Selama 2022, Riau Turunkan Angka Stunting 5,3 Persen
Cari Berita

Advertisement

Selama 2022, Riau Turunkan Angka Stunting 5,3 Persen

Jumat, 27 Januari 2023

 

Wagubri, Edy Natar Nasution didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Riau dalam acara pertemuan dengan TPK Riau, Kamis (26/1) di Kediama Wagubri.

PEKANBARU, PARASRIAU.COM - Pasca dilaunchingnya data SSGI Tahun 2022 oleh Menteri Kesehatan secara resmi dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas), Rabu (25/1) kemarin di Jakarta. Tercatat, provinsi Riau berhasil menurunkan angka stunting sebesar 5,3 persen dari 22,3 persen. 


"Alhamdulillah, penurunan angka stunting diangka 5,3 persen tentunya membuahkan hasil. Artinya, stunting di Riau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 22,3 persen menjadi 17 persen,"ujar Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution, dalam acara Pertemuan dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) provinsi Riau, Kamis (26/1) di Kediamanan Wagubri. 


Hadir dalam acara tersebut Kepala DP3AP2KB Provinsi Riau, Kepala Bappedalitbang Provinsi Riau, Dinar Kesehatan Provinsi Riau, Perwakilan PT RAPP, Yayasan Cipta dan Tanoto Foundation.


Dikatakan Wagub bahwa penurunan ini menandakan adanya keberhasilan dari kerja keras semua pihak yang terlibat dalam upaya percepatan penurunan pengerdilan. Ini diyakini pemerintah provinsi Riau bisa menurunkan angka stunting, sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh presiden RI angka tersebut stunting pada tahun 2024 di angka 14 persen. 


"Upaya yang kita lakukan selama ini Alhamdulillah telah membuahkan hasil. Diharapkan pelaksanaan percepatan penurunan stunting tahun ini bisa lebih terkoordinasi lagi,”ungkap Wagub. 


Lebih lanjut dikatakannya, upaya penurunan angka stunting ini tentunya tidak bisa hanya dilakukan oleh pihak pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah saja. Tetapi semua pihak terkait juga sangat berperan, dengan melakukan pendekatan dan koordinasi agar apa yang telah diprogram bisa berjalan lancar. 


"Penyelesaian penurunan stunting ini tidak bisa hanya diserahkan kepada pihak pemerintah semata. Dibutuhkan pendekatan-pendekatan pentahelix dan melibatkan semua unsur yang ada. Baik dari pemerintah swasta maupun akademisi dan dilakukan dengan serius," tambah Wagub yang juga Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Riau.


Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau Dra. Mardalena Wati Yulia, M.Si keberhasilan pemerintah propinsi Riau yang dilakukan BKKBN Riau sebagai penggerak bukanlah hal yang mudah. Namun begitu, BKKBN akan terus melakukan upaya percepatan penurunan stunting salah satunya memberikan pendampingan kepada seluruh Tim TPK, kader PKK dan Kader KB di provinsi Riau. 


Diakui Mardalena, bahwasanya di tahun 2022 BKKBN telah melakukan pendampingan kepada Tim Penggerak Keluarga, namun memang masih dalam batas lingkup kecil yakni kepada tenaga bidan saja. Kedepan, diharapkan akan diberikan pendampingan kepada semuanya. 


"Saat ini kita sudah memiliki Tim Pendamping Keluarga sebanyak 10.674 tim, namun belum semua TPK mampu melaksanakan semua tugasnya. Untuk itu diharapkan melalui beberapa perusahaan seperti PT. RAPP, Tanoto Foundation dan Yayasan Cipta kita bergerak bersama untuk memberikan penguatan kepada TPK,” jelas Kaper.


Ia juga berharap agar PT. RAPP agar melebarkan sayapnya untuk melakukan pelatihan pengolahan pangan lokal kepada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Tidak hanya menonjolkan di 4 kabupaten yakni Siak, Pelalawan, Kampar, dan Meranti saja, namun bisa mencakup seluruh Kabupaten/Kota.


“Melalui RAPP kader posyandu kita telah dilatih untuk mengolah pangan lokal. Karena seorang balita tidak boleh diberikan makanan tambahan (PMT) pabrikan tetapi harus panganan lokal yang mengandung gizi hewani seperti telur, ayam dan ikan. Seperti yang telah dicanangkan oleh BKKBN melalui program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) yang telah dilaksanakan dibeberapa daerah,"pungkasnya. (pr-1)