Alfedri: Rancangan Kerja 2025 Harus Menaikkan Indek Kesejahteraan Masyarakat
Cari Berita

Advertisement

Alfedri: Rancangan Kerja 2025 Harus Menaikkan Indek Kesejahteraan Masyarakat

Jumat, 19 April 2024

Alfedri: Rancangan Kerja 2025 Harus Menaikkan Indek Kesejahteraan Masyarakat 


MEMPURA, PARASRIAU.COM - Bupati Siak, Alfedri dan wakil Husni Merza didampingi  sekretaris daerah Arfan Usman buka Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2025 di Ruang Rapat Raja Indra Pahlawan komplek perkantoran Tanjung Agung Kelurahan Sungai Mempura, Kamis (18/4/2024).


Diawali oleh kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Budhi Yuwono memaparkan maksud dan tujuan forum Renja ini di ulas secara kongkrit dan mendasar guna memetakan segala kebutuhan untuk terlaksananya pencapaian dan mengevaluasi kinerja perangkat daerah baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.


Dilanjutkan oleh Bupati Siak Alfedri, dalam arahannya kepada forum perangkat daerah supaya merancang program-program pendukung guna menaikan indek capaian yang telah diraih, karena melalui indek ini akan terlihat seberapa kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dan Badan tersebut melaksanakan dilapangan dan dirasakan langsung oleh masyarakar, oleh karena itu harus terus berupaya menaikan persentase indek capaian tersebut.


Rancanglah program kegiatan yang bisa memberikan dampak terbaik kepada masyarakat, sebab ini akan menaikan indek kesejahteraan masyarakat betul-betul terbaca, menaikan indek ini tidaklah semerta-merta justru harus bertahap terarah dan terukur.


"Dan yang lebih penting berdampak langsung kepada masyarakat, baik dari segi peningkatan pelayanan kesehatan, rata-rata pendidikan setara setingkat sekolah menengah atas (SLTA) dan infrastruktur memadai guna menunjang aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat kampung," ungkap Alfedri.


Lanjut Alfedri, tentunya ini harus ditunjang dan berkelanjutan dalam menerapkan program kerjanya, seperti tersedianya layanan kesehatan sampai di tingkat kampung harus adanya layanan kesehatan setingkat Puskesmas Pembantu (Pustu) untuk memperpendek jangkauan pelayanan untuk daerah-daerah kampung terluar dan terpencil.


"Program pembangunan ini harus didasari dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat harulah terpenuhi, oleh karena itu apa yang di inginkan dan kebutuhan masyarakat menjadi prioritas kita dalam mengarahakan kebijakan. Kami tekanan disini dalam penerapan progam terlaksana namun kesejahteraan masyarakat tidak berdampak maka ini boleh dikatakan program tidak tepat sasarannya dan jangan sampai terjadi di kabupaten siak yang kita cintai ini," harap Alfedri. (*/pr2)