PEKANBARU, PARASRIAU.COM - Sebanyak delapan orang guru di Kota Pekanbaru dimutasi dari jabatan fungsional ke jabatan struktural.
Raja Ira, salah seorang guru yang ikut dimutasi menduga hal tersebut melanggar hukum dikarenakan tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu sebelum dilakukan mutasi. "Nggak ada pemberitahuan, nggak ada pembinaan, kita langsung terima SK. Sekali terima SK kita langsung dipindahkan ke struktural," cakap Raja Ira, Senin (18/11) kemarin.
Ira menuturkan 8 orang guru yang dimutasi tersebut adalah guru yang selama ini aktif dalam unjuk rasa. Sebelumnya memang ratusan guru di Pekanbaru berulang kali berunjuk rasa di Kantor Walikota Pekanbaru terkait tunjangan guru sertifikasi. "Yang frontal (demo tunjangan guru sertifikasi) itu diletakkan di struktural. Tiga di Dispora, tiga di Dinas Arsip dan Perpustakaan, satu di Balitbang, satu di Disnaker," jelas Ira.
Saat ini 8 orang guru yang terkena mutasi tersebut sudah menempati jabatan barunya sesuai dengan Surat Keputusan (SK) yang diterima oleh masing-masing guru. "Kita sudah melapor, ya wajib di tempat baru. Kita sudah meninggalkan sekolah. Tapi kita tetap berharap semoga tetap ditinjau kembali," harapnya.
Terkait dimutasinya 8 guru tersebut DPRD Pekanbaru langsung berupaya melakukan mediasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Dinas Pendidikan (Disdik).
Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru, Yasser, menuturkan saat ini pihaknya masih menyusun pertemuan dengan BKPSDM dan Disdik Pekanbaru. "Lagi kita agendakan untuk bertemu beberapa OPD terkait," cakapnya, Senin (18/11).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menuturkan hearing akan kembali dijadwalkan digelar pekan depan. "Pekan depan insya Allah," ucapnya.
Ketika disinggung mutasi yang dialami beberapa guru, sebagai Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Yasser menjelaskan dirinya belum dapat berkomentar banyak. "Kita dengarkan dulu dari OPD (BKPSDM dan Disdik Pekanbaru) ya, ke depan akan kita panggil," pungkasnya. pr2
dilansir: cakaplah.com