Tingkat Pengangguran di Riau Didominasi Lulusan SMA / SMK
Cari Berita

Advertisement

target='_blank' title='Settia Blog'>settia

Tingkat Pengangguran di Riau Didominasi Lulusan SMA / SMK

Senin, 16 November 2020

PEKANBARU, PARASRIAU.COM - Tingkat pengangguran terbuka di Riau masih tergolong tinggi di atas lima persen, meskipun di bawah nasional sebesar 13 persen. Nominasi didominasi oleh tamatan SMA dan SMK. Oleh sebab itu, perlu strategi khusus untuk mengurangi masalah pengangguran tersebut. 


Hal itu mengemukakan dalam forum Focus Group Discussion (FGD) '' Implementasi potensi lulusan SMA, SMK, SLB memasuki Perguruan Tinggi dan Dunia Kerja '' yang dilaksanakan Dewan Pendidikan Provinsi Riau, 12-14 November 2020 dan dibuka oleh Kadis Pendidikan Provinsi Riau, Zul Ikram, S. Pd, M. Pd. 


Tampil sebagai narasumber Staf Ahli Wakil Rektor I Universitas Riau / Wakil Dekan I FPK Universitas Riau Dr. Rahman Karnila, S.Pi, M.Si, Kasubag LPMP Provinsi Riau Dr. Yusra Afdal Kahar, M.Kom, Kasi Penempatan dan Perluasan Disnakertrans Provinsi Riau Iit Susanti dan Fungsional Pengantar Kerja Disnakertrans Provinsi Riau Tuti, S.Sos.


Dalam siaran pers yang dikeluarkan Dewan Pendidikan Provinsi Riau, Senin, (16/11/2020) ditegaskan Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau bertanggung jawab dalam mengatasi tingkat pengangguran ini. Perlu sinergi antara kedua SKPD ini agar pengangguran ini bisa diperkecil atau dikurangi. 


Menurut Itit Susanti, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau telah melakukan strategi yang melalui pelatihan dan pemagangan. Pelatihan dilakukan di Balai Latihan Kerja, sedangkan magang dilakukan di dunia usaha dan dunia industri. 


Namun, forum FGD menilai selama ini informasi untuk pelatihan dan pemagangan itu tidak transparan dan tidak terkenal sampai ke daerah dan desa, sehingga pesertanya terbatas kepada pusat informasi. 


Untuk itu, Disnakertrans Provinsi Riau mengawasi transparan dalam penerimaan siswa pelatihan dan perdagangan melalui informasi penyebaran luas sampai ke daerah dan desa. 


Dijelaskan, menjadi tugas bersama untuk menyiapkan lulusan SMK yang siap bekerja sesuai yang dibutuhkan di daerah. Caranya dengan mempersiapkan lulusan SMK yang bisa mengembangkan diri, inovatif, punya daya saing tinggi, mampu meng-update pengembangan teknologi, mempersiapkan pembelajaran ter-update dengan industri 4.0 serta inovasi kualifikasi dan kompetensi guru serta mempersiapkan program terapan dan vokasi, pelatihan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kearifan lokal.


Selain itu, SMK sebagai salah satu lembaga pendidikan vokasi yang dilengkapi dengan sumber daya manusia, keterampilan dan peralatan produksi, juga harus mampu melakukan tranformasi organisasi dengan menerapkan Education for Social Responsibility (ESR) guna menciptakan lapangan pekerjaan baru, seperti Gerakan SMK membangun desa, Gerakan SMK -BLUD, dan kegiatan lain yang menilai penyelesaian masalah lingkungan sekitar yang mampu menciptakan lapangan kerja.


Namun, terungkap ada kerisauan tentang kekurangan jumlah guru kejuruan SMK dan SLB di Riau. Jika kekurangan jumlah guru SMK dan SLB ini tidak cepat diatasi dengan mencetak guru-guru SMK dan SLB, dikhawatirkan empat atau lima tahun ke depan, SMK dan SLB di Riau akan krisis guru. Disamping itu, perlu dievaluasi SMK yang ada sekarang di Riau, apakah jurusan yang ada masih sesuai dan sinkron dengan dunia usaha dan dunia kerja? Sebab, lulusan SMK memang dipersiapkan untuk bekerja, bukan untuk menciptakan pengangguran. 


Bursa Kerja Khusus (BKK) merupakan program yang baik untuk memberikan peluang kerja bagi tamatan SMK. Namun, FGD menilai aturan tentang BKK ini masih perlu agar mudah dilakukan oleh pihak SMK. BKK juga perlu dibentuk di SLB karena sebagian besar SLB mengarah kepada pendidikan vokasi, namun perlu pendampingan. 


Karena itu, Gubernur Riau melalui Dinas Pendidikan Provinsi Riau mengurus peraturan Gubernur tentang Bursa Kerja Khusus (BKK) untuk mengalirkan lulusan SMK ke dunia kerja. FGD juga meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, Pemesanan Bursa Kerja Khusus (BKK) di sekolah. Pemerintah Provinsi Riau juga diharapkan untuk melatih dan mencetak tenaga asesor Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 di SMK di Provinsi Riau. (rls / pr2)