PEKANBARU, PARASRIAU.COM - Pemerintah Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Selatan sepakat mengatasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) secara bersama. Tekad ini terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) gubernur Riau dan jajaran bersama Gubernur Sumatera Selatan dan jajaran terkait Penanganan Kebakaran Hutan & Lahan, Sabtu, 11 Januari 2020 di Balai Pauh Janggi, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, pukul 13.00 WIB.
Dari Riau tampak hadir dalam rapat tersebut, Gubernur Riau, H. Syamsuar, M.Si, Danlanud Roesmin Nurjadin, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Karo OPS Polda mewakili Kapolda, Danrem 031 Wira Bima, BPBD Provinsi Riau beserta Kepala OPD Provinsi Riau dan jajaran. Dari Sumel terlihat Gubernur H. Herman Deru, S.H., M.M, berserta Danrem 044 Garuda Dempo, Kolonel. Arh Sonny Septiono dan Jajaran
Pada kesempatan itu gubernur Riau dan Sumatera Selatan juga tampak berbagi pengalaman penanganan Kahutla. "Kami ingin dalam pertemuan ini masing-masing jajaran dapat bertukar pengalaman, dan tercipta kesamaan visi dalam menghadapi bencana Karhutla, sehingga penanggulangan Karhutla dapat ditangani lebih baik. Musim kemarau ekstrim akan kita hadapi dalam waktu dekat, Pemprov Riau sudah melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder sampai pihak desa agar dapat bersama-sama menjaga hutan dan lahan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," ucap Syamsuar.
Melalui Kabid Kewaspadaan Bencana Pemerintah Provinsi Riau memaparkan kebijakan strategis yang telah dilakukan sebagai berikut.
1. Pemetaan kembali daerah rawan bencana
2. Inventarisir kembali terhadap izin perusahaan perkebunan dan pengusahaan yang beroperasi di wilayah Provinsi Riau
3. Perlibatan perusahaan dalam patroli bersama yang dapat dimonitoring langsung oleh satgas karhutla Provinsi Riau.
4. Penyediaan alat pertanian di 99 kecamatan yang rawan karhutla dan penyediaan tanaman yang ramah terhadap lingkungan
5. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sebagai zona penyamgga sehingga menciptakan eko wisata terutama di kawasan taman nasional hutan lindung dan hutan konservasi
6. Pelibatan dunia pendidikan terhadap dosen dan tenaga pengajar lainnya serta mahasiswa yang melakukan kuliah kerja nyata dalam mensosialisasikan bahaya karhutla akibat membuka lahan cara membakar
7. Menanam tanaman-tanaman yang ramah lingkungan di lahan gambut
8. Sistem informasi / aplikasi peringatan dini dalam mengetahui lokasi titik hotspot di lapanfam
9. Pembuatan embung dan sekat kanal pada lokasi-lokasi lahan gambut
10. Penetapan status siaga darurat jika sudah ada informasi awal dari BMKG mengenai masuknya musim kemarau.
11. Pembentukan tim terpadu penertiban kebun sawit ilegal
12. Penegakan hukum
13. Sinergitas antara pemprov/kab/kota bersama pemerintah pusat, perguruan tinggi dengan semua pihak
Sementara itu, dalam sambutannya Gubernur Sumsel H. Herman Deru mengungkapkan, tidak ada kata lain selain kerjasama dalam menghadapi Karhutla ini. “Selama 10 tahun saya menjabat menjadi bupati tidak ada Karhutla, baru saja saya dilantik sebagai gubernur langsung dihadapkan dengan Karhutla, tahun 2019 merupakan kondisi cuaca panas yang sangat ekstrim,” ungkap Herman.
Lahan gambut di Sumsel, beber Herman, ada seluas 1,4 juta. Kubah gambut di Sumsel 20-30 meter, dan berada jauh dari infrastruktur. Andalan pemadaman hanya water bombing dengan cost yang besar sementara APBD Sumsel sedikit. Karenannya Pemerintah Provinsi Sumsel kewalahan menghadapi Karhutla.
Melihat solidnya Gubernur Riau dengan bupati/walikota dalam menangani Karhutla, kata Gubernur Sumsel, hal ini menjadi inspirasi bagi dirinya.
Saya mengucapkan terimakasih kepada gubernur Riau, sudah mau menerima kami dan bertukar pikiran tentang penanganan Karthula, dan kami juga berterima kasih karena Riau sudah mengumpulkan daerah penghasil sawit tadi pagi. Untuk menghadapi Karhutla tidak ada kata lain, selain saling bekerjasama,” tutup Herman. rls