Disetujui Mendagri, Tahun Depan Pemprov 'Suntik' BRK Senilai Rp 100 Miliar
Cari Berita

Advertisement


Disetujui Mendagri, Tahun Depan Pemprov 'Suntik' BRK Senilai Rp 100 Miliar

Kamis, 25 November 2021

ilustrasi


PEKANBARU, PARASRIAU.COM - Mulai tahun 2022, Bank Riau Kepri (BRK) akan mendapatkan suntikan dana dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sebesar Rp 360 miliar dengan tahap awal dikucurkan senilai Rp 100 miliar. Dan ini sudah disetujui oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).


"Perdanya juga telah tuntas dan tinggal pengesahan tahun depan," kata Ketua Komisi I DPRD Riau bidang pemerintahan, Ade Agus Hartanto via selulernya, Rabu (24/11/2021) malam seperti dilansir riaubook.com.


Kata Ade, nantinya Badan Anggaran DPRD Riau akan membahas soal penyertaan modal tahap awal yakni sebesar Rp100 miliar dan jika berjalan baik, maka Pemprov Riau akan memiliki saham sebesar 58 persen atau mayoritas.


"Dengan penyertaan modal Rp100 miliar itu, diharapkan BRK kedepan dapat lebih maksimal dalam memberikan sumbangan pendapatan asli daerah (PAD) untuk sektor keuangan," katanya.


Sebelumnya pihak DPRD Riau telah menyetujui dana penyertaan modal untuk dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau yakni Bank Riau Kepri (BRK) sebesar Rp360 miliar serta Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) sebesar Rp100 miliar.


Kesepakatan pengucuran suntikan dana untuk perusahaan berplat merah itu, ditindaklanjuti dengan agenda paripurna oleh DPRD Riau.


Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau, Sugeng Pranoto mengatakan, suntikan dana dipastikan sudah dimulai tahun depan, dana yang dikucurkan secara berkala sesuai kebutuhan dimulai tahun 2022, 2023 serta 2024.


"Anggarannya diberikan fluktuasi dikucurkan setiap tahunnya. Misalnya BRK, bisa saja tahun depan Rp100 miliar, kemudian ditahun berikutnya lebih dari itu. Yang penting totalnya Rp360 miliar," kata Sugeng.


Ada pun alasan dana penyertaan tambahan sebesar Rp360 miliar, mempertimbangkan agar dana saham dimiliki Pemrov Riau tetap sebagai mayoritas.


"Total BRK kebutuhan yang diminta Rp360 miliar. Hal ini untuk mencukupi saham Pemprov tetap diatas 51 persen," tutup Sugeng. pr2


Editor: M Ikhwan