Kepala BKKBN Perwakilan Riau, Mardalena Wati Yulia mengikuti Rakor bersama Gubernur Riau. ist
PEKANBATU, PARASRIAU.COM - Presiden RI, Jokowi telah menyampaikan arahan kepada setiap kepala daerah untuk mengambil langkah serius dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2024.
Menindaklanjuti arahan Presiden itu, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar langsung menggelar rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Kepala Perwakilan Badan Kepegawaian dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Riau, Mardalena Wati Yulia, Jumat (20/1/2023) lalu pun turut serta mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Kemiskinan Ekstrim dan Stunting di Provinsi Riau.
Disampaikan Gubri, bahwa untuk menekan kemiskinan ekstrem diperlukan konsolidasi dan kolaborasi lintas kewenangan, lintas sektoral, dan termasuk sinergitas serta agregasi program.
Dengan begitu, Gubri menjelaskan bahwa ada tiga strategi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau. Pertama adalah dengan melakukan pengurangan beban masyarakat dengan membantu melalui program sosial.
Strategi kedua adalah peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah daerah melaksanakan program pemberdayaan sosial untuk masyarakat yang nantinya bisa dilakukan oleh dinas-dinas terkait.
Seperti contohnya Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM). Ketiga adalah pengurangan kantong kemiskinan seperti adanya program rumah layak huni dan program sanitasi. Bisa juga melalui program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum.
Presiden juga menyampaikan arahan tegas kepada kepala daerah untuk menekankan target angka prevalensi stunting di tahun 2024 menjadi 14 persen.
Gubri mengatakan saat ini belum ada rilis resmi terkait angka stunting Provinsi Riau yang terkini. Namun, dari presentasi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Provinsi Riau telah mengalami penurunan stunting hingga 4,4 persen.
“Kemarin itu data stunting kita ada 22,3 persen. Kalau turun 4,4 persen berarti kita sekarang lebih kurang 17 persen. Tapi ini nanti akan diumumkan pemerintah pusat secara resmi bulan Februari,” katanya.
Oleh karena itu, Gubri menegaskan bahwa diperlukan sinergitas bersama dengan pemerintah kabupaten/kota serta menguatkan peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan kader Posyandu untuk mencapai target nasional.
Dalam kesempatan itu, Mardalena juga memaparkan materi tentang Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Riau. Beliau mengatakan bahwa yang dilakukan BKKBN dalam mengawal percepatan penurunan stunting yaitu penyediaan data keluarga berisiko stunting.
Kemudian pendampingan keluarga berisiko stunting, pendampingan semua calon pengantin/calon PUS, surveilans keluarga berisiko stunting dan audit kasus stunting.
“Alhamdulillah sesuai arahan dari Bapak Gubernur, kita sudah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Tingkat Provinsi yang diketuai oleh bapak Wakil Gubernur sampi di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, desa dan kelurahan, BKKBN Riau juga sudah membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) yaitu sebanyak 10.674 orang yang tersebar diseluruh desa/kelurahan yang ada di Provinsi Riau,” ucap Mardalena.
Beliau mengatakan pihaknya juga sudah melaksanakan Audit Kasus Stunting yang melibatkan para pakar dalam hal ini yaitu dokter obgyn, dokter anak, ahli gizi dan psikolog.
"Namun, yang masih menjadi permasalahan, anggaran yang tersedia di BKKBN melalui dana kami di APBN dan BOKB untuk tahun ini sangat terbatas sekali. Karena tahun merupakan salah satu kegiatan strategis untuk menyatakan anak itu stunting atau tidak dan pada tahun 2022 kami hanya mampu melaksanakan audit kasus stunting sebanyak 32 kali. Jadi masing-masing kabupaten/kota ada tiga kali. Mungkin ini perlu dukungan apakah melalui Dinas Kesehatan atau instansi terkait kita perlu melakukan audit kasus stunting ini. Karena di sini akan kita intervensi,” ungkap Mardalena.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Hariyanto mengatakan pihaknya siap membantu BKKBN.
"Hal-hal seperti inilah yang menjadi tujuan kita duduk bersama saat ini. Untuk menyusun langkah-langkah agar Tahun 2023 tidak ada lagi kendala seperti tahun sebelumnya. Tentunya kami dari pemerintah daerah siap membantu BKKBN memaksimalkan upaya pencegahan penurunan stunting di Provinsi Riau khususnya," jelasnya. (rls)
Editor: M Ikhwan