9/2024). Kegiatan itu diikuti 80 peserta yang merupakan mitra BKKBN.
Dijelaskan Mardalena, secara umum, capaian kinerja BKKBN Riau sudah 110 persen.
"Namun, capaian di kabupaten kota masih ada ketimpangan. Ada yang tinggi adapula yang rendah. Hal ini terjadi di sejumlah kecamatan," ungkap Mardalena.
Salah satu penyebabnya yaitu jumlah Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di beberapa daerah yang masih terbatas. Sementara, secara geografis, ada daerah di Riau yang perlu dijangkau dengan waktu yang tak sebentar. Namun, ia menegaskan kondisi ini tidak berlaku di semua kecamatan.
Sebaliknya, daerah lain seperti Pekanbaru dan Dumai, capaiannya sudah menggembirakan. Hal itu tak terlepas dari jumlah petugas yang telah memadai.
Mardalena mengharapkan, dalam reviu ini tiap-tiap daerah yang hadir langsung ataupun diwalik memaparkan kendala apa saja yang mereka alami selama di lapangan.
"Tentu ada masalah yang spesifik. Tidak mungkin masalah di kabupaten kota itu sama semua," ungkapnya.
Nanti akan diberi masukan untuk mengatasi masalah di lapangan. Lewat reviu ini juga akan ditelaah. Bahkan, telaah dilakukan hingga kinerja di tingkat kecamatan. Karena kinerja sudah berbasis individu dan akan berdampak pada penilaian kinerja.
Dijelaskan, indikator yang dipakai untuk menilainya adalah berapa capaian modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR), unmeet need, dan lainnya. Hal ini dilandaskan pada capaian jumlah peserta KB baru di setiap kabupaten/kota.
Di Riau, tambahnya, unmeet need adalah 76 persen. Untuk jumlah rincinya, sekarang BKKBN masih menunggu pemuktahiran data. Sementara, capaian mCPR sudah 62,88 persen. Dengan sisa waktu sekitar 3 bulan, apa yang jadi target kinerja diharapkan bisa dicapai.
Terkait target itu, BKKBN tidak akan pernah memberi beban kepada kabupaten/kota di luar data Sistem Informasi Keluarga (SIGA).
"Target tak akan pernah melebihi data unmeet need. Kami tentunya memberi target berdasarkan data. Bukan dari tebak-tebak," ungkapnya.
Sementara, Panitia Penyelenggara, Arselan Syarif, SE menjelaskan bahwa BKKBN telah mensosialisasikan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI) di Riau ke seluruh kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan kegiatan pun banyak dapat dukungan kepala daerah.
"Namun masih ada hambatan dalam implementasinya. Terutama dalam memahami angka stunting yang dikeluarkan pemerintah. Saat ini, prevalensi stunting di Riau ada di angka 13,6 persen. Sementara, target tahun 2024 adalah 14 persen. Artinya, capaian di Riau sudah terbilang baik.
Namun, selama 2024, masih ada kendala dalam langkah penerapan RAN PASTI itu. Dimana, sampai bulan Agustus lalu, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sub bidang KB masih 44,89 persen. Sementara capaian peserta KB baru masih sekitar 49,22 persen di bulan yang sama.
Untuk itulah, kata Arselan, BKKBN menggelar rapat reviu ini. Maksud tujuan acara ini adalah menjadi forum evaluasi pelaksana program Bangga Kencana dan PPS. Tujuannya mengevaluasi dua program itu sampai Agustus 2024 dan mengevaluasi capaian setiap unit komponen mitra kerja sampai Agustus. Di samping itu, kegiatan ini juga jadi ajang silaturahmi dan keakraban dengan mitra kerja.
"Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan yang diikuti 80 orang peserta ini adalah tersusunnya strategi dan rencana aksi akselerasi pelaksanan program Bangga Kencana dan PPS sampai akhir 2024," tutur Aselan.(nie)