PEKANBARU, PARASRIAU.COM - Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, Mardalena Wati Yulia, Jumat (20/1/23) mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Kemiskinan Ekstrim dan Stunting di Provinsi Riau.
“Presiden Republik Indonesia Jokowi juga telah menyampaikan arahan ke seluruh kepala daerah untuk mengambil langkah serius dalam mengentaskan kesia-siaan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2024,” ungkap Mardalena.
Menindaklanjuti Arah Presiden, katanya, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar langsung menggelar rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Disampaikan Gubri, bahwa untuk menekan puing-puing ekstrem diperlukan konsolidasi dan kolaborasi lintas keahlian, lintas sektoral dan termasuk sinergitas serta program agregasi.
Gubri menjelaskan bahwa ada tiga strategi yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi Riau. Pertama melakukan pengurangan beban masyarakat dengan membantu melalui program sosial. Kedua peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah daerah melaksanakan program pemberdayaan sosial untuk masyarakat yang nantinya dapat dilakukan oleh dinas-dinas terkait. Contoh Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM). Ketiga pengurangan kantong kemiskinan seperti adanya program rumah layak huni dan program sanitasi. Atau bisa juga melalui program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum.
Presiden juga menyampaikan arahan tegas kepada kepala daerah untuk menekan target angka prevalensi stunting di tahun 2024 menjadi 14 persen.
Gubri mengatakan, saat ini belum ada rilis resmi terkait angka stunting Provinsi Riau yang terkini. Namun, dari presentasi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Provinsi Riau telah mengalami penurunan stunting hingga 4,4 persen.
“Kemarin itu data stunting kita ada 22,3 persen, kalau turun 4,4 persen berarti kita sekarang lebih kurang 17 persen. Tapi ini nanti akan diumumkan pusat pemerintah secara resmi bulan Februari,” katanya.
Oleh karena itu, Gubri menegaskan bahwa diperlukan sinergitas bersama dengan pemerintah kabupaten/kota serta memperkuat peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan kader Posyandu untuk mencapai target nasional.
Dalam kesempatan ini Mardalena memaparkan materi tentang Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Riau. Beliau mengatakan bahwa yang dilakukan BKKBN dalam mengawal percepatan penurunan stunting yaitu penyediaan data keluarga yang beresiko stunting. Kemudian pendampingan keluarga berisiko stunting, pendampingan semua calon pengantin/calon PUS, surveilans keluarga berisiko stunting dan audit kasus stunting.
“Alhamdulillah sesuai Arah Gubernur, kita sudah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Tingkat Provinsi yang diketuai oleh Wakil Gubernur sampai tingkat kabupaten/kota, kecamatan, desa dan kelurahan. BKKBN Riau juga sudah membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) yaitu sebanyak 10.674 orang yang tersebar di seluruh desa/kelurahan yang ada di Provinsi Riau,” ucap Mardalena.
Beliau mengatakan, dibantu juga sudah melaksanakan Audit Kasus Stunting yang melibatkan para pakar dalam hal ini yaitu dokter obgyn, dokter anak, ahli gizi dan psikolog.
Namun, yang masih menjadi permasalahan, anggaran yang tersedia di BKKBN melalui dana kami di APBN dan BOKB untuk tahun ini sangat terbatas sekali. Ini merupakan salah satu kegiatan strategi untuk menyatakan anak itu stunting atau tidak dan pada tahun 2022 kami hanya mampu melaksanakan audit kasus stunting sebanyak 32 kali. Jadi masing-masing kabupaten/kota ada 3 kali, mungkin ini perlu dukungan apakah melalui Dinas Kesehatan atau instansi terkait kita perlu melakukan audit kasus stunting ini karena disini kita akan intervensi,” ucap Mardalena.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Hariyanto mengatakan himbauan siap membantu BKKBN.
"Hal-hal seperti inilah yang menjadi tujuan kita duduk bersama saat ini. Untuk menyusun langkah-langkah agar Tahun 2023 tidak ada lagi kendala seperti tahun sebelumnya. Tentunya kami dari pemerintah daerah siap membantu BKKBN memaksimalkan upaya pencegahan penurunan Stunting di Provinsi Riau khususnya," tutupnya. (*)
Editor: M Ikhwan