PEKANBARU, PARASRIAU.COM - Sistem zonasi menjadi persoalan di tengah masyarakat Kota Pekanbaru setiap saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) setiap tahun ajaran baru.
Sebab, sistem ini membuat calon peserta didik banyak tidak tertampung di sekolah, lantaran domisili tempat tinggal calon siswa tidak masuk ke dalam radar. DPRD Pekanbaru pun juga banyak mendapat keluhan dari warga Kota Pekanbaru.
Atas keluhan tersebut, Anggota Komisi III DPRD Pekanbaru, Irman Sasrianto menyoroti ada warga miskin yang tinggal di jalur zonasi tetap saja tidak bisa diterima walaupun nilainya tinggi.
"Kita di Komisi III cermat untuk mengamati itu. Karena memang ini sudah masuk tahun keempat pemberlakuan sistem zonasi. Terdapat keluhan - keluhan masyarakat terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah dan tidak mampunya mereka untuk memasukkan anak mereka ke sekolah swasta," tegas Irman, Selasa (23/11/2021).
Ia juga meminta Dinas Pendidikan untuk lebih memperhatikan sistem zonasi ini, yang sering timbul saat awal tahun ajaran baru. "Masalah sering timbul di tahun ajaran baru, daya tampung dari sekolah yang dituju itu tidak cukup akhirnya mereka dihadapkan dengan pilihan masuk ke sekolah swasta," ucapnya.
Ia juga mengharapkan dinas pendidikan untuk bisa lebih cepat mempersiapkan segala sesuatu. Sehingga sistem zonasi ini bisa berjalan dengan tidak merugikan kepentingan masyarakat banyak, walaupun banyak kendala di anggaran.
"Anggaran tidak pernah cukup, tapi kita meminta upaya dan usaha dari dinas terkait mencari solusi dari keterbatasan dana. Dengan dana APBN atau dana pusat, yang banyak dilakukan Daerah-daerah lain jadi tidak ada salahnya kita juga mengikuti cara tersebut," ujarnya.
Ia juga menyebut, sudah pernah usulkan anggaran tahun lalu untuk tahun 2021, keberadaan SMP di kecamatan Rumbai, di Kelurahan Meranti Pandak. "Di situ sangat mendesak dan membutuhkan sekali, karena banyak anak warga yang ketika tamat SD, karena tidak adanya SMP di sana dan sistem zonasi membuat mereka banyak yang harus memilih sekolah swasta," terang Irman.
Menurutnya, Pemko harus lebih memperhatikan sistem zonasi ini, agar anak - anak yang orang tuanya mempunyai perekonomian menengah ke bawah tetap bisa bersekolah dan tidak terbebani dengan sistem zonasi ini.
"Kita tak mau lagi ada siswa kurang mampu dekat sekolah, tapi dia tak bisa sekolah itu. Ini kan salah, sudah lah dia miskin pergi sekolah jauh. Tentu ini menambah susah," tutupnya. ***