DURI, PARASRIAU.COM - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bengkalis bersama Komisi I DPRD Bengkalis, Kamis (14/10) melakukan audiensi dengan perwakilan management perusahaan yang beroperasi di wilayah Bengkalis di aula Kantor Disnakertrans Bengkalis Jalan Pipa Air Bersih Duri Kecamatan Bathin Solapan.
Kadisnakertrans Bengkalis, Hj Kholijah yang memandu acara tersebut mengatakan, audiensi ini juga mengundang lebih dari 20 perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bengkalis, namun hanya beberapa yang hadir.
Kholijah menyampaikan apresiasinya kepada Pertamina Hulu Rokan (PHR), Pertamina Driling Service Indonesia (PDSI) dan PT Patra Drilling Contractor (PDC) yang mengirimkan perwakilan management di forum tersebut. Apalagi tercatat bahwa PDSI dan PDC telah melakukan kepatuhan dalam melaporkan kebutuhan tenaga kerja dan proses rekrutmen perusahaan yang dapat menjadi contoh bagi perusahaan lainnya. Karena selama dua tahun terakhir jarang sekali laporan seperti ini dilakukan oleh perusahaan yang beroperasi di Bengkalis.
Pada kesempatan tersebut, Rudi Arief selaku Manager Corporate Affairs North PHR mengatakan, saat ini PHR masih melanjutkan sejumlah kegiatan saat masih bernama CPI dulu dengan tetap mengutamakan tenaga kerja tempatan yang ada di sejumlah perusahaan under PHR.
Demikian juga dengan sejumlah kontrak yang lama di CPI tetap dilanjutkan. LBD juga masih terus berjalan karena telah banyak menyerap tenaga kerja lokal.
Salah seorang anggota DPRD Bengkalis, Nanang Haryanto menyampaikan pandangannya perihal sulitnya sejumlah masyarakat yang memiliki kemampuan untuk bekerja di perusahaan.
Untuk itu Nanang meminta kepada perusahaan-perusahaan di bawah naungan PHR, agar memprioritaskan tenaga kerja lokal, sesuai Perda harus dipenuhi dengan komposisi 60 : 40.
"Kami juga berharap agar dipermudah untuk bermitra menjadi rekanan di PHR,” pintanya.
Sementara itu anggota Komisi I, Syafroni Untung, SH menyampaikan apresiasi kepada pihak Disnakertrans Bengkalis yang telah mengadakan pertemuan audiensi ini.
Dirinya juga menyampaikan agar masyarakat Kabupaten Bengkalis bisa memiliki kesempatan dalam bekerja di sejumlah perusahaan yang ada di Bengkalis.
“Ada laporan bahwa PDSI dan PDC masih banyak mempekerjakan pekerja dari luar daerah," ungkapnya.
Al Azmi, anggota DPRD menyampaikan keharusan perusahaan-perusahaan melakukan optimalisasi program CSR untuk memberdayakan masyarakat Bengkalis. Hal ini sangat penting untuk mensejahterakan masyarakat seiring dengan kemajuan perusahaan yang beroperasi di Bengkalis.
“Saya berharap perusahaan bisa mengoptimalkan program CSR dan jangan hanya diam saja. Tolong perhatikan sejumlah masyarakat di mana beroperasinya perusahaan. Jangan sampai perusahaan malah mengabaikan program yang harusnya bermanfaat untuk masyarakat,” pinta Al Azmi.
Rudi Arief juga mengapresiasi sejumlah masukan dan pihaknya berjanji akan melakukan evaluasi yang sangat berarti bagi perusahaan-perusahaan yang bermitra dengan PHR agar tercipta harmonisasi di lingkungan sekitar.
Corporate Secretary PT PDC, Budhi Kristianto yang juga hadir pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa PDC siap comply terhadap regulasi yang ada, khususnya untuk memberdayakan tenaga lokal sesuai Perda Bengkalis Nomor 4 Tahun 2004 tersebut.
Lebih lanjut Budhi memaparkan sejumlah program CSR PDC sudah berjalan dengan baik dan penciptaan stakeholder management dengan para tokoh masyarakat dan lingkungan terdampak.
Ast. Manager Human Capital Services PDSI, Suherna juga menyampaikan bahwa PDSI siap bekerja sama dengan Disnaker Bengkalis dalam hal perekrutan tenaga lokal. Ini dibuktikan dengan telah adanya surat pemberitahuan perekrutan tenaga kerja ke kantor Disnaker.
Suherna juga menyampaikan bahwa kedepan perusahaan siap bekerjasama dengan kampus-kampus yang ada di Provinsi Riau untuk penerimaan tenaga kerja fresh gradute.
Selesai pemaparan dari masing-masing perwakilan, acara dilanjutkan dengan tanggapan dari para audien terutama dari perwakilan LSM. Intinya perwakilan dari LSM ini menginginkan agar perusahaan yang beroperasi di Duri dan Bathin Solapan memprioritaskan tenaga lokal/tempatan sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2004 tersebut.
Acara audiensi selama 2 jam tersebut berjalan dengan tertib dan lancar dengan tetap mentaati protokol kesehatan.
Tampak hadir juga dalam forum tersebut Kepala BPJS Kacap Duri Achiruddin, Camat Bathin Solapan diwakili Sekcam Zama Rico Dakanahay, Camat Mandau yang diwakili Sekcam Yoan Dema, Camat Pinggir, dan Camat Talang Muandau, Pengurus LAMR, perwakilan perusahaan dan puluhan pengurus LSM, pengurus organisasi masyarakat Bathin Solapan, Mandau, Pinggir dan Talang Muandau serta sejumlah staf dan pegawai dinas tenaga kerja Kabupaten Bengkalis. (*)
Editor: M Ikhwan