PEKANBARU, PARASRIAU.COM - Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi Golkar, Ida Yulita Susanti mengaku geram dan sangat kesal terhadap sikap Pemko Pekanbaru yang tidak transparan terkait anggaran Bantuan Sosial (Bansos) penanganan Covid-19.
Dengan lantang Ida mempertanyakan ketika kebijakan Pembangunan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMBRW) muncul di Perwako PSBB Nomor 74 hingga dalam setiap rapat dengan Pemko. Namun seringkali Ia mendapatkan cibiran dan suara nyinyir dari pihak-pihak yang kurang berkenan atas keberaniannya menyuarakan aspirasi masyarakat.
"Salah satu fungsi dewan itu masalah anggaran. Tapi kenapa ketika kita tanya soal itu mereka malah menuding kita mendiskreditkan? Ini sangat lucu menurut saya," tegasnya, Selasa (5/5).
Dia merasa sangat bertanggungjawab untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Banyak kritikan dan masukan yang Ia terima saat turun ke lapangan.
"Ketika kita memberikan masukan dan kritikan yang konstruktif kepada pemerintah, kita dipatahkan dan dianggap bodoh. Mereka tidak tau kalau memberikan nasehat kepada pemimpin untuk kemaslahatan umat termasuk amalan yang mulia bahkan masuk kategori jihad fi sabilillah," ujarnya..
Ida yang dikenal kritis di lingkungan dewan ini menyesalkan banyaknya kebijakan tidak populis yang dibuat Pemko. Salah satunya, belum lagi selesai masalah pembagian bansos Covid-19, Pemko malah ngotot minta segera disahkan RPJMD 2017 - 2022.
"Itu oke saja. Tapi ketika kita bicara lantang dengan fakta dan data untuk membuka tabir anggaran, mereka tak memberikan. Bayangkan saja, berapa besar anggaran Bansos Covid-19 yang diterima dan yang dikeluarkan, kami sebagai dewan tak diberi tau. Pak Wali, kami ini diamanahkan rakyat untuk memperjuangkan nasib mereka. Disaat masyarakat kami Kelaparan wajar kami mempertanyakan besarnya anggaran itu," katanya dengan nada geram.
Kebijakan yang dibuat hendaknya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. "Kita mendukung diberlakukannya PSBB, tapi ingat rakyat tak boleh kelaparan. Jadi, berhentilah bersandiwara. Fokuslah jangan sampai rakyat sengsara. Mari kita bersama membangun daerah ini dengan tidak mengedepankan kepentingan pribadi, golongan dan kelompok," pungkas Ida.
Di tempat terpisah Ketua Forum RT RW Kelurahan Simpang Baru, Sutomo Marsudi menyampaikan bahwa hingga saat ini seluruh perangkat RT RW se-Kelurahan Simpang Baru masih menolak bansos sembako dari Pemko Pekanbaru yang jumlah serta data penerimanya yang tidak masuk akal.
Dari sebanyak 2.200-an KK yang diajukan, lanjutnya, hanya 261 KK saja yang dibantu pemko. "Yang jelas jumlah ini sangat tidak rasional dan akan menimbulkan gejolak hebat di tengah masyarakat. Namun Alhamdulillah, meski kami tolak bansos sembako dari pemko, warga kami sudah mulai menikmati sejumlah bantuan dari para donatur yang jumlahnya lebih banyak dari bansos sembako pemko," ujarnya kesal.
Tambahnya, terkait pos anggaran program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB RW) yang merupakan salah satu program Pemko Pekanbaru dananya luar biasa besar. Untuk Kecamatan Tampan saja sebesar kurang lebih Rp 2.728 miliar lebih.
Namun, katanya, dalam penerapan dan realisasinya di lapangan tak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Ironisnya lagi, seluruh kegiatan yang dilaksanakan PMBRW di setiap kelurahan hanya bersifat pelatihan-pelatihan saja. Tak pernah dilakukan pembangunan fisik untuk kepentingan masyarakat. Lagi pula, perangkat RT RW jarang sekali dilibatkan.
"Untuk itu ke depan, kami dari Ketua Forum RT RW dan LPM kelurahan akan menyeleksi secara ketat seluruh program PMBRW. Jika perlu, kalau programnya tidak bermutu dan bermanfaat bagi masyarakat, maka akan kita stop dan tidak kita teken. Anggarannya besar, tapi tak memberikan manfaat bagi masyarakat," tutupnya. pr2