PEKANBARU, PARASRIAU.COM - Ketua Informasi Provinsi Riau Zufra Irwan, SE menghimbau tim gugus tugas Covid-19 di seluruh Kabupaten/Kota di Riau untuk lebih inovatif serta meningkatkan kualitas dan kuantitas penyampaian informasi kepada masyarakat tentang bahaya virus corona. Mengingat kondisi pandemi Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan.
"Selama ini yang disampaikan Gugus Tugas Covid-19 di kabupaten/kota melalui juru bicaranya cenderung hanya soal angka-angka saja. Mesti ada peningkatan kualitas penyampaian informasi Covid-19 kepada masyarakat di tengah kondisi pandemi yang semakin serius dan mengkhawatirkan," kata Zufra Irwan menanggapi perkembangan terakhir soal Covid-19 di Provinsi Riau, Rabu (2/12/2020).
Dijelaskan Zufra, tim gugus tugas kabupaten/kota mesti memiliki inovasi dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19. Tidak saja sebatas himbauan soal 3M (Mencuci tangan, Menggunakan masker dan Menjaga jarak), tetapi juga harus diikuti dengan pemberian sanksi terhadap warga masyarakat yang masih bandel tidak menjalankan protokol kesehatan (prokes) Covid-19.
"Komisi Informasi melihat dan menilai penerapan sanksi kepada pelanggar prokes masih musiman, belum dilakukan terus-menerus untuk memberikan efek jera terhadap mereka yang 'ngeyel' menerapkan 3M tersebut," tegasnya.
Menurut Zufra, sosialisasi penerapan prokes Covid-19 atau pemberian sanksi mesti dilakukan hingga ke pelosok desa. "PPID di Kabupaten Kota juga mesti ikut berperan aktif mensosialisasikannya. Apalagi kondisinya saat ini semakin mengkhawatirkan. Bukannya menurun, tetapi terus meningkat tajam," ungkap Zufra mengingatkan.
Kata Zufra banyak sarana informasi yang bisa dilakukan gugus tugas maupun PPID dalam mengingatkan dan menyadarkan masyarakat akan bahaya Covid-19. Di antaranya, dengan mengerahkan mobil keliling ke pelosok kecamatan dan desa. Begitu juga dengan menyebarkan selebaran-selebaran informasi yang berisikan edukasi terhadap bahaya Covid-19 maupun antisipasi memutus mata rantai penyebaran virus mematikan asal Wuhan, China itu.
Zufra juga mengingatkan, alokasi anggaran untuk tata kelola layanan informasi publik yang terkait dengan Covid-19 juga tidak boleh terputus. "Sebab, kita belum tahu kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir. Jadi ini mesti jadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten/Kota. Jangan sampai anggaran untuk tata kelola informasi publik terputus," kata Ketua Komisi Informasi Riau ini mengingatkan. pr2