PEKANBARU, PARASRIAU.COM - Seluruh Kepala Desa (Kades) yang ada di seluruh wilayah Provinsi Riau diminta untuk dapat mengusulkan perbaikan bangunan sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, SMA dan Madrasah (Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah) di wilayahnya masing-masing kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Hal itu disampaikan Gubernur Riau, Syamsuar, hari ini karena ada kebijakan Presiden khusus yang menginstruksikan Kementerian PUPR untuk mempercepat pembangunan dan rehabilitasi 10.000 sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia.
"Ini kesempatan sekolah dibangun oleh Menteri PU. Tapi saya kemarin mengecek dengan balai kementerian yang mengurus ini masih banyak kabupaten/kota yang tidak mengajukan. Kalau sanggup uang, daerah silahkan. Ini tidak sanggup pula, masih banyak sekolah rusak yang mau tumbang, bahkan masih ada sekolah seperti zaman saya dulu," ujarnya.
Jika persoalan itu tidak disampaikan kepada pemerintah pusat, katanya, mereka tidak akan mengetahuinya, karena di Riau ada sekira 15.000 lebih desa. "Saya kan tidak sampai ke desa-desa. Kemarin hanya ada 168 madrasah, SMA, SMK yang mengusulkan. Itu sedikit sekali yang masuk, kenyataannya masih banyak yang belum," bebernya.
Karena itu, Syamsuar berharap kepada camat dan aparatur desa agar dapat memanfaatkan kesempatan ini. "Sekarang tergantung kades, mau tidak mengusulkan. Kalau tidak mengusulkan, kasian rakyat kita. Kalau kasihan, usulkanlah sekolah-srkolah yang sudah rusak," tutupnya.
Renovasi 2.002 Sekolah Rusak, Jokowi Gelontorkan Rp4,5T
Sementara itu, Kementerian PUPR berjanji bakal memperbaiki 2.002 bangunan sekolah (SD, SMP dan SMU) dan 195 madrasah (Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah) yang tersebar di seluruh Indonesia.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengakui, perbaikan ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Sidang Kabinet Paripurna di Bogor pada 18 Juli 2018 lalu. Saat itu, Jokowi menginstruksikan Kementerian PUPR untuk melakukan percepatan pembangunan dan rehabilitasi sebanyak 10.000 sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia.
Rehabilitasi sekolah dan madrasah bertujuan untuk mendukung fokus pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Pasalnya, selama ini sejumlah proyek macet di kementerian lain, sehingga diambil alih Kementerian PUPR.
"Kapasitas membelanjakan uang negara harus terus ditingkatkan agar output yang diperoleh berkualitas," kata Basuki melalui keterangan resmi yang dikutip CNBC Indonesia, Rabu (14/8/2019) lalu.
Perbaikan tersebut dilelang dalam 324 paket pekerjaan bangunan sekolah dan 57 paket rehabilitasi madrasah untuk 195 madrasah. Hingga Agustus 2019 sebanyak 34 paket atau 616 sekolah telah terkontrak, 246 paket dalam proses lelang, dan sisanya 44 paket siap lelang.
Sementara untuk 57 paket renovasi Madrasah, sebanyak 6 paket telah terkontrak, 45 paket sedang proses lelang, dan sisanya 6 paket siap dilelangkan. "Dengan tanggung jawab yang semakin besar tersebut, Kementerian PUPR harus mempertajam program dengan fokus pada belanja modal yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," kata Basuki.
Proyek ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Sebelumnya, pekerjaan-pekerjaan tersebut bukanlah ranah Kementerian PUPR.
Namun, Jokowi menilai kementerian/lembaga yang sebelumnya mengurus proyek tersebut amat lemah dalam menyerap anggaran sehingga kerap tak sesuai target. Karena itu, rehabilitasi sekolah dan madrasah diserahkan Kementerian PUPR melalui Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar (Pusat PSPPOP), Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya.
Kepala Pusat PSPPOP Ditjen Cipta Karya Iwan Suprijanto mengatakan, rehabilitasi sekolah dan madrasah dilakukan secara bertahap. Acuannya adalah tingkat kerusakan bangunan yang sesuai dengan kriteria.
Anggaran pembangunan sarana pendidikan, pasar dan sarana olahraga di Kementerian PUPR tahun 2019 adalah sebesar Rp 6,5 triliun. Dari nominal itu, Rp 3,8 triliun digunakan untuk rehabilitasi sekolah umum dan Rp 769,1 miliar untuk madrasah. Totalnya untuk rehabilitasi mencapai Rp 4,5 triliun lebih.
"Persiapan kegiatan pengembangan sarana prasarana pendidikan, olahraga, dan pasar tersebut dilakukan bukan hanya untuk kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2019 saja, tetapi juga mempersiapkan perencanaan pelaksanaan kegiatan hingga tahun 2020 nantinya," kata Iwan.
Sekolah dan madrasah yang menjadi prioritas untuk ditangani adalah yang berada di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), termasuk dalam kategori yang sesuai dengan Keputusan Menteri Desa Nomor 126 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, PDT dan Transmigrasi. pr2
dilansir dari berbagai sumber