Muhammadiyah Minta Pemerintah Perhatikan Rendahnya Gaji Guru Ponpes dan Madrasah
Cari Berita

Advertisement

target='_blank' title='Settia Blog'>settia

Muhammadiyah Minta Pemerintah Perhatikan Rendahnya Gaji Guru Ponpes dan Madrasah

Sabtu, 13 Februari 2021



JAKARTA, PARASRIAU.COM - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menyoroti rendahnya gaji para guru madrasah dan pondok pesantren. Hal itu semakin dirasa berat di kala pandemi COVID-19, saat ini.


“Ya memang kan ini masalah nasional yang dihadapi oleh pendidikan agama, khususnya guru-guru pesantren dan madrasah. Memang mereka ini gajinya masih sangat rendah,” kata Sekeratris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, Sabtu (13/2/2021).


Menurut dia, perlu ada perhatian serius dari pemerintah. Terlebih, setelah pesantren ditetapkan sebagai lembaga pendidikan yang dijamin oleh undang-undang.


“Menurut saya perlu ada keberpihakan dari pemerintah di semua struktur, khususnya dari anggaran tingkat APBN,” ujarnya.


Karena, lanjut Abdul, madrasah dan pesantren ini strukturnya langsung di bawah Kementerian Agama.


“Sehingga bagaimana ada keberpihakan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan guru madrasah dan pesantren dan itu kan bisa dilakukan dengan kerja sama antara Kementrian Agama dengan Komisi 8 DPR,” tuturnya.


Persoalan ini, tegas Abdul, tidak boleh dianggap sebagai masalah yang sederhana.


“Meskipun demikian perlu dicarikan formula agar lembaga pesantren madrasah lebih mandiri, tidak sepenuhnya tergantung pada dana pemerintah yang dengan kemandiriannya itu bisa meningkatakn kesejahteraan guru dan pegawai lainnya,” kata dia.


Salah satu upaya itu adalah dengan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK), seperti yang dibangun di Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Darul Arqam, Sawangan, Depok, Jawa Barat.


“Jadi ini aspirasi saya di DPR RI, ini adalah anggaran dari pemerintah pusat melalui APBN Tahun Anggaran 2020, melalui Kementerian Tenaga Kerja. Alhamdulillah ada enam BLK dan seluruhnya untuk ponpes, salah satunya ada di Depok,” kata anggota DPR RI Fraksi PAN, Intan Fauzi.


Adapun nilai keseluruhan dari bantuan tersebut mencapai Rp900 juta.  Intan berharap, BLK ini bisa bermanfaat bagi santri dan warga sekitar di Kota Depok.


“Alhamdulillah bisa selesai tepat waktu dan ini sudah kita mulai dan mudah-mudahan melahirkan enterpreneur-enterpreneur baru,” ucapnya.


Menurutnya, keberadaan BLK sangat penting ditengah situasi sulit seperti sekarang ini. Terlebih, Depok adalah salah satu kota di Jawa Barat yang jumlah penganggurannya cukup tinggi.


“Sehingga kita berharap generasi muda bisa belajar di BLK ini, memanfaatkan BLK ini. Karena tujuannya adalah dengan adanya balai latihan kerja, mereka siap kerja,” ujarnya. (viva)


Editor: Anto Chaniago