Bapenda Pekanbaru Dinilai Abaikan Proses Sengketa Informasi, Zufra: Jangan Lecehkan UU KIP -->
Cari Berita

Advertisement

Bapenda Pekanbaru Dinilai Abaikan Proses Sengketa Informasi, Zufra: Jangan Lecehkan UU KIP

Kamis, 19 November 2026

Bapenda Pekanbaru Dinilai Abaikan Proses Sengketa Informasi, Zufra: Jangan Lecehkan UU KIP

PEKANBARU, PARASRIAU.COM -  Sikap Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru dalam proses penyelesaian penyelesaian di Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau menuai sorotan. Pasalnya, sejak proses penyiaran informasi beredar, pihak prinsipal Bapenda Kota Pekanbaru disebut tidak pernah hadir secara langsung dalam proses mediasi. 

Kehadiran dalam konferensi maupun mediasi justru selama ini hanya didengar oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Pekanbaru.

Kondisi tersebut mendapat kritik dari Ketua Forum Wartawan Keterbukaan Informasi (For-KI) Riau, Zufra Irwan. Ia menilai, sebagai bagian dari institusi Pemerintah Kota Pekanbaru, Bapenda seharusnya menjaga seluruh proses penyelesaian penyelamatan informasi yang sedang berlangsung di Komisi Informasi Provinsi Riau.

Menurut Zufra, perolehan informasi tersebut muncul karena Bapenda tidak memberikan informasi yang diminta oleh. Oleh karena itu, ketika permasalahan tersebut telah masuk ke ranah penyelesaian informasi, Bapenda seharusnya menunjukkan sikap kooperatif dan mematuhi mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ini kan melecehkan implementasi keterbukaan informasi, sementara wali kota sudah berkomitmen terbuka,” tegas Dewan Kehormatan PWI (DKP) Provinsi Riau ini kepada awak Media, Kamis (19/11/2026).

Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi antara Bapenda dengan PPID Utama Pemerintah Kota Pekanbaru. Menurutnya, Bapenda sebagai badan publik di lingkungan pemerintah daerah seharusnya mengikuti mekanisme dan alur penyelesaian yang telah disarankan oleh PPID Utama.

Zufra penilaian sikap Bapenda yang dinilai tidak menunjukkan keseriusan dalam mengikuti proses penyelesaian perolehan informasi. Padahal, menurutnya, mekanisme tersebut merupakan bagian dari kewajiban badan publik dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Sengketa informasi itu merupakan kewajiban Komisi Informasi untuk menyelesaikannya ketika masyarakat mengajukan permohonan penyelesaian informasi. Komisi Informasi wajib menerima, memeriksa, dan memutus,” ujarnya.

Lebih jauh lagi, Zufra mengingatkan bahwa proses penyelamatan informasi di Komisi Informasi bukanlah persoalan yang dapat dianggap sepele oleh badan publik. Sebab, terdapat konsekuensi hukum apabila badan publik tidak melaksanakan putusan Komisi Informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Bapenda jangan menganggap sepele penyelesaian di Komisi Informasi. Ini bisa sampai ke ranah pidana,” katanya.

Ia mengingatkan bahkan agar pihak Bapenda mempelajari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya Pasal 51 sampai dengan Pasal 57 yang mengatur ketentuan pidana dalam sejumlah pelanggaran keterbukaan informasi publik.

“Kalau tidak melaksanakan keputusan Komisi Informasi, silakan baca undang-undang kita. Pasal 51 sampai Pasal 57 itu ada sanksi pidana,” tegasnya.

Komitmen Keterbukaan Jangan Hanya Menjadi Slogan

Sorotan terhadap Bapenda Kota Pekanbaru ini menjadi pengingat bahwa komitmen keterbukaan informasi tidak cukup hanya disampaikan melalui pernyataan politik atau slogan pemerintah. 

Komitmen tersebut harus diwujudkan melalui tindakan nyata seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk kesediaan memberikan informasi kepada masyarakat dan menghormati mekanisme penyelesaian lingkungan ketika terjadi perbedaan pandangan dengan pemohon informasi.

Ketidakhadiran pihak prinsipal dalam proses mediasi, sebagaimana dikutip For-KI Riau, juga memunculkan pertanyaan mengenai keseriusan Bapenda dalam menyelesaikan permasalahan informasi yang dimohonkan masyarakat.

Badan publik seharusnya tidak memandang permohonan informasi sebagai gangguan terhadap aktivitas birokrasi. Sebaliknya, permohonan tersebut merupakan bagian dari hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana pemerintahan dijalankan.

Apalagi, Komisi Informasi merupakan lembaga yang memiliki kewenangan menyelesaikan penyelesaian informasi publik. Setiap badan publik harus mematuhi proses yang sedang berjalan dan menjalankan kewajiban hukumnya sesuai ketentuan.

Pada akhirnya, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian penting dari pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.

Jika pemerintah daerah menyatakan diri terbuka, seharusnya seluruh perangkat daerahnya juga menunjukkan sikap yang sama. Jangan sampai komitmen keterbukaan hanya terdengar di tingkat pimpinan, namun justru tidak tercermin dalam tindakan badan publik di lapangan.***