Kerja Sama Kurang Efektif dan Inisiatif tak Maksimal Sebabkan Karhutla Kembali Terulang
Cari Berita

Advertisement

settia

Kerja Sama Kurang Efektif dan Inisiatif tak Maksimal Sebabkan Karhutla Kembali Terulang

Selasa, 17 September 2019



PEKANBARU, PARASRIAU.COM - Presiden Joko Widodo mengingatkan dan menegaskan agar seluruh perangkat negara yang berada di pusat maupun daerah untuk membangun kerja sama yang solid dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas bersama jajaran terkait untuk membahas langkah-langkah penanganan karhutla yang digelar di Hotel Novotel Pekanbaru, Senin (16/9) malam.

Kepala Negara, seperti yang dirilis Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Erlin Suastini menegaskan, pencegahan merupakan sebuah hal yang mutlak dalam suatu proses penanganan karhutla.

"Pencegahan di dalam penanggulangan kebakaran lahan dan hutan itu adalah mutlak harus dilakukan. Karena kalau yang terjadi sudah kejadian kebakaran apalagi di lahan gambut, pengalaman bertahun-tahun kita sudah mengalaminya, sangat sulit menyelesaikan," ujarnya dalam sesi pengantar rapat terbatas.

Presiden memandang bahwa keberadaan perangkat-perangkat yang dimiliki baik oleh pemerintah di tingkat pusat, daerah, maupun aparat keamanan sebenarnya mampu untuk melakukan segala upaya pencegahan tersebut.

Namun, katanya, kerja sama yang dirasa kurang efektif dan inisiatif yang tidak maksimal menyebabkan peristiwa karhutla kembali terulang. "Gubernur memiliki perangkat-perangkat sampai ke bawah: bupati, wali kota, camat, kepala desa. Pangdam juga punya perangkat dari danrem, dandim, sampai koramil, bhabinsa, semuanya ada. Kapolda juga punya perangkat dari kapolres, kapolsek, sampai bhabimkamtibmas," kata Presiden.

Namun Jokowi menilai perangkat-perangkat ini tidak diaktifkan secara baik, sehingga ia meminta seluruh pihak mulai dari pusat hingga ke daerah untuk melakukan konsolidasi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan secara menyeluruh.

Seluruh pihak terkait juga dimintanya bergerak aktif dalam menangani karhutla yang terjadi saat ini. "Kalau infrastruktur ini diaktifkan secara baik saya yakin yang namanya satu titik api sudah pasti ketahuan dulu sebelum sampai menjadi ratusan titik api. Itu sudah saya ingatkan berkali-kali mengenai ini," kata Presiden.

Adapun terhadap upaya penanganan karhutla di Provinsi Riau yang saat ini berstatus siaga darurat, Jokowi memberi sejumlah arahan untuk memastikan penanganan tersebut berjalan sebagaimana mestinya.

Pertama, Kepala Negara meminta Badan Nasional Penanggulanan Bencana (BNPB) untuk melakukan proses hujan buatan dengan cakupan yang lebih luas.

Selain itu, penambahan pasukan maupun petugas pemadam juga harus dilakukan. "Kita harapkan besok dilakukan hal yang sama (hujan buatan) dalam jumlah yang lebih besar. Pasukan pun juga sudah kita tambahkan. Saya perintahkan hari Jumat lalu untuk ditambahkan ke sini," tuturnya.

Kedua, tindakan tegas terhadap para pelaku pembakaran hutan dan lahan baik yang berasal dari kalangan korporasi maupun individu. "Saya minta juga aparat penegak hukum bertindak tegas baik kepada perusahaan maupun pada perorangan," ujar Presiden.

Ketiga, melakukan pencegahan di lokasi-lokasi sekitar maupun lainnya agar titik api yang telah diketahui tidak membesar dan menyebabkan meluasnya karhutla. "Jadi kuncinya ada di pencegahan. Jangan sampai ada titik api satu pun muncul dan dibiarkan," ucapnya.

Jokowi juga menilai, penanganan peristiwa ini berjalan lambat sehingga menyebar ke provinsi lain dan negara tetangga. "Provinsi Riau telah dinyatakan berstatus siaga darurat, luas yang terbakar sudah puluhan ribu hektare," kata Jokowi.

Kabut asap pekat sudah mengganggu aktivitas. Sekolah dan perkuliahan diliburkan, penerbangan juga banyak dibatalkan. Warga juga mulai terjangkit penyakit. "Jangan sampai ini ganggu aktivitas penerbangan yang berimbas pada aktivitas ekonomi di Riau. Kita tidak harapkan," tuturnya.

Data Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), kebakaran terbesar yang terjadi di Riau mencapai 40 ribu hektare. Udara di empat daerah Riau masuk kategori berbahaya untuk dihirup, yakni Kota Pekanbaru, Rokan Hilir, Dumai dan Siak. Sementara dua daerah lain yang dinyatakan tidak sehat yaitu Bengkalis dan Kampar.

Untuk diketahui, jajaran menteri Kabinet Kerja yang ikut dalam rapat tersebut antara lain Menkopolhukam Wiranto, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menkes Nila Moeloek, Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, Menpupera Basuki Hadimuljono, Mendikbud Muhajir Effendy, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian.

Selain itu, hadir pula Gubernur Riau Syamsuar, Kepala BNPB Doni Monardo, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala BRG Nazir Foead, Kepala BPPT Hammam Riza, hingga pemerintah daerah setempat.***

dilansir dari berbagai sumber