Penandatangan kesepakatan percepatan penurunan stunting, antara BKKBN Riau dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Senin (13/6). ist
PEKANBARU, PARASRIAU.COM - Sebagai bentuk percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Bengkalis, BKKBN Riau lakukan penguatan komitmen dan peran pemerintah daerah yang dituangkan dalam Rekonsiliasi Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Bengkalis.
Kegiatan rekonsiliasi ini dihadiri langsung oleh Bupati Bengkalis Kasmarani S. Sos, MMP, Sekretaris BKKBN Riau T. Mita Maya Don, Sekda Bengkalis, dan jajaran forkompinda kabupaten Bengkalis. Acara rekonsiliasi ini mengusung tema Penguatan Komitmen dan Peran Pemerintah Daerah dalam Kovergensi Penurunan Stunting di Kabupaten Bengkalis". Kegiatan ini digelar Senin (13/6) di Kantor Bappeda Bengkalis.
Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Percepatan Stunting Kabupaten Bengkalis Bustami SH MH, menuturkan sesuai dengan target nasional tahun 2024 menurunkan prevalensi stunting sebesar 14 perseb, hal ini tentunya menjadi pekerjaan besar dan dibutuhkan sinergi semua pihak terkait. Apalagi dalam tiga tahun terakhur angka prevalensi stunting di Bengkalis cenderung mengalami fluktuatif.
" Kita jangan lengah, penurunan angka stunting harus tetap dijalankan hingga ke kelompok terkecil dimasyarakat baik keluarga, desa maupun kota," ujar Bustamy.
Bustami juga menuturkan bahwa saat ini pemkab Bengkalis tengah fokus dalam penangananan stunting, dimana dari 6 kabupaten terdapat 23 desa yang menjadi lokus penanganan stunting di tahun 2022. Dimana yang menjadi lokusnya yakni masih belum maksimalnya sinergi antar berbagai pihak, kemudian masih belum tersedianya fasilitas pendukung dan air bersih.
Ia berharap, adanya sinergisitas semua pihak baik pemerintah maupun swasta dalam upaya preventif penurunan stunting dapat dilakukan dengan terarah, terukur dan akuntabel. Dari pendataan yang dilakukan di Bengkalis, dari 4.082 orang balita, 10,2 persen masuk dalam kategori stunting. Penilaian ini dilihat berdasarkan tinggi badan dan juga konsumsi makanan yang sehat masih kurang.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau melalui Sekretaris BKKBN Provinsi Riau, dr.Tengku Mita Maya Don menuturkan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden No.72 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dimana di tahun 2024 menargetkan angka penurunan stunting diangka 14 persen. Perlunya dilakukan upaya percepatan melalui Rencana Aksi Nasional Pasti (RAN- PASTI) sebagai panduan bagi pemerintah pusat dan daerah hingga ke level desa.
Dari sebaran prevalensi stunting di Riau, tahun 2021 berdasarkan hasil SSGI adalah 22,3 persen sedangkan di Indonesia 24,4 persen. Sementara di Kabupaten Bengkalis sebaran prevalensi stunting adalah 21,9 persen. Untuk itu, diperlukan kerja ektra dalam mencapai target nasional tersebut dengan target penurunan minimal 3 persen setiap tahunnya.
"BKKBN merupakan koordinator pelaksana percepatan penurunan stunting berharap dengan adanya kesepakatan ini komitmen dan peran pemerintah daerah dalam kovergensi penurunan stunting di Kabupaten Bengkalis hingga ke tingkat desa dan kelurahan bisa segera terlaksana. Dengan melakukan sinergisitas dalam upaya percepatan penurunan stunting secara utuh, menyeluruh dan terpadu," ujar Mita.
Lanjut Mita, penguatan konvergensi penurunan stunting ini juga sebagai bentuk penguatan dalam upaya konvergensi perencanaan dan penganggaran percepatan penurunan stunting tingkat pusat, daerah, desa dan bersama pemangku kepentingan yang berkesinambungan.
Serta melakukan penguatan kelembagaan dan pemaduan sistem manajemen data dan informasi percepatan stunting, berdasarkan data perkembangan pembentukan TPPS Kecamatan dan desa atau kelurahan di kabupaten Bengkalis.
Dimana saat ini sudah terbentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di 11 Kecamatan, untuk TPPS desa/kelurahan sebanyak 155 orang dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebanyak 326 orang, dan total keseluruhan personil 978 orang.
Selain itu, tambah Mita BKKBN juga telah membentuk Satgas percepatan penurunan stunting mulai dsri tingkat pusat, provinsi, kabupate. kota hingga kelevel desa dan kelurahan. Diharapkan dengan keberadaan satgas ini seluruh sasaran bisa terdata, dan mendapatkan pelayanan.
Sementara itu, Bupati Bengkalis, Kasmarni menuturkan bahwa dalam penanganan stunting, harus melihat banyak aspek baik kesehatan, keluarga dan juga perilaku. Ini artinya perlunya penyamaan persepsi dalam hal penanganan stunting.
"Jangan ada saling lempar tanggung jawab, karena penanganan stunting tanggung jawab bersama dan tidak hanya tugas dinas tertentu saja," ucap Kasmarni.
Kasmarni juga menegaskan target penurunan stunting dalam tiga tahun kedepan bisa dicapai. Dalam waktu penanganan stunting ini haruslah menunjukkan perubahan, jangan justru malah meningkat.
"Oleh sebab itu, kita harap ada sinergisitas semua pihak, jika ada pihak swasta yang tidak bersedia mendukung, maka bisa melaporkannya dan akan kita tindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Tunjukkan kinerja dalam aksi nyata," tegasnya.
Dalam acara tersebut juga turut ditandatangani kesepakatan bersama antara BKKBN Riau dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. pr1
Editor: M Ikhwan