Pelajari Konsep Kerjasama dengan Media, DPRD Kota Padang Silaturahmi ke PWI Pokja Pekanbaru
Cari Berita

Advertisement


Pelajari Konsep Kerjasama dengan Media, DPRD Kota Padang Silaturahmi ke PWI Pokja Pekanbaru

Kamis, 09 September 2021


PEKANBARU, PARASRIAU.COM - Sebanyak 9 orang anggota DPRD Kota Padang lintas fraksi bersilaturahmi ke PWI Pokja Pekanbaru, Rabu (8/9).

 
Tujuan kunjungan mereka untuk mengetahui model kerja sama antara pemerintah daerah dan media massa yang ada di Pekanbaru dan sejumlah  daerah lainnya di Riau.



Rombongan DPRD Padang ini dipimpin Budi Syahrial dari Fraksi Gerindra. Ada juga Pun Ardi, Salisma, Zalmadi dan beberapa lainnya.


Rombongan diterima Ketua PWI Pokja Pekanbaru Ardiansyah MZ Tanjung, Sekretaris Muhammad Amin, Bendahara Martalena, anggota HM Ikhwan dan Fitrah Dayun. Hadir juga Sekretaris PWI Riau Amril Jambak dan pengurus PWI Herlina.


Budi Syahrial yang memimpin rombongan ini menyatakan bahwa diperlukan kemitraan yang erat antara pers dan pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif. Memang masih banyak pihak yang memandang tidak terlalu penting urusan pers. Padahal, pers penting bagi kehidupan bermasyarakat, termasuk berpolitik.


"Profesi kewartawanan harus dibina. Jika tidak, maka akan semakin langka. Pembinaan antara lain dengan anggaran," ujar Budi yang juga pernah berkecimpung lama di dunia jurnalistik.


Di Sumbar sendiri khususnya Kota Padang, kata Budi, wartawan terbagi tiga menyikapi aturan anggaran untuk pers. Ada Pergub yang mengatur anggaran untuk pers. Bahkan Pergub itu yang pertama dan kemudian diadopsi provinsi lainnya termasuk Riau. Pertama kelompok yang setuju karena memang medianya sudah kokoh. Kedua yang menentang karena tak mau pers diatur-atur sedemikian rupa. Ada juga yang ketiga, abu-abu, ingin menjalankan Pergub, tapi prosesnya dinilai terlalu panjang.


Sementara itu, Ketua PWI Pokja Pekanbaru, H Ian Tanjung  menyebut, persoalan yang lebih kurang sama terjadi di Riau. Banyak tuntutan ke PWI agar menolak Pergub senada di Riau. Alasannya sulit dilaksanakan. Apalagi, verifikasi media oleh Dewan Pers tergolong sangat lama. Tenaga yang kurang jadi alasan. 


Kebijakan Ketua PWI Riau, disampaikan Ian Tanjung adalah memberikan kesempatan uji kompetensi wartawan (UKW) sebanyak mungkin. Disarankan juga agar verifikasi media juga bisa dilakukan di daerah. Dewan Pers hendaknya punya cabang dan perwakilan di daerah agar bisa melakukan verifikasi. Syarat bisa mendapatkan anggaran APBD dalam Pergub Riau nomor 19 tahun 2021 antara lain adalah media terverifikasi Dewan Pers dan pengelola mulai pemred, redaktur, hingga reporter sudah UKW.


"Jadi kita pacu dulu wartawan yang UKW dan setelah itu kita minta Pak Gubernur melonggarkan aturan. Yang berat itu memang verifikasi karena Dewan Pers lama melakukannya," ujar Ian Tanjung.


Pengurus PWI Pokja Kota Pekanbaru, HM Ikhwan menambahkan, meskipun Pergub baru terbit, namun sebagian kabupaten/kota sudah menjalankan kerjasama publikasi dengan sejumlah media. Dan aturannya menyesuaikan kepada aturan yang dibuat pemerintah kabupaten/kota masing-masing.


"Besaran atau patokan jumlah nilai kerjasamanya pun beragam. Hampir semua kabupaten/kota jumlahnya berbeda-beda. Itu tergantung kepada kebijakan pemerintah daerah masing-masing," ujar H Ikhwan.


Di akhir pertemuan dan silaturahmi ini tampak perbincangan dua pihak berlangsung santai dan penuh kekeluargaan. Para anggota dewan ini bahkan mengajak PWI Pokja Pekanbaru melakukan kunjungan balasan ke DPRD Kota To Padang. pr2


Penulis: M Ikhwan