PEKANBARU, PARASRIAU.COM - Bahas realisasi anggaran Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru pada tahun 2024 mencapai Rp 14 Miliar, Komisi II DPRD Pekanbaru mengadakan rapat bersama Dinas Pertanian dan Perikanan (Distankan) Kota Pekanbaru pada Senin (13/1/2025).
Dimana realisasi Besaran anggaran Distankan didalam APBD Murni 2024 sebesar Rp 18,6 Miliar dan APBD-P 2024 berkisar Rp 20 Miliar. Tunda bayar mencapai Rp 700 juta.
Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru Zainal Arifin SE MH mengapresiasi kinerja Distankan Kota Pekanbaru atas capaian retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2024. "Capaian realisasinya cukup bagus, cuma ada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) mereka, terus ada tunda bayar juga. Jadi yang kita apresiasi itu tercapainya target PAD yang dari yang rencanakan itu diatas 100 persen dari beberapa dinas yang ada menghasilkan retribusi PAD. Hanya dua dinas yang mencapai target, salah satunya Distankan," kata Zainal.
Pencapaian target PAD ini diperoleh dari retribusi rumah potong hewan (RPH) dan rumah potong unggas. Ke depan, Distankan Kota Pekanbaru harus lebih optimal memaksimalkan potensi PAD yang ada, salah satunya RPH.
Komisi II DPRD Pekanbaru pun mengusulkan Distankan untuk dapat menertibkan keberadaan usaha rumah potong hewan ilegal. Sebab, banyak ditemukan usaha rumah potong yang berdiri tanpa mengantongi izin.
"Kita dorong dinas tertibkan itu supaya retribusi rumah potong ini masuk ke PAD, jadi kita mau Distankan menertibkan banyaknya rumah potong yang ilegal," ujarnya.
Politisi Gerindra ini menyebut perlu adanya pengelolaan retribusi yang baik dari Distankan Kota Pekanbaru untuk menggenjot PAD.
"Tentu kita tidak ingin rumah potong yang sifatnya ilegal ini, karena ada retribusi yang kita dapatkan dari sini. Maka perlu pengawasan yang lebih ketat oleh Distankan terhadap usaha-usaha rumah potong yang tidak resmi," tutup Zainal.(***)
