SIAK, PARASRIAU.COM - Bupati Siak Alfedri menyerahkan sertifikat tanah gratis kepada masyarakat penerima program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan restribusi tanah kegiatan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Siak.
Pembagian sertifikat tanah ini diselaraskan dengan kunjungan kerja Menteri Agraria dan Tata Ruang RI dan Kepala Badan Pertanahan Nasional ke Riau yang kegiatannya dipusatkan di Kota Dumai. Kegaiatan ini diikuti seluruh pemda se-Riau secara virtual.
"Kami atas nama Pemkab Siak mengucapkan terima kasih kepada BPN yang melaksanakan acara ini. Ada 300 sertifikat yang akan diserahkan kepada masyarakat," ujar bupati di ruang live room lantai dua kantor Bupati Siak, Kamis (2/9/2021).
Program PTSL ini dibuat agar seluruh bidang tanah didaftarkan dan dibuat peta bidangnya. Sehingga akan terjadi tertib administrasi pertanahan di Indonesia termasuk di Kabupaten Siak.
Katanya, Pemerintah Daerah sangat mendukung program Dengan PTSL ini. Terkait apa yang disampaikan Menteri dan Kepala BPN tadi tentang peringatan BPATB. "Tentu kita akan siapkan regulasinya dan kita bahas bersama. Seperti apa cocoknya, begitu juga pra persiapan untuk program PTSL. Kepada penerima sertifikat kami ucapkan selamat. Tanah bapak dan ibu sudah memiliki kepastian hukum dan kepastian hak bahwa tanah itu sudah milik kita dan bernilai ekonomis," ungkapnya.
Kepala BPN Kabupaten Siak, Budi Satria menargetkan Sertifikat Tanah Program Strategis Nasional di Kabupaten Siak selesai tahun 2024. Katanya, di Kabupaten Siak total jumlah bidang tanah mencapai 195.000 ribu bidang sertifikat. Sementara bidang tanah yang sudah bersertifikat berjumlah 120 ribu.
"Saat ini bidang tanah yang belum tersertifikat berjumlah 73.000. Inilah yang kita cicil tahun demi tahun. Target kita tahun 2024 lewat PTSL ini seluruh bidang tanah di Kabupaten Siak sudah bersertifikat," ungkapnya.
Lanjutnya, program PTSL ini terbagi dua yakni PTSL yang langsung dikelola Badan Pertanahan sejumlah 6.000 sertifikat. Kedua PTSL yang dikerjakan pihak ketiga berjumlah 10 ribu.
"Yang 6 ribu sudah selesai kita kerjakan pada Agustus tahun ini. 10 ribu sedang berjalan kita selesaikan. Kita juga memiliki kegiatan lain, seperti target retribusi mencapai 3.700. Sangat masuk akal, kalau kemudian di tahun 2024 menargetkan seluruh bidang tanah di Siak ini sudah terdaftar," urainya.
Ia menyampaikan, sertifikat ini sangat bermanfaat bagi masyarakat disamping menghindari terjadinya sengketa, sertifikat juga dapat menjadi agunan untuk menambah modal usaha.
"PTSL ini kita kerjakan desa per desa secara menyeluruh. Jadi targetnya bisa masyarakat, bisa tanah instansi, tanah wakaf, tanah desa dan berbagai jenis tanah lainnya kecuali perusahaan. Sementara manfaat program ini buat pemda dapat menambah pendapatan dari sektor pajak penerimaan PBB maupun
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Untuk BPHTB dapat saya sampaikan tahun 2019 berjumlah Rp4,3 miliar, kemudian tahun 2020 naik menjadi Rp6,9 miliar hampir Rp7 miliar kenaikan mencapai 70 persen untuk tahun 2021 kami belum menghitungnya," terangnya.
Lanjutnya, sertifikat dapat menjadi hak tanggungan perputaran ekonomi tahun 2012 mencapai Rp400,669 miliar. Sedangkan di tahun 2020 naik menjadi Rp755,16 miliar. Jadi putaran ekonominya cukup kencang terjadi peningkatan sebesar 62 persen.
"Hari ini kita menyerahkan 300 sertifikat yang semestinya berada di 8 desa. Untuk penyerahan kali ini kita serahkan untuk tiga desa, yaitu Desa Pangkalan Pisang, Buatan Satu dan Buatan Dua," terangnya.
Terkait PTSL, katanya, banyak yang mendapat dukungan terutama keringanan dalam pemberian pembayaran BPHTB yang selama ini masih berlaku ketentuan umum bahwa BPHTB dikenakan terhadap tanah masyarakat yang berada di atas 1 juta. "Ini perlu dibuatkan peraturan bupatinya, untuk pengurangan atau kalau memungkinkan justru penghapusan agar masyarakat terbantu," tandasnya. ***