Unmet Need Masih Tinggi, BKKBN Minta Geliatkan Pelayanan KB Pasca Persalinan
Cari Berita

Advertisement

Unmet Need Masih Tinggi, BKKBN Minta Geliatkan Pelayanan KB Pasca Persalinan

Kamis, 01 Desember 2022

 

Direktur Bina Akses Pelayanan KB BKKBN RI, Zamhir Setiawan didampingi Kepala Perwakilan propinsi Riau, Dra. Mardalena Wati Yulia bersama seluruh peserta dalam acara Integrasi dan koordinasi antar mitra kerja di Dumai

DUMAI, PARASRIAU.COM - Masih tingginya angka unmed Need di propinsi Riau, tentunya menjadi perhatian bagi pemerintah khususnya bagi para penyuluh KB dan juga seluruh jajaran BKKBN. Oleh sebab itu, diperlukan sinergisitas dan konvergensi lintas sektor dalam hal penanganan stunting, dengan turun langsung dalam hal penambahan gizi bagi anak stunting dan beresiko stunting.

Demikian disampaikan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Riau, Dra Mardalena Wati Yulia, saat membuka secara resmi acara Integrasi dan Koordinasi Pelayanan KB Bersama Mitra Kerja, dalam rangka percepatan penurunan stunting, Kamis (1/12) yang digelar di Kota Dumai.

Dikatakannya, kontribusi bidan dalam memberikan pelayanan KB sangatlah diperlukan ditengah masyarakat. Pasalnya, kehadiran bidan memiliki peran sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan KB dan program BKKBN dari sisi penggerakan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE).

"Terimakasih atas bantuan para bidan dalam mendukung dan mensukseskan pelayanan KB dalam waktu lalu dan akan datang. Namun begitu kita masih dihadapi dengan PR dan tugas yang cukup berat, karena angka unmed Need masih sangat tinggi. Dilihat dari data tahun 2021 masih di angka 45 persen, sementara target 14 persen. Oleh sebab itu, ini adalah tugas kita bersama bagaimana bisa memberikan pelayanan KB kepada mereka yang termasuk unmed Need dan juga pasca melahirkan,"ujarnya.

Mardalena juga menambahkan bahwa pemberian pelayanan kepada mereka yang tergolong unmed Need haruslah menjadi lokus pelayanan. Hal ini seiring dengan tujuan pemerintah dalam menurunkan angka stunting di propinsi Riau, khususnya di Kota Dumai.

Dirinya mengapresiasi upaya dari Pemko Dumai yang telah turut mensukseskan dengan sinergi dan konvergensi antar lintas sektor yang sangat baik. "Oleh karena itu kita sengaja menggelar kegiatan ini di Dumai karena program dari pemko Dumai, dibawah kepemimpinan pak Sekda sebagai ketua penanganan stunting cukup baik. 


Diakuinya, walaupun target penurunan stunting sangat tinggi, tetapi saat ini dirinya bersyukur dari pemutakhiran data keluarga kota Dumai sudah mencapai 90,3 persen. Ini tentunya, tidak lepas peran dari semua pihak terkait khususnya para bidan, kader dan seluruh masyarakat yang telah ikut membantu.

Sementara itu, Direktur Bina Akses Pelayanan KB BKKBN RI, Zamhir Setiawan sebagai pemateri dalam kegiatan tersebut mengajak kepada seluruh PKB dan PLB untuk lebih maksimal dalam hal percepatan penurunan stutung.

"Tingginya Unmed Need ini tentunya, disebabkan beberapa faktor diantaranya sumber daya manusia yang masih kurang, adanya migrasi sehingga banyak yang tidak mendapatkan pelayanan KB. Maka dari itu, peran bidan sangatlah besar dan mereka menjadi andalan oleh sebab itu kerjasama BKKBN dan bidan sangatlah erat. Namun begitu, tidak hanya bdan atau dokter, tetapi juga seluruh tenaga kesehatan juga ikut terlibat,"ungkapnya.

Dikesempatan yang sama, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Dumai, Ellywarti SKM juga menuturkan bahwa saat ini di Dumai pelayanan KB sudah terus digalakkan. Pihaknya, terus menghimbau kepada seluruh pihak terkait dalam hal penanganan stunting.

Hanya saja, saat ini permasalahan yang masih dihadapi yakni Pemko Dumai masih belum memiliki pusat layanan KB yang khusus.

Ia berharap layanan KB bisa dilaksanakan di rumah sakit milik pemerintah, ini bertujuan untuk mempermudah pemberian layanan KB kepada masyarakat, baik dalam persalinan maupun dalam kategori Unmed Need.

 "Memang kita masih belum memiliki pusat layanan KB, dan saat ini masih dialihkan di rumah sakit swasta. Ini disebabkan karena tidak sinkronnya jumlah Perda dari Pemko Dumai dengan anggaran pelayanan KB yang telah dianggarkan oleh pemerintah pusat. Namun begitu, permasalahan ini sudah dibahas dan tengah dicarikan jalan keluarnya. Kedepan kita berharap, rumah sakit pemerintah di DUmai bisa menjadi pusat layanan,"pungkasnya.(pr-1)