KABUPATEN Bengkalis adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia dan wilayahnya mencakup daratan bidang timur Pulau Sumatera dan wilayah kepulauan dengan luas 7.793,93 km² dan Ibukotanya berada di Pulau Bengkalis yang terpisah dari Pulau Sumatera.
Pulau Bengkalis sendiri berada akurat di muara Sungai Siak, sehingga diistilahkan bahwa Pulau Bengkalis adalah delta Sungai Siak. Sedangkan kota terbesar di kabupaten ini adalah Kota Duri yang terletak di Kecamatan Mandau.
Penghasilan terbesar kabupaten yang berjuluk Negeri Junjungan ini adalah minyak bumi yang menjadi sumber terbesar APBD-nya bersama dengan gas. Kabupaten Bengkalis mempunyai letak yang sangat strategis, sebab dilalui oleh jalur perkapalan internasional menuju ke Selat Malaka dan juga termasuk dalam salah satu program Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle (IMS-GT) dan Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT).
Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan instansi vertikal penyelenggara pelayanan publik berkomitmen meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui Mal Pelayanan Publik. Hal ini bertujuan demi terciptanya pelayanan prima dalam mewujudkan good government di lingkungan pemerintahnya.
Berdasarkan Permenpan Nomo. 23 tahun 2017, Mal Pelayanan Publik adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah. Serta pelayanan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah dan swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.
Sesuai dengan visi dan misi dari pasangan Bupati Bengkalis, Kasmarni S,Sos,M.MP dan Wakil Bupati Bengkalis H. Bagus Santoso yakni Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera.
Melalui 3 misi unggulannya yakni Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang efektif dalam memajukan perekonomian. Kemudian mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya Melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter. Serta mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan mengembangkan potensi wilayah perbatasan untuk kesejahteraan rakyat.
Melalui penjabaran visi dan misi tersebut, telah ditetapkan 8 program unggulan. Diantaranya program bantuan keuangan satu miliar satu kecamatan, satu desa dan satu kelurahan, program perempuan berdaya keluarga sejahtera, program beasiswa pendidikan khusus dan berprestasi.
Kemudian program jaminan sosial dan kesehatan total bagi masyarakat, program optimalisasi pelayanan transportasi antar pulau, program menjadikan wisma daerah sebagai rumah aspirasi, program pelayanan sistem kependudukan berbasis mobile. Serta program stimulus ekonomi bagi pekerja sektor informal. Seperti buruh, petani, peternak, nelayan dan lain-lain, peningkatan lapangan pekerjaan dan penerapan teknologi serta inovasi bidang perekonomian.
Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya, Bupati Bengkalis Kasmarni memerintahkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkalis, Ardiansyah melakukan studi kelayakan gedung daerah untuk dijadikan sebagai gedung MPP Kabupaten Bengkalis.
Gedung daerah yang berdiri megah di pusat Kota Bengkalis ini akan segera dialihfungsikan sebagai Mal Pelayanan Publik (MPP). Hal ini guna mempermudah masyarakat dalam melakukan pengurusan satu pintu.
Ardiansyah selaku Kadis PUPR Bengkalis melalui Kabid Cipta Karya, Randy Majestica mengatakan, atas perintah orang nomor satu di Bengkalis kami melakukan studi kajian teknis gedung daerah tersebut di tahun 2021.
"Kita lakukan studi kajian teknis gedung daerah tahun 2021 lalu oleh lembaga atau universitas yang independen. Dan hasil rekomendasi mereka bahwa gedung daerah tersebut masih layak digunakan dan ada beberapa bahagian dalam gedung yang harus diperbaiki, terutama bagian plafon lantai dan beberapa item lainnya," kata Randy Majestica, Senin (13/02/23).
Di tahun 2022 lalu, katanya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkalis melanjutkan pembangunan Gedung Daerah dengan alokasi biaya sebesar Rp 7 miliar yang bersumber dari APBD Bengkalis. Dana tersebut diharapkan bisa menuntaskan pembangunan Gedung Daerah yang terhenti pembangunannya di tahun 2017 silam.
Kemudian Randy Majestica memastikan di tahun 2023 masih ada kegiatan pembangunan interior bahagian dalam gedung daerah dengan anggaran Rp 7 miliar di Dinas PUPR berdasarkan permintaan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkalis.
"Tahun ini kita akomodir persiapan MPP rekomendasi dari DPMPTSP yakni kegiatan interior dalam gedung. Dan juga lift akan diganti dengan yang baru atas rekomendasi dari konsultan. Dari pertemuan terakhir dengan DPMPTSP di bagian bawah akan dibuat 25 sekat dan dalam minggu ini bisa final untuk dilelang," ujar Randy Majestica.
