Oleh: Agusman Armansyah
Pemerintah Arab Saudi ‘marah besar.’ Berita ini muncul di tengah upaya Arab Saudi mereformasi haluan strategis negaranya melalui inagurasi visi 2030 agar berdaya saing global sekaligus menjadi pemimpin di kawasan. Arab Saudi memulainya dengan beberapa terobosan seperti diversifikasi devisa melalui modernisasi sektor pariwisata, energi, sosial-budaya dan sektor-sektor strategis lainnya yang menunjang percepatan transformasi Arab Saudi menjadi negara maju.
Baru-baru ini Kementerian Pertahanan mengumumkan kebijakan yang mengizinkan kalangan perempuan untuk bergabung di kemiliteran Arab Saudi. Negara ini telah lebih dulu membolehkan pagelaran musik internasional yang dihadiri oleh beberapa artis dunia ternama sebagai pengisi acara. Dipimpin langsung oleh Putra Mahkota Muhammed bin Salman [MBS], visi 2030 adalah proyek mercusuar dan ambisius untuk mewujudkan Arab Saudi yang modern dan kompetitif dapat diwujudkan walau dengan tantangan yang tidak mudah.
Arab Saudi dalam beberapa dekade belakang menikmati posisi istimewa dengan kekuatan finansial yang sangat kuat sebagai negara petrodollar dan dukungan Amerika Serikat sebagai mitra sekaligus sekutu di kawasan. Arab Saudi dipandang sebagai kekuatan penting di kawasan untuk menangkal infiltrasi terorisme dan pengaruh Iran di kawasan yang tidak dapat dipandang enteng. Ketegangan di kawasan selalu dialamatkan kepada keterlibatan Iran yang mampu memobilisasi faksi-faksi yang tidak setuju dengan pemerintah baik di Lebanon Selatan, Suriah, Yaman dan beberapa negara Arab lainnya.
Hubungan bilateral antara Saudi Arabia dan Amerika Serikat saat ini berada pada persimpangan jalan. Paska terpilihnya John Biden sebagai Presiden Amerika yang ke-46, Biden belum juga menghubungi Raja Salman untuk membicarakan berbagai hal terkait dengan kepentingan dan jalinan strategis kedua negara. Sebenarnya tidak hanya Arab Saudi, mitra strategis Amerika Serikat lainnya di Timur Tengah seperti Israel juga belum dihubungi. Hal itu sangat beralasan karena beberapa kebijakan dan permasalah dalam negeri yang dirasa Biden sangat serius dan butuh deliberasi yang mendalam. Negara-negara itu harus segera ‘menyesuaikan kembali’ kebijakan-kebijakannya khususnya tentang penegakkan HAM, demokrasi, dan perdamaian kawasan yang ‘harus sesuai nilai-nilai US’ seperti yang ditegaskan Menteri Luar Negeri Antony Blinken sebelum memutuskan langkah selanjutnya terkait masa depan hubungan diplomasi negara adidaya itu dengan sekutu-sekutu kuatnya di kawasan.
Secara mengejutkan, Amerika Serikat mengeluarkan laporan lengkap tentang pembantaian jurnalis Arab Saudi Jamal Khashoggi yang bekerja untuk The Washington Post di Kedutaan Arab Saudi di Turki. Sudah 2 tahun sejak kematian Khashoggi, namun kasus ini belum juga dapat menemui titik terang. Dalam laporannya, Amerika Serikat menyebutkan keterlibatan MBS sebagai ‘dalang’ dari pembantaian Jamal Khashoggi. Disebutkan bahwa satuan tugas lapangan yang beranggotakan 15 orang dari pasukan elit itu diyakini telah melakukan pembunuhan terhadap Khashoggi dengan sepengetahuan dan persetujuan MBS.
Pemerintah Arab Saudi menanggapi kesal laporan itu sebagai ‘tidak akurat’ dan menolak intervensi dalam bentuk apapun terhadap sistem peradilan dalam negerinya. Pemerintah Arab Saudi berjanji untuk menghindari kejadian serupa kembali terulang di masa depan. Walau demikian, Amerika Serikat sudah menjatuhkan sanksi kepada unit elit Arab Saudi dan mantan pejabat intelijen yang terlibat dalam kematian Khassoghi. Kementerian Keuangan Amerika Serikat memblokir semua aset dan mengkriminalisasikan semua transaksi keuangan yang melibatkan Pasukan Intervensi Cepat [IRF] Arab Saudi akibat dari pembunuhan Khassoghi.
Pembunuhan Khassoghi yang terkenal kritis terhadap pemerintahan Arab Saudi dan MBS adalah catatan buruk bagi agenda penegakkan hukum khususnya penghormatan hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi yang meniscayakan kebebasan berpendapat. Sejak MBS dilantik sebagai Putra Mahkota, dia adalah pemimpin de facto Arab Saudi di tengah menurunnya kesehatan Raja Salman yang sudah berusia 85 tahun. Di awal pemerintahannya, MBS melancarkan penangkapan besar-besaran terhadap kerabat dan aktivis-aktivis yang berseberangan dengannya.
Suara-suara dissent dikebiri. Kegiatan intelektualisme yang kritis dipersekusi. Lebih selusin aktivis HAM ditangkap. Tokoh-tokoh agama dan kelompok minoritas yang vokal dipenjara. Semua dilakukan MBS untuk membungkam mereka yang berseberangan demi ambisinya menguasai ruang publik. Walau ada yang sudah dibebaskan seperti penggiat HAM hak-hak perempuan seperti Loujain al-Hathloul atas tuduhan upaya mengubah sistem politik dan merusak ketertiban umum, beberapa yang lain masih mendekam di dalam penjara karena pandangan mereka. Beberapa ulama juga dipenjara sampai saat ini melalui persidangan rahasia karena menentang kebijakan MBS seperti; Sheikh Salman al-Audah, Sheikh Awad al-Qarni dan lainnya.
