 |
| Blok Rokan |
PEKANBARU, PARASRIAU.COM - DPRD Provinsi Riau berencana mengundang Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau terkait Badan Usaha Milik Adat (BUMA). BUMA yang diinisiasi oleh LAM ingin berpartisipasi mengelola Blok Rokan.
Wakil Ketua DPRD, Syafruddin Potti mengatakan, publik belum mengetahui secara transparan tujuan, aliran profit, hingga sistem penanaman modal di BUMA. Untuk itu, perlu ada titik terang bagaimana posisi lembaga itu dalam pengelolaan Blok Rokan tersebut.
"Bahasanya kita tidak memanggil ya, tapi mengundang, kita akan mengundang untuk bermusyawarah," kata Syafruddin Potti, Selasa (16/2/2021).
Dia menegaskan DPRD merupakan lembaga kolektif yang harus berlandaskan musyawarah. Sehingga, apa saja keputusan yang hendak diambil harus melalui proses musyawarah.
"Ini kan kolektif, pengambilan keputusan harus bersama-sama, tidak ada pengambilan keputusan sendiri-sendiri. Kalau pembuat keputusan sendiri itu pembuat kebijakan, seperti gubernur atau bupati," jelas pria yang karib disapa Sape ini.
Diketahui, transisi pengelolaan Blok Rokan bakal dilakukan pada 9 Agustus mendatang. Sape berharap Riau bisa memperoleh Participating Interesting (PI) sebesar 10 persen laba Blok Rokan.
PI ini berdasarkan regulasi harus dikelola oleh BUMD dan berkoordinasi dengan Pemkab atau Pemko yang wilayahnya terdapat sumur minyak. (pr5)
Editor: Anto Chaniago