Diperkirakan gedung daerah yang akan berubah atau alih fungsi menjadi gedung MPP Kabupaten Bengkalis ini akan menjadi MPP terbesar dan termegah se-Indonesia. Struktur bangunannya megah, yang mana diperkirakan pada tahun 2023 ini siap difungsikan untuk melayani segala apa yang diinginkan masyarakat dalam bidang pemerintahan dan administrasi.
“Sebagaimana telah disampaikan oleh Bupati Bengkalis saat rakor pimpinan daerah bersama Staf Wakil Presiden beberapa waktu lalu. Target kita pada tahun 2023 MPP sudah dimulai pelaksanaannya. Dengan harapan MPP Kabupaten Bengkalis menjadi mal pelayanan terbaik se-Indonesia,” ungkap Randy Majestica.
Hal ini sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Bengkalis di era kepemimpinan Bupati Bengkalis Kasmarni dan Wakil Bupati Bengkalis H. Bagus Santoso. Keinginan gedung daerah dijadikan MPP ini disambut baik oleh pemerintah pusat. Pada saat itu Bupati Bengkalis Kasmarni di hadapan Staf Khusus Wakil Presiden RI, telah menyampaikan terkait MPP, sehingga diharapkan MPP nantinya berjalan sebagaimana mestinya.
Sementara itu, Bupati Kasmarni sempat mengutarakan sejumlah kendala dalam pembuatan Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Bengkalis. Salah satu kendalanya adalah keberadaan pada 3 pulau yang berbeda. Dimana dari tiga pulau tersebut, memiliki 11 kecamatan yang geografisnya tidak satu daratan. Diantaranya Kecamatan Bengkalis dan Bantan berada di Pulau Bengkalis, Kecamatan Mandau, Bathin Solapan, Pinggir, Talang Mandau, Bukit Batu, Siak Kecil dan Bandar Laksamana berada di daratan Pulau Sumatera.
Sedangkan dua kecamatan lainnya, yakni Kecamatan Rupat dan Rupat Utara berada di Pulau Rupat. Sehingga, masyarakat harus mengakses jalan menuju Pulau Bengkalis dengan menggunakan jalur laut atau penyeberangan Ro-Ro.
Kemudian Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkalis Bustami, HY mengatakan, jika tujuan terbentuknya MPP Kabupaten Bengkalis adalah memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperpendek proses pelayanan.
Melalui MPP, tambah Bustami, tentunya keinginan besar dari Pemkab Bengkalis untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti dan terjangkau dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan, akan tercapai sesuai harapan bersama.
"Terkait pembentukan MPP ini, pihak Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui DPMPTSP telah melakukan koordinasi dan diskusi dengan Menpan-RB. Alhamdulillah pemerintah pusat mendukung berdirinya Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Bengkalis, sehingga kita hari ini melakukan rapat persiapan supaya MPP ini segera terwujud," ujar Bustami.
Selain itu, sambungnya, Pemkab Bengkalis juga telah berkoordinasi dengan Forkopimda Bengkalis untuk memberikan saran, ide dan diskusi, bagaimana langkah-langkah yang perlu disiapkan. .
"Dari masing-masing perangkat dan instansi vertikal menyampaikan, pertama dari PUPR Inspektorat Bengkalis, Kejaksaaan, Kepolisian, Diskominfotik Bengkalis, Bagian Hukum Setda Bengkalis, Bagian Ortal Bappeda Bengkalis. Semuanya menyatakan mendukung dan setuju atas pembentukan Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Bengkalis, tentu hal ini perlu dikaji secara bersama-sama," ungkap Bustami.
Pada waktu yang sama, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Bengkalis, Basuki Rachmad, pihaknya telah melakukan uji study di daerah yang terbaik atas pelaksanaan Mall Pelayanan Publik ini.
"Kami perlu dukungan serta kerjasama dari semua perangkat daerah dan Forkompinda guna mewujudkan Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Bengkalis, serta mendukung visi dan misi Bupati Bengkalis dan Wakil Bupati Bengkalis menjadi Kabupaten Bengkalis Bermarwah, Maju dan Sejahtera," harap Basuki Rahmat.
Basuki Rakhmat menerangkan tahap-tahap dan konsep pembentukan MPP sembari menyampaikan harapan, pada hari jadi Kabupaten Bengkalis tahun depan MPP sudah terbentuk dan berjalan dengan pelayanan terbaik. Dalam upaya menciptakan good governance and good government, target Pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun 2023 sudah beroperasi Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bengkalis.
