PEKANBARU, PARASRIAU.COM - Sejumlah nasabah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJB BP) 1912, Kamis (29/4) mendatangi Kantor DPRD Riau. Kedatangan mereka ke gedung dewan untuk meminta wakil rakyat memfasilitasi pembayaran uang mereka yang gagal bayar.
"Kami menuntut AJB Bumiputera 1912 membayarkan semua klaim kami, karena hal itu hak kami. Alasan AJB BP tidak membayarkan klaim karena defisit keuangan, kita nggak mau tahu. Karena kita udah bayar, kita harus minta kembali sesuai kesepakatan awal," tegas koordinator nasabah korban AJB BP, Junaidi usai Rapat Dengar Pendapat (hearing, red) dengan Komisi I DPRD Riau.
Junaidi menjelaskan, nasabah yang gagal bayar di Riau sebanyak 8.600 orang senilai Rp 161 miliar lebih. Dan itu akan terus bertambah bilamana nasabah lain mengetahui kondisi AJB BP saat ini.
"AJB BP ini ibarat kapal yang mau karam. Tapi masih ada juga yang mau naik ke kapal itu", ucapnya kesal.
Lanjut Junaidi, hingga hari ini tercatat ada sebanyak 196 nasabah yang menjadi korban AJB BP akibat gagal bayar. Dan kemungkinan bakal bertambah jika berita ini dibaca oleh nasabah lain.
Junaidi pun mengapresiasi sikap Komisi I DPRD Riau yang dinilai mengakomodir aspirasi mereka.
"Ketua Komisi I tadi berjanji akan menyampaikan permasalah ini ke Komisi XI DPR RI. Jadi, kita berharap keluhan kita sebagai korban nasabah AJB BP ini dapat berhasil nantinya di tingkat pusat," harapnya.
Ketua Komisi I DPRD Riau, Ade Agus Hartanto menyatakan akan mendesak pemerintah agar memberikan solusi guna penyelesaian masalah ini.
Ia pun meminta kepada para nasabah AJB BP untuk menghentikan sementara premi baru. Dan intervensi pemerintah juga harus hadir disini.
"Tadi kita sepakati bahwa ini tidak ada lagi dan akan menghentikan sementara iuran atau premi. Berikan kepastian kepada klaim yang sudah jatuh tempo", ucap ketua fraksi PKB DPRD Riau tersebut.
Sementara untuk menyikapi keluhan nasabah AJB BP, Ade Agus Hartanto berjanji pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi XI DPR-RI dan OJK.
"Rabu pekan depan, kita akan koordinasi dengan Komisi XI DPR-RI dan OJK terkait langkah-langkah yang harus kita ambil," tutup Ade Agus Hartanto.pr2
Editor: M Ikhwan