BATAM, PARASRIAU.COM - Kapal Republik Indonesia (KRI) dalam posisi siaga tempur untuk pengamanan laut Natuna di Kepulauan Riau. Penempatan tiga KRI di laut Natuna ini sebagai upaya penegakan kedaulatan negara.
"Ada dua KRI kita kerahkan dan ditambah jadi tiga menyusul besok. Ini kita lakukan karena ada pelanggaran kedaulatan di Laut Natuna," tegas Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I) Laksamana Madya (Laksdya ) TNI Yudo Margono saat memberikan pengarahan kepada para prajurit di Paslabuh, Selat Lampa, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Jumat (3/1).
Ia menyebutkan, dalam pengawasan di wilayah itu dideteksi sebanyak 30 kapal ikan asing yang beroperasi di wilayah kedaulatan NKRI dengan dikawal oleh 3 kapal Coast Guard milik China.
"Melalui udara tadi pagi kita telah pantau, ada 30 kapal ikan asing dengan dikawal 3 kapal pengawas mereka dan mereka sengaja menghidupkan AIS mereka, ini ada apa?" kata dia mempertanyakan.
KRI Teuku Umar dan KRI Tjiptadi diberangkatkan ke lokasi perairan tersebut. "Operasi ini kita melibatkan semua unsur, baik darat, laut dan udara," ujarnya menegaskan.
Dalam menjalankan operasi, ia mengingatkan kepada prajurit untuk tidak terpancing. Prajurit diminta untuk mengutamakan cara persuasif agar 30 kapal pencari ikan dan 3 kapal Coast Guard China keluar dari laut Natuna.
Harus Ada Tindakan Tegas
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, perlu ada tindakan nyata yang tegas, terarah dan terukur terhadap segala upaya siapapun yang melanggar kedaulatan RI. Termasuk rongrongan dari Cina yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di Laut Natuna tersebut.
"Saya minta Pemerintah RI bukan hanya protes atas manuver kapal Coast Guard Tiongkok yang saat mengawal puluhan kapal yang diduga mencuri ikan di sekitar 3.8 Nautical Miles dari garis Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia kalau terbukti beri tindakan tegas, terukur dan jelas kita tidak pernah main-main soal Kedaulatan NKRI," tegas Abdul Kharis dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/1).
Menanggapi statement Juru bicara Kementerian Luar Negeri RRT Cheng Shuang, pada Selasa (31/12), bahwa mereka punya kedaulatan di Kepulauan Nansha, Laut Cina Selatan yang posisinya dekat Natuna, Kepulauan Riau yang dianggap Indonesia masuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI. Kharis mengatakan, semua ada aturan hukumnya bukan asal klaim.
"Silahkan mereka klaim tapi kita punya sikap dan menghormati hukum internasional ada ZEE, dan Natuna serta wilayah yang meliputinya sejauh 200 Mil laut itu jelas wilayahnya Republik Indonesia," kata Politikus PKS itu.
Kharis juga meminta keseriusan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang baru-baru ini pulang dari kunjungan kerja ke sejumlah negara. Salah satunya Cina untuk lebih serius dan segera membangun System Marine Surveillance. Oleh karena itu, ia meminta kepada Menhan agar Sistem itu segera diintegrasikan.
Di tempat terpisah, Ketua Nelayan Lubuk Lumbang, Kabupaten Natuna, Kepri membenarkan anggotanya takut untuk melaut. Hal ini pascamasuknya kapal nelayan asing (KIA) di laut Natuna beberapa hari belakangan ini. "Benar, sebagian nelayan khawatir melaut, karena mereka berpikir akan ada ancaman oleh nelayan asing," kata Herman dihubungi di Natuna, Jumat (3/1).
Herman menyampaikan bahwa nelayan lokal sempat terganggu bahkan diusir oleh KIA saat sedang melaut. "Nelayan saya kalau di laut tidak berani tidur saat istirahat, sebab khawatir ditabrak nelayan asing," ungkap Herman.
Pihaknya pun berharap kehadiran kapal pengawas Indonesia turut hadir mengawasi aktivitas para nelayan Natuna, sebagai mana yang dilakukan kapal pengawas negara asing terhadap nelayan mereka. "Kalau coast guard mereka melakukan itu, kenapa kita tidak. Lakukan hal yang sama agar nelayan kami juga aman melaut," ujarnya berharap.
Pelaksana Tugas Gubernur Kepri, Isdianto meminta pihak berwenang melindungi nelayan tradisional di Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas dari intervensi nelayan asing. "Kasihan nelayan-nelayan kita, mereka sekarang jadi ketakutan turun melaut," ucapnya di Tanjungpinang, Jumat.
Apalagi, lanjutnya, kapal nelayan asing memiliki peralatan yang jauh lebih canggih dibanding nelayan tempatan. Bahkan dari segi jumlah, kata dia, nelayan lokal juga masih kalah dengan nelayan asing. "Makanya kalau digertak nelayan asing, nelayan kita tak bisa berbuat banyak," imbuhnya.
Mantan Kepala BP2RD Kepri ini turut meminta pemerintah pusat dapat mengambil langkah tegas dan konkrit terkait keberadaan kapal nelayan asing di Natuna. "Kami sudah surati pemerintah pusat, biar masalah ini tidak berlarut. Sehingga nelayan kita tenang melaut dan menikmati hasilnya," harapnya. pr2
dilansir dari berbagai sumber