NIGERIA, PARASRIAU.COM - Gubernur Aminu Waziri Tambuwal dari negara bagian Sokoto, Nigeria menegaskan bahwa pemerintah negara bagian menargetkan akan segera mereformasi sistem pendidikan Al-Majiri.
Hal itu disampaikan Gubernur Tambuwal, Sabtu (25/9) lalu saat menutup lokakarya dua hari mengenai adaptasi sistem Pondok Pesantren Indonesia ke dalam sistem pendidikan Al-Majiri di negara bagian tersebut.
“Kami tidak bermaksud untuk melarang sistem pendidikan Al-Majiri sebagaimana dilakukan oleh beberapa negara bagian lain di masa pandemi Covid-19 ini. Kami berusaha memberikan solusi untuk menghadapi tantangan tersebut dan mengadopsi sistem Pondok Pesantren Indonesia merupakan upaya terbaik,” tegas Gubernur Tambuwal dalam rilis yang dikirim KBRI Abuja ke media ini.
Pada tahun 2019, Gubernur Tambuwal dan rombongan telah melakukan kunjungan ke Indonesia dan menyaksikan langsung sistem pendidikan dan perkembangan beberapa Pondok Pesantren di Indonesia. Hal inilah yang mendorong Gubernur untuk menginisiasi reformasi pendidikan Al-Majiri di Nigeria.
Sementara itu, Sultan Sokoto yang juga merupakan Pimpinan Agama Islam Tertinggi di Nigeria, Alhaji Sa'ad Abubakar III mendesak instansi terkait pada Pemerintah Federal, termasuk Komisi Pendidikan Dasar untuk membuat kebijakan yang mendukung pendanaan sistem pendidikan Al-Majiri.
"Apabila prakarsa (dukungan dana) ini dilaksanakan, angka anak putus sekolah dan anak-anak pengemis jalanan akan berkurang,” ujar Sultan.
Untuk itu, Sultan mendesak negara bagian lain untuk meniru negara bagian Sokoto atas inisiatif tersebut, sebagai pengakuan atas pentingnya reformasi sistem pendidikan di Nigeria.
Penasehat Khusus Presiden Muhammadu Buhari untuk Program Investasi Sosial Nasional, Maryam Uwais menyatakan kegembiraannya atas inisiatif tersebut, karena sejalan dengan upaya Presiden Muhammadu Buhari dalam mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan warga Nigeria.
"Sistem Pandok Pesantren di Indonesia yang fokus pada pengembangan karakter dan mengatasi tantangan sosial ekonomi yang dihadapi anak-anak serta meningkatkan taraf pendidikan sangat selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” tegas Maryam.
Kuasa Usaha a.i. KBRI Abuja, Fahmi Aris Innayah dalam sambutannya menyatakan, KBRI mendukung penuh inisitif pemerintah negara bagian Sokoto untuk melakukan reformasi pendidikan Al-Majiri yang diharapkan dapat diikuti oleh negara-negara bagian lainnya.
“KBRI optimis bahwa langkah untuk memperbaiki sistem pendidikan Al-Majiri yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan akan membuahkan hasil terbaik dan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi selama ini,” tegas Fahmi.
Dalam sistem Al-Majiri, yang diperkirankan telah berkembang sejak 500 tahun lalu di utara Nigeria, para orang tua mengirim anak-anak mereka, kebanyakan laki-laki berusia 4-12 tahun ke lokasi yang jauh untuk memperoleh pendidikan Al-Qur’an. Banyak keluarga pedesaan dan miskin yang tidak mampu membayar sekolah formal harus membuat pilihan ini.
Sulit untuk mengetahui jumlah anak Al-Majiri di Nigeria, tetapi diperkirakan mencapai 10 juta. Sementara, jumlah anak putus sekolah yang kebanyakan berasal dari Al-Majiri sekitar 12 juta anak.
Para orang tua dari anak-anak Al-Majiri yakin bahwa mereka telah memenuhi kewajiban untuk memberikan pendidikan agama dan moral kepada anak-anak mereka dan bahwa pembelajaran diberikan secara gratis. Namun, untuk mendanai pendidikan dan kelangsungan hidup mereka, anak-anak Al-Majiri mengemis di jalanan. pr2
Editor: M Ikhwan