Rangkaian Harganas ke-30, BKKBN Gelar Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor se-Indonesia
Cari Berita

Advertisement

Rangkaian Harganas ke-30, BKKBN Gelar Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor se-Indonesia

Rabu, 14 Juni 2023

Rangkaian Harganas ke 30, BKKBN Gelar Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor se-Indonesia. ist

 

TORGAMBA, PARASRIAU.COM - Dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke 30 dan memberikan pelayanan KB yang berkualitas bagi Pasangan Usia Subur (PUS), BKKBN Republik Indonesia menggelar pelayanan KB sejuta akseptor secara serentak di seluruh Indonesia, Rabu (14/6).

 

Di Provinsi Riau, kegiatan pelayanan KB digelar bersamaan dengan kegiatan pelayanan KB perbatasan bersama Provinsi Sumatera Utara yang dipusatkan di Rumah Sakit Sri Pamela Torgamba, Labuhan Batu Selatan yang merupakan daerah perbatasan antara Provinsi Riau yakni Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Sumatera Utara.

 

Secara Nasional, kegiatan yang mengusung tema ‘Menuju Keluarga Bebas Stunting untuk Indonesia Maju’ menargetkan 1.244.348 akseptor dan untuk target KB Pasca Persalinan sebanyak 116.274 akseptor.



 

Mengapresiasi yang telah digagas oleh BKKBN Sumut dan Riau, Bupati Labuhan Batu Selatan yang diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Masyarakat, Abdul Manan Ritonga saat membuka secara resmi mengatakan bahwa  kegiatan ini adalah bentuk kerjasama dua provinsi dalam mewujudkan visi dan misi pelayanan bermutu, merata dan berkeadilan untuk mempersiapkan generasi emas yang unggul dan berkualitas.

 

"Kita harap para petugas bisa memberikan pelayanan dengan baik dan ikut berperan aktif dalam menurunkan angka stunting. Apalagi saat ini masih banyak yang kurang percaya dengan KB dan juga tidak tahu bagaimana tata cara pola asuh dalam keluarga,” paparnya.

 

Dikatakan Kepala Perwakilan BKKBN Sumut, Mhd Irzal bahwa pelayanan sejuta akseptor ini merupakan rangkaian peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-30 serta mengajak masyarakat untuk bisa ikut serta dalam mengendalikan jumlah kelahiran, khususnya bagi keluarga usia subur.



 

"Walaupun jumlah penduduk banyak, namun harus dikendalikan. Dengan cara 2 indikator, yakni bagaimana menciptakan keluarga yang sehat dan berkualitas yakni dengan mengatur jarak kelahiran dan mengatur pola asuh. Sehingga anak yang dilahirkan bisa sesuai dengan yang diinginkan, sehat dan cerdas. Sehingga ke depan bisa tercipta keluarga yang bebas stunting," ujar Irzal.

 

Irzal menjelaskan bahwa dalam kegiatan PSA ini Provinsi Sumatera Utara manargetkan sebanyak 76.164 akseptor. Sedangkan khusus untuk Kabupaten Labuhan Batu Selatan target 2.548 akseptor. Dengan rincian yakni IUD 10 akseptor, MOW 2 akseptor, Implan 85 akseptor, Suntik 937 akseptor, pil 1.294 akseptor dan kondom 223 akseptor serta untuk KB pasca bersalin sebanyak 204 akseptor.

 

"Kita optimis target ini bisa tercapai, karena target ini berlaku hingga 16 Juni mendatang dan capaiannya nanti akan diumumkan pada saat hari Harganas di bulan Juli mendatang," ujarnya.

 

Kerjasama dua provinsi ini, lanjut Irzal, diharapkan bisa meningkatkan pelayanan khususnya di daerah perbatasan. Karena selama ini, daerah perbatasan atau pinggir sering terabaikan. Sehingga dengan adanya pelayanan ini bisa mencapai target sejuta akseptor dengan kontribusi sebesar 3,34 persen dari 76.164 akseptor tersebut.

 

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Riau, Mardalena Wati Yulia yang diwakili oleh Penata KKB Ahli Muda, Nurhamzalis mengatakan bahwa Provinsi Riau telah menargetkan dalam pelaksanaan PSA ini sebanyak 35.038 akseptor. Dengan rincian MOW 52 akseptor, MOP 9 akseptor,  Implan 2.945 akseptor IUD 447 akseptor, Suntik 11.105 akaeptor, Pil 15.962 akseptor dan Kondom 4.518 akseptor.

 

Dijelaskannya, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap tahun dalam rangka peringatan hari Keluarga Nasional ke-30. Secara nasional target pelayanan KB 1 juta akseptor dan untuk Provinsi Riau targetnya ada di wilayah perbatasan.


"Kita tahu di daerah perbatasan tersebut angka pertumbuhan penduduk sangat tinggi dan sering tidak terdata. Hal ini tentu akan berdampak pada minimnya akses pelayanan. Oleh sebab itu, diharapkan dengan adanya pelayanan perbatasan ini bisa mengurangi angka stunting dan menciptakan keluarga sehat sejahtera, menuju generasi emas di tahun 2045 yang unggul dan berkualitas," pungkasnya. (nie)