 |
| Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito |
JAKARTA, PARASRIAU.COM - Satgas Covid-19 menginstruksikan seluruh kepala desa atau lurah untuk memimpin pelaksanaan posko tangguh Covid-19 di tingkat kelurahan atau desa. Posko komando tersebut akan fokus pada empat hal yang menyasar perubahan perilaku masyarakat.
Empat fokus itu yakni upaya mendorong peribahan perilaku, pelayanan kesehatan masyarakat, pusat kendali informasi, serta menguatkan strategi tes, telusur, dan tindak lanjut (3t) di tingkat desa.
"Secara struktural posko terdiri dari kepala desa dan lurah sebagai ketua, ketua BPD sebagai wakil ketua, dan beranggotakan perangkat desa dan elemen masyarakat lainnya," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, Rabu (3/2/2021).
Adapun Wiku berharap peran tokoh agama juga dapat mendorong keberhasilan posko ini. Selain itu, secara operasional TNI/Polri juga akan diterjunkan untuk mengawal operasi soal kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan covid-19.
Ia juga menjelaskan, posko ini dibentuk sesuai arahan Presiden Joko Widodo guna menekan laju penyebaran Covid-19 di lini paling kecil, yakni tingkat RT/RW dan desa.
"Sesuai arahan Pak Presiden bahwa posko ini perlu dibentuk dengan struktur sederhana dan menyesuaikan kearifan lokal masing-masing daerah, agar membantu meningkatkan kualitas penanganan covid-19 sesuai karakteristik di masing-masing daerah," kata dia.
Wiku juga menjelaskan jalannya operasional ini bakal disokong anggaran dana desa yang telah dialokasikan Kementerian Keuangan. Namun demikian, ia tetap meminta pemerintah daerah ikut mendukung dan memerintahkan bawahannya agar program ini segera terealisasi.
Ia juga menjelaskan, Satgas Penanganan Covid-19 pusat bakal melakukan monitoring secara rutin untuk melihat perkembangan setiap posko. Pemantauan itu bakal dijadikan evaluasi terkait keefektifan program anyar itu.
"Satgas covid-19 di pusat akan memimpin koordinasi rutin seluruh posko secara nasional bersama dengan Kemendagri dan seluruh K/L terkait bebagai upaya monitoring dan pelaksanaan program ini," pungkasnya.
Adapun perihal tindak lanjut posko desa ini berawal saat Presiden Jokowi mengakui secara terang-terangan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak efekti.
Melanjutkan keluhan presiden, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden ingin jangkauan PPKM dipersempit agar lebih optimal. PPKM di wilayah Jawa-Bali sudah diterapkan sejak 11-25 Januari 2021 dan kembali diperpanjang hingga 8 Februari nanti. Namun, angka kasus covid-19 di wilayah tersebut masih terus melonjak. (cnn)
Editor: Anto Chaniago