Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Nofrizal.
PEKANBARU, PARASRIAU.COM - Dari hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Independen menyatakan bahwa 78 persen masyarakat Pekanbaru menolak dilakukannya swastanisasi sampah. Untuk itu, Walikota Pekanbaru diminta untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Nofrizal bahwa pasca mencuatnya kasus pengelolaan sampah. Untuk itu DPRD Pekanbaru merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru agar pengelolaan sampak kembali diserahkan kepada pihak Kecamatan melalui swadaya masyaraka.
Meski demikian, pihaknya menyayangkan adanya rekomendasi tersebut diabaikan dan pelaksanaan lelang pengelolaan sampah pihak ketiga tetap dilaksanakan.
"Walikota harusnya peka dengan aspirasi atau keinginan yang disampaikan oleh DPRD Pekanbaru dan masyarakat. Bahkan berdasarkan hasil surbei yang dilakukan 78 persen masyarakat menolak swastanisasi sampah,"ujarnya, Sabtu (6/3).
Untuk itu, memasuki proses lelang pengelolaan sampah tahap kedua yang saat ini sedang tayang di Website LPSE Pekanbaru, DLHK Pekanbaru sempat mengajuan perubahan anggaran terhadap pengelolaan sampah dari Rp45 miliar menjadi Rp43 Miliat.
"Jadi memang ada pengurangan dari anggaran sebelumnya, tapi kita berharap pemko bisa mendengarkan juga aspirasi masyarakat banya,"pungkasnya. ***