 |
JAKARTA, PARASRIAU.COM - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merealisasikan perombakan direksi bank pelat merah yang sudah direncanakan sejak Juli 2019. Namun, perombakan ini menuai penolakan.
Dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN (BTN) di Jakarta, Kamis (29/8), Direktur Utama PT Bank BRI (Persero) Tbk Suprajarto ditunjuk menggantikan posisi Maryono sebagai dirut BTN. Namun, Suprajarto menyatakan mundur dari keputusan RUPSLB tersebut.
Supajarto mengatakan, ia tak pernah diajak bicara terkait penetapan dirinya sebagai dirut BTN. "Saya baru tahu tadi dari media massa," kata dia dalam konferensi pers, di Jakarta, kemarin malam.
Suprajarto menyampaikan hal yang bertolak belakang dengan pernyataan Kementerian BUMN yang menyebut sudah berkomunikasi dengannya. Menurut dia, ia tidak pernah diajak bicara, apalagi diajak musyawarah. "Oleh karena itu, saya tidak dapat menerima keputusan itu dan saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari hasil keputusan RUPSLB tersebut," kata dia.
Menurut peraturan BUMN, setelah penetapan RUPSLB, Suprajarto otomatis nonaktif dari jabatannya sebagai dirut BRI. Sementara, RUPSLB BRI baru akan digelar pada Senin mendatang.
Suprajarto menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan semua pihak selama ia menjabat dirut BRI. Namun, ia enggan berkomentar saat ditanya terkait kemungkinan menjabat di perusahaan BUMN lain. Hal yang pasti, kata Suprajarto, dirinya tidak pernah memiliki masalah dengan siapa pun di Kementerian BUMN. "Saya tidak pernah ada persoalan sama orang. Saya profesional, saya menjalankan tugas secara profesional," kata dia.
Suprajarto sudah berkarier di BRI sejak 1983. Pada 2015, ia diangkat sebagai wakil direktur utama di PT Bank Negara Indonesia Tbk hingga 2017. Ia menjabat dirut BRI sejak Maret 2017.
Maryono yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai dirut BTN mengaku menerima keputusan Kementerian BUMN sebagai pemegang saham mayoritas BTN. Menurut dia, keputusan ini merupakan pilihan yang tepat untuk membuat BTN menjadi lebih baik.
"Kami sendiri sudah berusaha yang terbaik, membawa laba BTN menjadi naik dua kali lipat, kesejahteraan karyawan juga. Pak Supra (Suprajarto) diharapkan bisa membawa jadi lebih baik lagi," kata dia seusai RUPSLB di Menara BTN.
Sebagai 'prajurit', kata Maryono, ia memang harus menerima apa pun perintah yang diberikan. Maryono akan menunggu keputusan ke mana ia selanjutnya akan ditempatkan.
Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo menyebut, perubahan direksi bank BUMN dilakukan sebagai langkah akselerasi. Dia menegaskan, keputusan ini merupakan instruksi langsung dari Menteri BUMN Rini Soemarno yang disebutnya sudah berkoordinasi dengan Presiden RI Joko Widodo.
Gatot mengklaim, Suprajarto sudah mengetahui ihwal penunjukan sebagai dirut BTN. Menurut Gatot, semua pengurus harus siap atas perubahan yang ada. Ia sendiri mengaku belum tahu siapa yang akan menggantikan dirut BRI. Begitu pula dengan jabatan baru untuk Maryono.
"Kalau soal perubahan pengurus biasa, yang tidak biasa kalau diisukan macam-macam. Jadi, pengurus orangnya sama, mereka di manapun kalau ditugaskan mau. Mereka pasukan, ini bukan hal baru," kata Gatot.
Gatot yakin perubahan direksi sejumlah bank BUMN tidak akan mengganggu rencana pembentukan holding keuangan oleh Kementerian BUMN. Sebab, perombakan direksi merupakan hal biasa.
Dua dari empat bank BUMN telah melakukan RUPSLB. Bank Mandiri sudah lebih dulu menggelar RUPSLB. Namun, RUPSLB Bank Mandiri pada Rabu (28/8) masih menetapkan Kartiko Wirjoatmodjo sebagai direktur utama.
Ia berharap perubahan direksi tidak berpengaruh pada stabilitas dan kinerja perseroan, khususnya di jasa keuangan, termasuk pada proses pembentukan holding keuangan. "Holding keuangan sambil jalan semua, dari OJK, keuangan, BI, sudah koordinasi juga dengan LPS, dengan para pimpinan jadi semua revisi, usulan yang dilakukan dan diminta semua lembaga sudah kita lakukan," kata dia.
Ia berharap holding/keuangan terbentuk tahun ini yang akan didahului oleh holding asuransi. Rencana pembentukan holding keuangan sudah ada sejak 2016. Anggota Holding BUMN Jasa Keuangan rencananya terdiri atas Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), PT Pegadaian (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan PT Fintek Karya Nusantara (Finarya).
Serikat Pekerja BTN menuntut penjelasan Menteri BUMN Rini Soemarno atas penetapan Suprajarto sebagai direktur utama BTN tanpa komunikasi. Ketua Serikat Pekerja BTN Satya Wijayantara menilai hal tersebut sesuatu yang tidak benar dan harus dikritisi. "Kami sudah bicara juga dengan Serikat Pekerja BRI dan sepakat dengan keputusan Pak Suprajarto untuk tidak menerima hasil RUPSLB BTN," kata dia.
Menurut dia, keputusan tersebut sangat kental dengan hal politis dan ada faktor ketidaksukaan secara personal. Sebab, Suprajarto 'diturunkan' posisinya dari menjabat bank buku IV menjadi bank buku III.
Ia menilai, hal ini sebuah pelanggaran kode etik dan membawa ketidakjelasan pada karier bankir. Dia menegaskan, tidak seharusnya seorang dirut di perusahaan dengan aset besar pindah ke perusahaan dengan aset lebih kecil.
"Jika Suprajarto kinerjanya buruk, BUMN realistis jika memberhentikan, tapi ini mereka melihat kinerjanya kinclong. Kenapa tidak diberi penghargaan? Malah diturunkan. Ia seorang bankir yang besar," katanya.
Serikat Pekerja Bankir Himbara, dia menyebut, bakal melakukan pertemuan dan mendukung Suprajarto. Bahkan, mereka siap untuk berdemo di belakang dirut yang merupakan Tokoh Perubahan Republika 2017 tersebut. "Kami akan menyurati Kementerian BUMN, bahkan siap berdemo," katanya.
Satya menilai, Menteri Rini juga telah melanggar arahan dari Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko agar tidak membuat keputusan strategis sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden. "Yang artinya juga melanggar arahan dari Presiden Joko Widodo." pungkasnya.***
dilansir: republika.co.id