"Hal ini perlu dipercepat karena pelaksana birokrasi yang selama ini kita gaung-gaungkan, perlu dilakukan secara nyata dengan pendekatan yang inovatif, tematik, kreatif serta berdampak luas, yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Untuk mengisi MPP, diharapkan perangkat daerah khusus pelayanan serta instansi vertikal dan lainnya, agar dapat mengisi counter-counter yang tersedia, guna mempermudahkan masyarakat untuk menerima pelayanan dalam satu pintu," terangnya.
Sebagai Penanggungjawab Mall Pelayanan Publik DPMPTSP Kabupaten Bengkalis akan segera dibuka pada minggu keempat bulan Juli 2023 dan sedang melakukan persiapan. Kepala DPMPTSP, Basuki Rahmat melalui staf Fungsional Analis Kebijakan dan Penyuluhan Layanan, Bella Ramadhan mengatakan bahwa rencananya akan melaksanakan Grand Launching MPP pada saat ulang tahun Bengkalis akhir Juli 2023.
"Tapi kita harus memastikan kesiapan kita. Artinya sebulan sebelum Grand Launching harus kita laksanakan Soft Launching. Artinya sudah berjalan sedangkan Grand Launching merupakan potong pita saja," kata Bella, Kamis (16/02/23).
Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa saat ini DPMPTSP Kabupaten Bengkalis sedang merekap instansi-instansi atau OPD bersama bahagian kerja sama Sekda Kabupaten Bengkalis untuk menentukan jenis pelayanan yang akan bergabung di MPP.
"MoU yang kita buat bersama bahagian kerja sama Sekda akan kita masukkan ke aplikasi khusus MPP di Menpan RB dan terakhir sudah TW 1. Sedangkan untuk mengejar waktu pelelangan yang direncanakan di Bulan Februari ini Dinas PUPR menunggu rekomendasi dari DPMPTSP Kabupaten Bengkalis.
"Dalam waktu dekat kita akan melakukan rapat final bersama Dinas PUPR dari segi desain interior gedung sudah ok. Kami minta penambahan ruang seperti pojok baca dan juga untuk disabilitas jalur mereka sampai pelayan, terutama toilet pria dan wanita dipisahkan," kata Bella Ramadhan.
Kemudian Bella menambahkan, untuk jenis layanan yang terkumpul sudah mencapai 65 layanan perizinan dari 8 instansi. Sementara untuk instansi vertikal seperti Kodim 0303 dan Polres Bengkalis bisa berubah informasi seperti penerimaan prajurit TNI dan Polri.
"Persiapan MPP di Grand Launching akhir bulan Juli kami rasa waktunya terlampau mepet. Untuk fisik di Bulan April dan kami harus mempersiapkan segalanya bukan hanya pindah saja dan kita harus mempersiapkan MPP beroperasi minimal sebulan sebelum gunting pita," ujar Bella Ramadhan.
Pandangan masyarakat dengan alih fungsi gedung daerah menjadi gedung Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bengkalis yang terletak di jantung Kota Bengkalis mendapatkan tanggapan positif. Jefri Tumangkeng, salah satu pelaku usaha di bidang perhotelan dan restoran mengatakan bahwa Bupati Bengkalis saat ini merespon keinginan masyarakat agar semua bentuk pelayanan, baik perizinan dan administrasi terkoneksi dalam satu gedung dan wargapun mendapatkan pelayanan yang cepat.
"Akan beroperasinya MPP dijadwalkan pada saat ulang tahun Kota Bengkalis pada Bulan Juli ini, maka Kota Bengkalis akan mempunyai gedung yang megah yang terletak di tengah Kota Bengkalis. Selain tempat pelayanan bagi masyarakat Bengkalis, juga menjadi tempat wisata baik warga lokal dan juga pendatang yang mendatangi gedung MPP untuk berselfie di sekitar gedung dengan struktur bangunannya yang kokoh berarsitektur gedung seperti di Eropa," kata Jefri Tumangkeng yang juga owner Hotel Panorama, Sabtu (18/02/23).
Tanggal 26 Februari 2023 akan datang, kepemimpinan Kasmarni-Bagus sudah berusia 2 tahun. 8 Program unggulan sudah berjalan yang dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Ditambah akan digelarnya Grand Launching Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bengkalis. Hal ini membuktikan bahwa kepemimpinan KBS (Kasmarni dan Bagus Santosa) mengutamakan kepentingan masyarakat Bengkalis Bermarwah Maju dan Sejahtera (Bermasa). *
Randy, penulis adalah wartawan Parasriau.com