PEKANBARU, PARASRIAU.COM - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama kabupaten/kota se-Riau diminta pro aktif dan memberikan peran secara aktif di masing-masing Gugus Tugas Penanggulangan Covod-19. Terkhusus dalam penyampaian informasi yang cepat, tepat, mudah dimengerti masyarakat.
"Hal yang paling penting dalam kondisi seperti ini adalah, sumber informasi harus satu pintu. Dan yang tak kalah penting adalah setiap informasi yang disampaikan, harus benar-benar valid, akurat dan disampaikan dengan jujur," pinta Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau, Zufra Irwan di Pekanbaru, Kamis (7/5/2020)..
Sedangkan peran aktif dan pro aktif yang diharapkan terhadap PPID Utama kabupaten/kota antara lain adalah, bersama-sama Tim Gugus Tugas Covid-19 menyaring, mengelola dan mendata setiap informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat.
"Perlu juga diingatkan, dalam kondisi seperti ini, setiap informasi yang akan dipublis kepada masyarakat semestinyalah sebelumnya disampaikan dulu kepada Ketua Gugus Tugas setempat, apapun informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat," jelas Zufra.
Ditegaskan Zufra, secara kelembagaan pihaknya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh Tim Gugus Tugas Covid-19 di Riau yang telah bekerja siang malam sesuai dengan bidangnya masing-masing.
"Akhir-akhir ini banyak muncul masalah di berbagai daerah di Indonesia, begitu diterapkanya PSBB dalam upaya menekan penyebaran Covid-19. Contoh kasus Pekanbaru. Ini selain karena tidak transparan, juga karena tim yang menangani informasi tidak bekerja dengan baik. Makanya terjadi disinformasi dan miskomunikasi," ujar Zufra.
Karena itu, lanjut Zufra, agar kasus sengkarut informasi yang "memakan korban" mutasi pejabat itu tidak terjadi di kabupaten/kota lain di Riau, salah satunya memang diharapkan peran aktif dan proaktif PPID Utama dalam mengelola serta menyampaikan setiap informasi terkait seluruh dampak dari penanggulangan wabah Covid-19 ini.
"Urus informasi terkait Covid-19 ini dengan hati nurani. Sampaikan secara cepat, tepat,valid, akurat serta jujur dan transparan. Yakinlah kalau pemerintah jujur, masyarakat akan mempercayai kita.Kalau pemerintah jujur dan transparan, yakinlwh masyarakat aoan mendukung semua tahapan yang dilakukan. Awas jangan bermain-main dengan nasib dan hajat hidup masyarakat banyak. Banyak sanksinya. sanksi moral, sanksi agama dan hukum," tegas Zufra. rls