 |
| Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Ruslan Tarigan |
PEKANBARU, PARASRIAU.COM - Pasca pemutusan kontrak dengan PT Datama, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru dikabarkan kembali mengumumkan tahapan-tahapan sayembara pengelolaan parkir. Menanggapi hal tersebut Komisi IV DPRD Pekanbaru berharap agar lelang yang dilakukan bisa transparansi.
"Sayembara itu harus dipublikasikan ke publik agar dapat diketahui bersama. Harus terbuka supaya tak ada persoalan dikemudian hari. Jangan pemenang lelang itu main tunjuk hidung saja, harus teruji," kata Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Ruslan Tarigan, kepada wartawan, Jum'at (28/5).
Kisruh lelang pengelolaan parkir ditepi jalan ini sebelumnya dikritisi oleh kalangan legislatif. Dimana sebelumnya PT Datama yang mendadak ditunjuk sebagai pemenang lelang tidak mampu menyiapkan sarana dan prasana dalam pengelolaan parkir sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No 79 tahun 2018.
Dalam aturan itu, kerjasama hanya diatur untuk manajemen saja. Pengelolaan parkir, dengan sistem kerjasama operasional tidak boleh menggunakan barang milik daerah.Sebagai informasi, Dishub Kota Pekanbaru melakukam terobosan layanan pengelolaan perparkiran yang nantinya dikelola pihak ketiga melalui Pola Penerapan Keuangan - Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
Sayangnya, Komisi IV DPRD Pekanbaru, keberatan dengan sistem inovasi yang digagas oleh Dishub Pekanbaru. Alasan itu dikarenakan Indonesia khususnya Pekanbaru masih dilanda wabah pandemi dan keuangan terseok-seok.
"Pandemi covid-19 harus menjadi pertimbangan ketika masih ingin berlakukan sistem PPK-BLUD terhadap target PAD. Kami yakin ujung-ujungnya akan sama dengan kejadian sebelumnya, pihak ketiga keberatan," ucap Ruslan.
Demi menjaga agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir bisa optimal, Ruslan menyarankan agar untuk sementara ini diberlakukan sistem lama terlebih dahulu.
"Dishub Pekanbaru tinggal kontrol dan maksimalkan SDM dan potensi yang ada. Agar apa? Agar tidak ada lagi kebocoran-kebocoran," pungkasnya.***