JAKARTA, PARASRIAU.COM - Negosiasi Pemerintah dengan otoritas Arab Saudi terkait jamaah umroh asal Indonesia membuahkan hasil baik. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya bersama Menlu Retno LP Marsudi dan Menag Yaqut Cholil Qoumas melakukan negosiasi dengan otoritas Arab Saudi terkait vaksin Sinovac dan Sinopharm bisa menjadi persyaratan umroh. Berita baiknya, kedua vaksin tersebut sudah bisa digunakan menjadi persyaratan umroh dengan karantina lima hari.
"Memang baru terjadi pertukaran Menteri di Arab Saudi. Jadi teman saya baru dipromosi dari Menteri Kesehatan jadi Menteri Haji. Saya sudah lakukan pembicaraan telepon dan meeting, beliau janji bantu. Sampai sekarang Sinovac bisa, tapi harus karantina lima hari," kata Budi dalam konfrensi pers secara daring, Senin (18/10).
"Jadi buat teman-teman yang mau ke Saudi sudah ada cara, meskipun karantina lima hari. Tapi kan kalau sholat di sana kan berlipat-lipat kali pahala. Jadi tidak apa-apa ya karantina lima hari," sambungnya. Syarat karantina haji di Arab Saudi tersebut, kata Budi, dipastikan akan menambah jangka waktu kepulangan haji ke Tanah Air ditambah selama lima hari.
Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali sebelumya memastikan Kementerian Kesehatan Arab Saudi resmi mengizinkan penggunaan dua vaksin Sinovac dan Sinopharm bagi calon jemaah umrah. Namun jamaah haji umroh wajib disuntik salah satu vaksin lainnya seperti Pfizer, Moderna, AstraZeneca, atau Jhonson and Jhonson sebagai booster.
Kemenag pun telah menyusun serangkaian langkah strategi untuk diterapkan dalam kegiatan penyelenggaraan perjalanan jamaah ibadah haji dan umroh. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief mengatakan, tujuh langkah strategis tersebut menyambut kebijakan otoritas Arab Saudi atas pelonggaran aktivitas ibadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
Hilman mengatakan, negosiasi Kemenag dan Kemenlu dengan Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi terakhir menghasilkan pembukaan umroh untuk jamaah Indonesia akan segera dibuka. "Dubes Arab Saudi menyampaikan bahwa jemaah dari Indonesia menjadi prioritas keberangkatan perjalanan ibadah umroh," kata Hilman.
Hilman menambahkan, Kemenag juga tengah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait kemungkinan vaksinasi booster bagi jamaah umroh, vaksinasi jamaah, dan pembukaan akses data sertifikat vaksin. Ia mengatakan, sebagai informasi, vaksinasi booster berdasarkan kebijakan Kemenkes saat ini hanya diberikan pada tenaga kesehatan.
Pemerintah juga akan mengintegrasikan aplikasi ibadah umroh dengan PeduliLindungi. Aplikasi Sistem Komputerisasi Terpadu Umrah dan Haji (Siskopatuh) akan diintegrasikan dengan aplikasi PeduliLindungi untuk menampilkan data vaksinasi jamaah umroh dan sertifikat vaksin yang menjadi syarat jamaah di Arab Saudi.
"Proses integrasi sistem agar bisa menyajikan data yang dibutuhkan Saudi dan dibaca melalui QR code, terus dibahas Kemenag dan Kemenkes. Draft MoU dan PKS-nya sudah diumumkan," tambahnya.
Ia menambahkan, Kemenag juga mengirim surat edaran kepada seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk melaporkan update data jamaah umroh yang sudah divaksinasi yang tertunda keberangkatannya dan siap berangkat. Di samping itu, kata Hilman, Kemenag juga meminta pelaporan update data jamaah yang membatalkan atau menarik dana perjalanan ibadah umroh pada masing PPUI.
Kemenag menyampaikan, berdasarkan Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umroh dan Haji Khusus (Sipatuh) ada 59.757 calon jamaah umroh tertunda keberangkatannya akibat pandemi Covid-19. Kasubdit Pengawasan Umroh Kemenag, Noer Aliya Fitra, mengatakan, sampai saat penutupan pintu umroh oleh Arab Saudi pada tahun lalu ada sekitar 59.757 jamaah yang sudah mendaftar umroh di Sipatuh. Ada sekitar 41 ribu lebih calon jamaah umroh yang sudah melakukan pembayaran biaya umrah ke masing-masing Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU).
"(Jumlah jamaah umroh) yang sudah siap diberangkatkan, yang sudah punya tiket dan visa ada sekitar 18 ribu orang," kata Noer saat Sosialisasi Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah 1443 H di Grand Orchardz, Jakarta, Senin (18/10) seperti dilansir republika.co.id.
Ia menambahkan, jumlah jamaah umroh yang sudah berangkat dari Tanah Air namun tidak sampai melaksanakan ibadah umroh ada sekitar 1.628 orang. Saat itu mereka singgah di negara ketiga sebelum masuk ke Arab Saudi.
Ia mengatakan, tapi mereka belum sempat berangkat ke Arab Saudi, karena Arab Saudi sudah menutup pintu umroh. Data-data calon jamaah umroh itu terus diperbaharui atau di-update, sempai sekarang sudah ada sekitar 100 PPIU yang mengirim datanya ke Kemenag.
"Tapi kami belum rekapitulasi jamaah umroh yang siap berangkat (umrah) karena data ini terus bergerak tiap harinya," ujarnya. Noer menambahkan, PPIU juga sudah mengirimkan ke Kemenag data jamaah umrah yang sudah vaksin dosis lengkap dan jamaah yang siap diberangkatkan umroh. pr2
Editor: M Ikhwan