PEKANBARU, PARASRIAU.COM - Masih rendahnya realisasi Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB), BKKBN di seluruh Indonesia menggelar pendamping penyusunan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK)Fisik tahun 2023, Rabu (12/10) secara online.
Khusus di Provinsi Riau, karena realiasi Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) masih rendah, maka kegiatan diawali dengan singkronisasi dalam rangka percepatan realiasi DAK non fisik atau BOKB.
Dikatakan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, Mardalena Wati Yulia, di sela-sela kegiatan menerangkan bahwa pada tahun 2022, Riau mendapatkan DAK Sub Bidang KB atau BOKB. Untuk fisik sebesar Rp 15 miliar dan non fisik atau BOKB sebesar Rp 65 miliar.
"Untuk fisik, Alhamdulillah sudah selesai 82,29 persen. Perlu mendapat perhatian kita adalah non fisik atau BOKB, dari alokasi dana sebesar Rp 65 miliar, baru terealsi 26,41 persen. Jadi masih sangat rendah," jelasnya.
Dikatakan, atas kondisi itu, maka pihaknya mengundang OPD KB kabupaten/kota se Riau dan pengelola sub bidang KB untuk dilakukan evaluasi.
"Maka mereka diundang yaitu kepala OPD KB dan pengelola sub bidng KB di kabupaten/kota untuk memotirong, apa sih sebenarnya permasalahannya, tujuannya agar dalam 2,5 bulan lagi pada tahun ini bisa direalisasikan semaksimal mungkin.
"Kalau kita tahu persamalah, maka kita bisa dipush (dorong,red). Karena didalamnya termasuk juga ada anggaran stuting yang menyangkut tujuh menu, yaitu pendampingian calon pengantin, ibu hamil, pasca salin, audit kasus stuntig dan lainnya," rincinya.
Sehubungan dengan program menu KB yang masih cukup rendah, maka kegiatan terlebih dahului dengan evaluasi dan percepatan dana BOKB.
"Tentu dengan adanya kegiatan, ini kita harpakan dapat terealsiasi, karena DAK ini bukan anggaran utama tapi mensupport," urainya.
Selain itu juga pada kesempatan itu dilaksanakan singkronisasi DAK untuk tahun 2023.
"Hai ini kita mengikuti dengan harapan permasalahan yang terjadi pada tahun 2022 ini bisa diatasi untuk tahun 2023 dengan belajar dari pengalaman. Kemudian juga bisa jadi pendoman dan acuan di kabupaten/kota," ungkapnya.
Diakui Mardalena Wati Yulia, untuk tahun 2022 ini banyak kendala di lapangan. Termasuk dari sisi pelaporan dan permasalahan pada aplikasi.
"Memang kan Riau dapat Rp 62 M, dan Rp 32 M diantaranya untuk percepaan stunting. Jadi kendala perrtama adalah dana pedampingan oleh TPK. Mereka sudah melakukan pendampingan, jadi banyak yang harus dilaporkan, jadi keterbatasan pendampingn menyelesaikan SPJ," ucapnya.
Selain itu, khusus Catin, yang mempergunakan aplikasi Elsimil, pada awalnya terjadi permasalahan.
"Baru-baru ini lancar, untuk daerah sulit atau interetnya tidak ada, memang sudah bisa dilaksanakan dengan manual. Tapi intinya memang banyak persamalahan di lapangan, maka kami selalu turun untuk mengkoordinasikan dengan pihak terkait. Termasuk dengan kepala daerah, kami juga audiensi untuk percepatan dana BOKB," pungkasnya.(pr1)