Bupati Rohil Anggarkan Rp 1 Juta per Bulan untuk Tunjangan PPPK
Cari Berita

Advertisement

Bupati Rohil Anggarkan Rp 1 Juta per Bulan untuk Tunjangan PPPK

Selasa, 14 Mei 2024

Bupati Rohil Anggarkan Rp 1 Juta per Bulan untuk Tunjangan PPPK 


ROKANHILIR, PARASRIAU.COM - Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan mutu bagi masyarakat, Bupati Rokan Hilir (Rohil), Afrizal Sintong menyetujui usulan para Pegawai Pemerintah melalui Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mendapatkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) setiap bulannya.


Menurut Bupati PPPK mempunyai hak yang sama dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bisa sama-sama mendapatkan TPP setiap bulannya meskipun jumlahnya belum bisa disamakan. Oleh karena itu, Bupati Rohil menyetujui anggota PPPK se-Kabupaten Rokan Hilir berhak mendapatkan TPP sebanyak Rp 1 juta per bulan.



“Kalau saya lihat PPPK ini lebih rajin bekerja, insyaallah dianggaran perubahan atau APBD-P nanti bisa mewujudkan TPP-nya per bulan Rp 1 juta,” ungkap Afrizal Sintong dalam Berbagai diacara Pengukuhan Dewan Pengurus Daerah Persatuan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Republik Indonesia (DPD) PPPK RI) Kabupaten Rokan Hilir Masa Bakti 2024-2029 di gedung Misran Rais Bagansiapiapi, Selasa (14 Mei 2024) sore.


Untuk diketahui lebih lanjut Afrizal Sintong, saat ini jumlah pegawai PPPK di Kabupaten Rokan Hilir ada sebanyak 6118 orang. Jumlah tersebut jika TPP masing-masing orang Rp 1 juta per bulan maka akan menggunakan anggaran APBD sekitar Rp 84 miliar per tahunnya.


“Alhamdulillah APBD Rohil setiap tahunnya naik, sehingga kita pemerintah daerah bisa menganggarkan TPP itu. Oleh karena itu, saya berharap, kinerja pegawai kita baik para guru tenaga kesehatan dan teknis semakin dapat meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat,” ungkapnya.


Ditambahkan Bupati, saat ini masih banyak tenaga honorer di Rohil yang belum diangkat jadi PPPK ataupun lulus tes CPNS. Oleh karena itu, pada tahun ini Pemkab Rohil mengusulkan kepada BKN untuk kembali menerima PPPK sebanyak 2270 orang lagi.


"Saya yakin jika pelayanan baik, maka nama pemerintah daerah juga baik. Tapi jika pelayanan buruk maka nama pemerintah daerah juga buruk. Oleh karena itu saya sangat berharap kerjasamanya untuk dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat," tandasnya. (Rilis)