Arab Saudi tidak cukup hanya membela diri dengan menolak disebut terlibat secara aktif dalam pembunuhan Khassoghi. Kejadian penghilangan nyawa manusia atas pandangan dan sikap kritisnya adalah tindakan pelanggaran HAM berat. Siapapun yang terlibat baik individu maupun lembaga harus bertanggung jawab dan diadili atas kejahatan ini. Setiap manusia memiliki hak yang sama untuk menyalurkan hak-hak inherennya untuk menentukan pikirian, sikap dan perilakunya tanpa rasa takut dan ancaman persekusi.
Arab Saudi dengan julukan sebagai ‘khodimul haramian’ atau pelayan dua kota suci harus menjadi pelopor bagi persemaian nilai-nilai universal Islam yang dipraktekkan oleh teladan peradaban Islam. Islam sangat menghormati perbedaan dan bersikap toleran terhadap kepelbagaian dan kebinekaan. Perdaban Islam yang tumbuh pesat antara abad ke-7 dan ke-12 M adalah bukti nyata dari sikap keterbukaan dan kebijaksanaan Islam untuk berdialog dengan bangsa-bangsa lain yang berbeda dan kalangan-kalangan yang lain yang tidak seagama dan sekeyakinan.
Di tengah hiruk pikuk respons berbagai negara terhadap pengumuman hasil laporan pembunuhan Jamal Khassoghi oleh Amerika Serikat, Arab Saudi harus bekerja keras untuk memperbaiki citra negaranya dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat internasional khususnya untuk menghargai dan menegakkan HAM.
Beberapa hal dapat dipertimbangkan untuk menguatkan posisi dan mengembalikan reputasi Arab Saudi kembali di kawasan Timur Tengah khususnya dan dunia umumnya. Pertama, reformasi kelembagaan. Lembaga adalah kendaraan penting untuk memastikan terlaksananya berbagai agenda dan kepentingan-kepentingan strategis negara. Lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif yang tidak efektif dan berpotensi merusak citra Arab Saudi di mata internasional harus segera dipulihkan dengan memperbarui komitmen tata kelola yang berintegritas, cakap, profesional, akuntabel dan baik sesuai dengan nilai-nilai dan norma good governance. Prinsip-prinsip demokrasi, toleransi dan perdamaian harus menjadi sumbu utama dalam menggerakkan upaya reformasi ini secara komprehensif. Keterlibatan kelompok-kelompok non-pemerintah atau civil society harus dilakukan secara masif dalam rangka menghormati hak-hak kewargaan untuk berpendapat dan berpartisipasi.
Kedua, penegakkan HAM. Catatan buruk penegakkan HAM di Arab Saudi harus segera dihentikan untuk menaikkan indeks persepsi penegakkan HAM yang selama ini mengkhawatirkan. Arab Saudi tercatat sebagai negara yang paling banyak menerapkan hukuman mati walaupun berdasarkan laporan Komisi Hak Asasi Manusia yang dikelola Pemerintah Arab Saudi menyatakan penurunan angka hukuman mati sebesar 85% di tahun 2020. Pemerintah Arab Saudi juga melakukan moratorium terhadap hukuman mati bagi anak-anak di bawah umur dan beberapa jenis kejahatan seperti Narkoba yang hukumannya diberikan kepada kebijaksanaan hakim atau disebut ‘ta’zir.’ Keseriusan Arab Saudi di samping menghapus hukuman mati, penyelesaian kasus pembunuhan koresponden senior The Washington Post Jamal Khassoghi menjadi penting dalam konteks ini. MBS harus membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat secara aktif dalam kasus ini yang dibuktikan melalui peradilan yang adil dan terbuka. Di samping itu, orang-orang dekat dan sekitarnya yang diduga dan terbukti bersalah harus bertanggung jawab dan diseret ke proses peradilan yang terbuka untuk membuat terang kasus pembantaian ini.
Ketiga, intensifikasi diplomasi moderasi Islam. Arab Saudi sebagai negeri lahirnya Islam memiliki peran penting bagi terbangunnya kesadaran mondial tentang Islam yang terbuka dan samhah. Komitmen tersebut harus diagregasi melalui pandangan, pikiran dan praksis yang menghadirkan wajah Islam yang teduh, modern, maju dan berkeadilan. Arab Saudi dengan keunikan dan kearifan ‘Islamic variety’ nya harus dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan negara-negara Muslim serumpun untuk terwujudnya ‘poros global moderasi Islam’ sebagai komitmen menciptakan dunia yang lebih baik, adil, beradab dan damai serta menghormati hak-hak kemanusian yang luhur.
Respons dan kerja segera Arab Saudi sangat ditunggu tidak hanya oleh Amerika Serikat tapi juga dunia internasional. Walau sikap Washington sangat kompromistis sehubungan dengan pembantaian Khashoggi, perkembangan hubungan antara kedua negara bersekutu ini sangat menarik untuk terus dicermati di bawah kepemimpinan Joe Biden dan maraknya populisme global.***
Penulis adalah alumni Universitas al-Azhar, Kairo dan University of Cape Town, Afrika Selatan. Researcher di Moderate Muslim Society.
Editor: M Ikhwan