 |
| Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Herdiyanto |
PEKANBARU, PARASRIAU.COM - DPRD Provinsi Riau mengkritisi Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri terkait seragam sekolah. Menurut dia, soal seragam sekolah sebaiknya diatur oleh pihak sekolah.
SKB tiga menteri itu diketahui keluar setelah salah satu sekolah di Sumatra Barat memaksa siswi non-muslim menggunakan jilbab.
"Kita sangat mengkritisi SKB 3 menteri itu. Jika terjadi pemaksaan, harusnya ditindak, diluruskan jangan seolah masalah ini digeneralisir dan menjadi masalah 34 provinsi," ujar Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Hardiyanto di Pekanbaru, Senin (8/2/2021).
Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, banyak yang lebih krusial dari hal ini. Dia menyarankan agar seluruh menteri mengeluarkan SKB terkait upgrade mutu pendidikan di Indonesia, alih-alih persoalan jilbab.
"Kan masih banyak di Indonesia, terutama di Riau ini sekolah-sekolah dengan infrastruktur yang kurang layak yang perlu disoroti," kata dia.
Hardianto juga memaparkan baju kurung yang selama ini menjadi seragam sekolah di Riau tidak akan dihapuskan karena merupakan baju adat bukan atribut agama. (pr5)
Editor: Anto Chaniago