PEKANBARU, PARASRIAU.COM - Kepala Balai Prasarana dan Pemukiman (BP2) Wilayah Riau, Ichwanul Ihsan mengakui bahwa untuk melakukan sosialisasi seluruh program yang ada di wilayah kantornya memang membutuhkan sinerji dan kerjasama dengan insan pers. Tujuannya agar seluruh program dan pengerjaan proyek pemerintah yang ditanganinya bisa dipahami manfaatnya oleh masyarakat dan kepada daerah di wilayah Riau dan tidak mengalami kendala di lapangan.
Demikian disampaikan Ichwanul Ihsan saat acara konferensi pers di hadapan sejumlah wartawan di Riau, Kamis (22/7). Dijelaskannya, selama pengerjaan proyek pemerintah yang dilakukannya banyak menemui kendala di lapangan. Baik dari kalangan masyarakat atau pemerintah daerah setempat.
Katanya, saat ini bidang tugas B2P wilayah Riau antara lain mencakup: Pertama yakni program Keciptakaryaan yang meliputi penyediaan air minum. Baik untuk skala lokal ataupun regional sesuai kewenangannya. Seperti pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Siak yang saat ini dalam tahap pengerjaan di Kota Siak persisnya di depan Kantor DPRD Siak.
Berikutnya adalah pembangunan jaringan pipa atau lebih dikenal dengan program National Urban Water Supply Project (NUWSP) untuk tiga kabupaten di Provinsi Riau. Yakni Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir dan Bengkalis yang panjangnya lebih kurang 30 Km yang didanai oleh APBN dan Bank Dunia yang saat ini dalam tahap lelang. Sebagian dilakukan lelang di Jakarta dan sebagian lagi dilelang di Riau. Begitu juga akan dilakukan
pembangunan yang sama di Kabupaten Indragiri Hilir.
"Semoga dalam waktu dekat ini sudah dapat ditentukan pemenang tendernya dan dapat cepat segera dilaksanakan," harapnya.
Lanjutnya, pada awal Agustus 2020 ini tim dari World Bank akan turun ke Riau untuk melihat kondisi kesiapan pembanguan NUWSP ini di Kabupaten Bengkalis dan Inhil. Padahal mereka rencananya sudah turun ke sini tiga bulan yang lalu. Namun karena covid-19, makanya diundur.
Yang kedua ada kegiatan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) di bawah Direktorat Sanitasi Kementrian PUPR. Pengerjaannya antara lain yakni instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Seperti saat ini yang tengah dibangun di Kota Pekanbaru yang dinilai kerap menimbulkan kemacetan dan komplin dari masyarakat.
"Padahal proyek ini di Indonesia hanya tiga daerah yang mendapatkannya, salah satunyanya Kota Pekanbaru. Namun yang namanya pengerjaan proyek tentu banyak mengalami kendala di lapangan. Mengakibatkan jalan rusak, macet, pekerja yang tidak bisa balik bekerja pascalebaran kemarin karena covid dan lain sebagainya. Termasuk ketinggian air yang tidak merata. Jadi, ya begitulan kendala dan kondisi kita di lapangan," ujarnya.
Yang ketiga adalah proyek pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT). Tahun ini yang akan dibangun di tiga kabupaten, yakni Kabupaten Rokan Hulu, Kampar dan Dumai. "Ketiga proyek ini sedang dilaksanakan on progress. Mudah-mudahan ketiga proyek pembangunan ini berjalan sesuai rencana," harapnya.
Namun, katanya, kendala yang dihadapinya di lapangan masih banyak daerah yang belum siap mengoperasionalkan proyek ini setelah selesai dikerjakan. Seperti di Dumai, proyek IPLT ini diperkirakan selesai di bulan September. Namun hingga saat ini perda sanitasi, air limbah, persampahan dan lainnya belum dibuat oleh Pemko Dumai.
"Jadi, kami juga mengharapkan kesiapan daerah untuk mendukung seluruh program dari pemerintah pusat ini," pintanya.
Tambahnya, ke depan masih banyak rencana pembangunan IPLT di sejumlah daerah. Seperti di Kabupaten Meranti, Inhil, Rohil dan lainnya. Namun hingga kini seluruh persyaratannya belum memadai. Dan yang termasuk besar juga saat ini adalah rencana pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) Pekanbaru-Kampar yang masuk skala regional.
"Saat ini untuk lokasi lahannya kabarnya sudah final di wilayah Kampar. Tinggal ke depan bagaimana kesepakatan antara Pemkab Kampar, Pemko Pekanbaru dan Provinsi Riau. Jika itu semua sudah duduk, maka kita dari kementrian akan melanjutkan ke pusat untuk menyususn DED-nya guna realisasi pembangunan TPA PekanKampar ini di tahun 2021 dengan teknologi tepat guna," paparnya.
Keempat yakni proyek pembangunan di PKP Bakim yakni program penuntasan kawasan kumuh. Di tahun ini dalam proses lelang yang didanai oleh Islamic Development Bank (IDB) yakni di Jalan Perdagangan Kota Pekanbaru (di pinggiran sungai siak). Ini juga dilakukan sharing dana dengan Pemko Pekanbaru.
"Saya ngak kebayang saat dilakukan pembangunan ini. Karena kawasan tersebut sangat padat oleh pada pedagang barang-barang bekas. Namun Pak Wali dan kepala dinas terkait meyakinkan dan menyatakan siap mendukung untuk pembangunan proyek tersebut," jelasnya.
Selanjutnya skala kawasan, lanjutnya, di tahun depan 2021 yang diusulkan adalah pembangunan pasar di Tualang, Kabupaten Siak dan Kabupaten Kuansing di kawasan arena pacu jalur tepian narosa.
Namun untuk dapat merealisasikan seluruh program ini, katanya, pihaknya benar-benar membutuhkan bantuan insan pers untuk menginformasikan program-program ini kepada masyarakat luas. Begitu juga kepada pemerintah daerah yang hingga kini masih banyak yang belum memahami tujuan program dan aturan-aturan yang harus dipenuhi.
"Sebenarnya kami merasakan betul sejak awal harus bersinerji dengan insan pers. Jadi informasi seluruh program yang ada di lingkup kami dan manfaatnya bisa sampai ke seluruh elemen masyarakat dan seluruh pemerintah daerah yang ada di Provinsi Riau ini," pintanya. pr2