DUMAI, PARASRIAU.COM - BKKBN menggelar Pelayanan KB Sejuta Akseptor (PSA) serentak di seluruh Indonesia, Rabu (14/6/23) mulai pukul 00.00 hingga 23.59 waktu setempat.
Target pelayanan untuk tahun ini sebanyak 1.244.348 akseptor dengan target yang sudah dibagi untuk masing-masing Provinsi di Indonesia. Adapun jenis pelayanan KB yang diberikan adalah Pil, Kondom, Implan, Suntik, MOP serta MOW yang bisa dilakukan di seluruh faskes.
Disebutkan bahwa tujuan pelaksanaan PSA ini adalah untuk meningkatkan akses pelayanan KB yang berkualitas bagi seluruh pasangan usia subur dan meningkatkan kinerja perwakilan BKKBN Provinsi dalam upaya peningkatan kesertaan ber KB di wilayahnya.
"Selain itu, PSA ini juga bertujuan untuk meningkatkan komitmen pemerintah baik pusat maupun daerah serta mitra kerja dalam program Bangga Kencana," ujar ketua penyelenggara kegiatan, Martin Suantas pada saat pembukaan PSA melalui kegiatan PSA Menyapa secara Daring.
Di tempat yang sama, Kepala BKKBN RI, Dr.(HC). dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG.(K) mengatakan bahwa gerakan sejuta akseptor ini sekaligus sebagai langkah pencegahan lahirnya anak Stunting.
"Jarak melahirkan dan jarak kehamilan sangat berpengaruh pada lahirnya bayi Stunting. Anak pertama dan berikutnya harus memiliki jarak minimal 36 bulan. Oleh karena itu pelayanan kontrasepsi sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas reproduksi dan kualitas generasi dimasa mendatang," jelas Hasto.
Di tempat berbeda terlihat Sekretaris Utama BKKBN RI, Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si hadir ke Kota Dumai yang menjadi tuan rumah PSA Provinsi Riau untuk meninjau langsung pelaksanaan PSA di Kota Dumai yang mendapatkan target pelayanan sebanyak 2.435 akseptor dari total target Provinsi Riau sebanyak 35.038 akseptor.
Untuk mensukseskan PSA ini, Kepdala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, Dra. Mardalena Wati Yulia, M.Si mengatakan pihaknya menggandeng mitra kerja, dari Pemda, Dinkes, DP3AP2 KB, TNI, Polri, IBI, TP. PKK, Ketua Perkadis serta Ketua PKMI.
"Selain itu, demi kelancaran kegiatan ini sebelumnya juga telah dilaksanakan rapat persiapan bersama unsur Korem, Polda, Dinkes, DP3AP2KB, Dinas Tenaga Kerja, IBI, APINDO, TP. PKK, Ketua Persi, Ka. OPD KB Kabupaten/Kota dan PKN/PLKB se-Provinsi Riau, pada tanggal 9 Juni 2023," lanjutnya.
Diketahui bahwa nantinya akan ada pemberian penghargaan kepada Provinsi dan Kab/Kota secara regional (terbagi kedalam 3 regional) berdasarkan target yang ditetapkan, serta akan dilakukan pemberian penghargaan kepada Provinsi dan Kab/Kota yang telah melakukan pelayanan KB berkualitas dengan bobot penilaian tambahan dari hasil Indeks Kualitas Pelayanan KB (IKP) dan mempertimbangkan kepatuhan sinkronisasi pencatatan pelaporan di SIGA. (*/pr1)