 |
| Presiden Joko Widodo |
JAKARTA, PARASRIAU.COM - Lembaga survei Parameter Politik Indonesia merilis hasil survei nasional tentang tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin. Dalam temuan survei, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi cenderung baik.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menyatakan, menjelang 1,5 tahun kepemimpinan Jokowi jilid II, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden cukup baik yakni mencapai 65,4%. "Sementara yang tidak puas mencapai 29,1%," tutur Adi, Senin (22/2/2021).
Adi mengatakan, meski mayoritas merasa puas, tapi ada beberapa segmen masyarakat yang cenderung besar ketidakpuasannya. Di antaranya adalah warga Banten, Jakarta, Jawa Barat (42,4% tidak puas), pendidikan tinggi (44,2% tidak puas).
Adi melanjutkan, ketidakpuasan juga dirasakan konstituen beberapa partai politik seperti PKS (64,1% tidak puas), GERINDRA (44,2% tidak puas) dan, DEMOKRAT (46,1% tidak puas) serta simpatisan FPI (66,6% tidak puas), Muhammadiyah (50,2% tidak puas) serta organisasi kepemudaan (65,0% tidak puas).
Sementara itu, lanjut Adi, kepuasan terhadap kinerja Wakil Presiden Ma'ruf Amin cenderung lebih rendah dengan angka kepuasan mencapai 50,8%. "Sementara yang tidak puas mencapai 43,8%," ujar Adi.
Adi menjelaskan, salah satu faktor yang membuat tingkat kepuasan terhadap kinerja wapres menurun adalah minimnya respons wapres terhadap beberapa isu yang belakangan cukup krusial, terutama yang berkaitan dengan Islam politik.
Adi menganggap, status Ma'ruf Amin sebagai ulama tentunya membuat kelompok Islam memiliki ekspektasi cukup tinggi terhadap respon dan pembelaan wapres terkait isu yang beririsan dengan kelompok Islam.
Selain itu, bidang pembangunan infrastruktur (68,7%) menjadi aspek paling mendominasi tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah Jokowi-Ma'ruf. "Penyaluran bantuan sosial COVID-19 juga sudah dirasakan oleh mayoritas masyarakat, sehingga mampu menjadi parameter tertinggi kedua dalam penilaian keberhasilan kinerja pemerintah (66,9%)," katanya.
Sementara, lanjut Adi, tingkat kepuasan kinerja di bidang penegakan hukum menjadi yang paling rendah (49,7%). Menurutnya, rendahnya kepuasan di bidang penegakan hukum diakibatkan oleh persepsi penegakan hukum yang dirasa belum berkeadilan bagi segolongan masyarakat.
Survei tersebut didapat dari populasi survei atau responden yang telah memiliki hak pilih suara. Kemudian kerangka sampel adalah nomor telepon responden yang pernah diwawancarai secara tatap muka dalam survei nasional yang diselenggarakan pada rentang waktu September 2017 hingga Desember 2020.
Adapun survei dilakukan kepada 1.200 responden. Diambil dengan menggunakan metode simple random sampling dari 6.000 data target yang telah dipilih secara random dari kerangka sampel, dan dengan margin of error survei sebesar ± 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. (sindo)
Editor: Anto Chanigo